Di Bawah Kepemimpinan OSO, Hanura Lampung Targetkan 5 Besar di Pileg

Redaksi

Kamis, 17 Mei 2018 - 20:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Partai Hanura Lampung menargetkan menjadi partai pemenang lima besar di Pileg 2019 mendatang.

Hal ini dikatakan Ketua DPD Partai Hanura Lampung, Benny Uzer kepada Netizenku.com, bahwa sesuai instruksi dan arahan Ketua Umum Oesman Sapta Odang kepada 34 ketua DPD di Rakernas 1 Pekan Baru, 8 – 9 Mei lalu, Benny siap menjadikan Partai Hanura Lampung masuk dalam parpol lima besar dan memiliki kursi satu fraksi penuh di DPRD Provinsi.

\”DPD Hanura Lampung siap mensukseskan target Ketum OSO, yakni menjadi parpol lima besar dan memiliki kursi satu fraksi penuh di DPRD Provinsi, serta menyumbang dua kursi di DPR RI,\” ucap Benny.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal ini juga, menurutnya, berlaku untuk seluruh kabupaten dan kota. \”Pastinya, target kita lima besar di semua daerah se Lampung,\” ucapnya.

Baca Juga  Paslon Abaikan Teguran Panwascam Enggal Soal APK

Lanjutnya, DPD Hanura Lampung juga solid dalam menjalankan instruksi ketum OSO untuk mensukseskan Jokowi untuk periode ke-2.

Permohonan Daryatmo-Sudding Ditolak

Di saat bersamaan, kuasa Hukum DPP Partai Hanura kubu Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekjen Herry Lontung Siregar, Petrus Selestinus mengatakan jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam persidangan telah menolak permohonan Keputusan Fiktif Positif dari kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding, pada Kamis (17/5).

\”Adapun alasan Majelis Hakim PTUN Jakarta menolak Permohonan Fiktif Positif yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Jakarta pada 17 April 2018 oleh Daryatmo dan Sarifuddin Sudding, oleh karena Permohonan Keputusan Fiktif Positif menurut Majelis Hakim PTUN Jakarta menyalahi aturan UU.

Baca Juga  KPK Fasilitasi Calon Kada Lapor Harta Kekayaan

Disamping itu, apa yang dituntut Daryatmo dan Sudding dalam Keputusan Fiktif Positif itu sedang digugat dalam Perkara Gugatan No. 24/G/PTUN/2018/JKT, yang proses persidangannya sedang berlangsung.

Menurut Petrus, Daryatmo dan Sudding  dalam Permohonannya mengajukan bukti surat dari P.1- P.36 dan 3 (tiga) orang saksi fakta dan saksi ahli 2 (dua) orang, sementara Termohon (Kemhukham) mengajukan 1 saksi ahli.

Ia menjelaskan, permohonan yang  diajukan adalah meminta agar Majelis Hakim mengesahan Pengurus DPP Partai Hanura hasil Munaslub tanggal 18 Januari 2018. Majelis Hakim mendasarkan penolakan Permohonan Daryatmo dan Sudding pada Perma No. 18 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat formal untuk mengajukan Permohonan Keputusan Fiktif Positif.

\”Menurut Majelis Hakim PTUN Jakarta bahwa Permohonan Pengesahan tidak boleh memohon untuk membatalkan Keputusan Pejabat yang telah ada dan sedang digugat dalam perkara PTUN atau  menjadi obyek sengketa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon (Daryatmo dan Sudding) bukanlah permohonan fiktif positif,  dikarenakan ada sengketa kepengurusan yang sedang diperiksa juga di PTUN Jakarta yaitu dalam Perkara Gugatan TUN  No.24/G/2018/PTUN.JKT. Akhirnya Majelis Hakim mengetok palu setelah membacakan amar putusannya yaitu: Permohonan Pemohon (Daryatmo dan Sudding) tidak dapat diterima dan menghukum Pemohon (Daryatmo dan Sudding) membayar biaya perkara,\” papar Petrus.

Baca Juga  Pleno KPU Tetapkan Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan

Ia menambahkan, Putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta sekaligus membuktikan bahwa Daryatmo dan Sudding tidak memiliki legal standing untuk mengatasnamakan DPP Partai Hanura, menunjukan DPP Partai Hanura hasil Munaslub Daryatmo dan Sudding tidak diakui Majelis Hakim dan tidak diakui Menteri Hukum dan HAM. (*/Rio)

Berita Terkait

Menakar Politis Gen Z: Antara Idealism Tren dan Pragmatisme
Sirekap Dinilai Berpotensi Salah Baca Data, Penta Peturun: Saksi Harus Jeli
Jaringan Rakyat Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud
Besok, Mahfud MD ke Lampung
Dikunjungi Atiqoh, Relawan Wanita Tani Komitmen Dukung Ganjar-Mahfud
Atikoh Ganjar Bakal Syukuran Bareng Wanita Tani di Pringsewu
LDS Delegasikan Anggota dalam Konsolidasi Nasional Pemantau Pemilu
Pernyataan Sikap atas Disinformasi dan Pembingkaian Berita “Kaum Muda Bincang Demokrasi”

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 20:31 WIB

332 Anggota KPPS Dirawat, 5 Dinyatakan Meninggal

Kamis, 22 Februari 2024 - 20:27 WIB

KPU Balam Selidiki Kejanggalan Data Pemilih Khusus di Kecamatan Langkapura

Kamis, 22 Februari 2024 - 20:24 WIB

Disparekraf Lampung Dukung Kerjasama Antara ASITA dan Travel Agent Malaysia

Kamis, 22 Februari 2024 - 19:30 WIB

Pemprov Kembangkan Rumput Asli Lampung

Kamis, 22 Februari 2024 - 00:18 WIB

332 Anggota KPPS Dirawat, 5 Dinyatakan Meninggal 

Rabu, 21 Februari 2024 - 15:00 WIB

Gubernur Arinal Ajak TPID Bersatu Hadapi Ramadhan dan Idul Fitri

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:38 WIB

Pemprov Lampung Proyeksikan Penambahan Irigasi Hingga 73 Ribu Hektare

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:33 WIB

Perubahan Iklim Buat Kalender Petani Tak Relevan

Berita Terbaru

Petugas KPPS Bandarlampung ketika menghitung suara. Foto: Luki.

Lampung

332 Anggota KPPS Dirawat, 5 Dinyatakan Meninggal

Kamis, 22 Feb 2024 - 20:31 WIB

Tanggamus

PPP-PKS Bersaing Ketat Perebutkan Kursi Legislatif Tanggamus

Kamis, 22 Feb 2024 - 20:31 WIB

Foto: Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona berfoto bersama saat menggelar Musrenbang di Kecamatan Wayratai. (Soheh/NK)

Pesawaran

Dendi Ramadhona Hadiri Musrenbang Empat Kecamatan

Kamis, 22 Feb 2024 - 20:22 WIB