DPRD Kabupaten Pesawaran membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyikapi minimnya pendapatan daerah yang dinilai belum maksimal dan diduga mengalami kebocoran.
Pesawaran (Netizenku.com): “Pembentukan Pansus ini merupakan tindak lanjut dari Rekomendasi Paripurna atas LHP BPK. Kami melihat PAD kita masih cukup minim, padahal masih sangat mungkin untuk ditingkatkan,” ujar Wakil Ketua DPRD Pesawaran, M. Nasir, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (18/7/2025).
Dalam rapat internal DPRD, secara aklamasi ditetapkan Lenida Putri dari Fraksi Gerindra sebagai Ketua Pansus, didampingi Sarwoko dari PDIP sebagai Wakil Ketua. Pansus ini beranggotakan 12 orang dan akan bekerja selama 30 hari.
“Langkah awal yang akan dilakukan yaitu mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengetahui jumlah OPD penghasil PAD. Pansus juga akan menilai dasar hukum penarikan PAD, kemudian meminta data objek-objek pajak yang telah ditarik,” jelas Nasir.
Pansus juga akan menggelar hearing dengan berbagai pihak yang berkaitan langsung dalam peningkatan PAD. Selain itu, tim juga akan turun langsung ke lapangan untuk menggali potensi PAD yang belum tergarap.
“Pansus akan menilai apakah target PAD saat ini realistis, dan melihat potensi lain yang belum tergali. Hasil dari temuan ini akan menjadi rekomendasi untuk penyusunan APBD 2026 agar lebih objektif dan sesuai kondisi di lapangan,” katanya.
Nasir menegaskan, kepada TAPD, apabila realisasi PAD di bawah 90 persen, maka harus siap menerima konsekuensi.
“Kami sudah sampaikan kepada seluruh TAPD dan Sekda agar Bupati dan Wakil Bupati yang baru bisa meminta OPD penghasil PAD membuat fakta integritas. Jika capaian PAD di bawah 90 persen, ya harus siap mundur,” tegasnya.
Selain menggali potensi PAD, Pansus juga akan menyelidiki dugaan kebocoran dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang memiliki informasi terkait.
“Kami ingin memastikan apakah PAD yang belum maksimal ini disebabkan oleh kebocoran. Sebab, saya melihat potensi PAD di Pesawaran sangat besar. Pimpinan DPRD juga akan memberikan pendampingan agar kinerja Pansus sesuai harapan DPRD dan masyarakat. Sehingga PAD yang didapat bukan hanya sekadar asumsi, tapi benar-benar riil,” pungkasnya. (*)
