Didik Harapkan MoU dengan Kejati Bukan Hanya Formalitas

Redaksi

Senin, 16 April 2018 - 14:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Dalam upaya penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tanda tangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Lampung, di Ruang Abung, Balai Keratun, Senin (16/4).

Menurut Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Lampung, Didik Suprayitno, MoU ini sangat dibutuhkan oleh Pemprov Lampung, mengingat masih banyak persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang belum bisa diselesaikan secara langsung oleh pemprov.

\"\"

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

\”Pemprov Lampung sedang giat melakukan pembangunan infrastruktur khususnya program nasional, karenanya sangat dibutuhkan kehadiran lembaga hukum seperti Kejati untuk menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat sebagai mediator maupun fasilitator, agar masyarakat pun dapat memiliki kejelasan hukum yang pasti,\” jelasnya.

Baca Juga  Sayangi Keluarga, Ini Pesan Kepala Satgas Covid-19 Bandarlampung

Ia menegaskan, MoU ini janganlah hanya sebatas penanda tanganan belaka, tapi harus terlihat jelas manfaatnya. \”Percuma kalau kita hanya MoU tanpa ada aksi nyata, karena itu saya minta setiap instansi bekerja keras dalam mengupayakan keberhasilannya. Tapi perlu diingat hanya dibidang perdata dan tata usaha negara. Kalau urusan pidana tidak bisa, nanti bukan MoU namanya tapi kongkalikong,\” kata Didik.

Baca Juga  Korban Tsunami Direlokasi ke Tempat yang Aman

Ia juga mengingatkan kepada OPD yang membutuhkan bantuan hukum dari kejati maka manfaatkan MoU yang sudah dilaksanakan secara maksimal, begitu juga kejaksaan tinggi agar bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin.

\"\"

Sementara itu, Kepala Kejakasaan Tinggi Provinsi Lampung, Susilo Yustinis, mengatakan, dengan adanya MoU ini, masing-masing pihak dalam akan mendapat manfaat sehingga terjadi simbiosis mutualisme.

\”Ini adalah awal dari proses dan kewajiban kita, jika pemerintah ingin menyelesaikan suatu perkara hukum baik perdata maupun tata usaha negara, maka harus diadakan Mou terlebih dahulu, agar pendampingan hukum yang kita lakukan juga tepat sasaran,\” paparnya.

Baca Juga  Tinjau Banjir, Walikota Kerahkan BPBD Bersihkan Lumpur

Susilo menambahkan, apabila pemprov membutuhkan pendapat hukum dalam persoalan perdata dan tata usaha maka dapat mengajukan permintaan pertimbangan hukum dengan dilengkapi syarat dan dokumen yang lengkap, namun hal itu tidak berlaku untuk persoalan pidana.

Ia mengharapkan, dengan telah dilakukan MoU antara Pemprov dan Kejati ini, diharapkan ada kepercayaan pihak pemprov kepada kejati dalam urusan penyelesaian hukum perdata dan tata usaha negara. (Aby)

Berita Terkait

Perilaku Konsumen Dinilai Jadi Faktor Munculnya Parkir Liar
Polemik Maskot Kera, Raja Sekala Brak Kepaksian Belunguh: Siapa yang berjuang, Orang Lain yang Jadi Pahlawan
Undang Kelompok Adat Berbeda, KPU Balam Dinilai Memecah Masyarakat
KPU Lampung Angkat Bicara Soal Polemik Maskot Kera Berkain Tapis
Kemen PPPA, Aisyiyah dan YAICI Cegah Konsumsi Kental Manis Hindari Stunting
Bandarlampung Ajukan Kenaikan Tukin ASN
Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi Maju Pilwakot
Lecehkan Adat Lampung, Ketua KPU Balam Ditarget Bui

Berita Terkait

Senin, 27 Mei 2024 - 16:20 WIB

1.116 Petugas Disiapkan Untuk Sambut Idul Adha

Minggu, 26 Mei 2024 - 21:03 WIB

DBD Meroket, Ombudsman Lampung Minta Dinkes tak Salahkan Perilaku Masyarakat

Minggu, 26 Mei 2024 - 17:18 WIB

Hadapi WSL, Pemprov Ajukan Penerbangan Ekstra ke Krui

Minggu, 26 Mei 2024 - 16:00 WIB

Dinkes Anggap Kesadaran Masyarakat Picu Meroketnya Kasus DBD

Sabtu, 25 Mei 2024 - 22:20 WIB

Polemik Maskot Kera, Raja Sekala Brak Kepaksian Belunguh: Siapa yang berjuang, Orang Lain yang Jadi Pahlawan

Sabtu, 25 Mei 2024 - 21:41 WIB

Undang Kelompok Adat Berbeda, KPU Balam Dinilai Memecah Masyarakat

Sabtu, 25 Mei 2024 - 16:32 WIB

HKTI Deklarasikan Dukungan untuk RMD

Kamis, 23 Mei 2024 - 22:53 WIB

Arinal Minta PRL Tidak Kental Komersialisasi, Warga: Ini Bukan Pesta Rakyat

Berita Terbaru

Pesawaran

Gubernur Lampung Hadiri Pengajian Akbar Al-Hidayah di Kedondong

Senin, 27 Mei 2024 - 18:33 WIB

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lili Mawarti, ketika diwawancarai. Foto: Arsip Luki.

Lampung

1.116 Petugas Disiapkan Untuk Sambut Idul Adha

Senin, 27 Mei 2024 - 16:20 WIB

Foto: Ist

Bandarlampung

Perilaku Konsumen Dinilai Jadi Faktor Munculnya Parkir Liar

Senin, 27 Mei 2024 - 15:04 WIB