oleh

Dewan Kritisi Kredibilitas Bawaslu

Bandarlampung (Netizenku.com): Dugaan money politics yang dilakukan tim paslon Gubernur-Wakil Gubernur Lampung nomor urut 3, Arinal-Chusnunia membuat geram sebagian besar masyarakat Lampung.

Pasalnya, nilai demokrasi seakan luntur dengan terpilihnya Arinal-Nunik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung versi Quick Count lembaga survei. Kredibilitas lembaga penyelenggara pun seakan dipertaruhkan.

Tak sedikit pula yang menyatakan sikap bahkan hingga meminta Bawaslu dan KPU menganulir Arinal-Nunik. Seperti halnya Rakhmat Husein dan kawan- kawan yang melakukan aksi menuntut Bawaslu untuk menindak pelanggaran dugaan politik uang Arinal-Nunik, yang dilakukan kemarin.

Perihal ini pun berlanjut, Jumat siang, seluruh lembaga penyelenggara baik KPU, Bawaslu, Polda dan Kejati, dengan anggota DPRD Lampung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Lampung. Ya, RDP ini digelar untuk meminta penjelasan dan sikap Bawaslu dan Sentra Gakkumdu dalam menuntaskan laporan terkait politik uang yang diduga dilakukan paslon Arinal-Nunik.

Baca Juga  Gantikan Zainudin, Irfan Nahkodai PAN Lampung

Dalam rapat tersebut, tim pemenangan sekaligus istri dari Cagub nomor urut 2, Herman HN, Eva Dwiana meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindak tegas laporan politik uang.

\”Saya tidak mempermasalahkan siapa yang menang, tetapi tunjukkanlah, yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar, itu yang harus kita tegakkan di Lampung ini,\” tegas Eva.

Baca Juga  KPU Minta Kodim 0410/KBL Atensi Distribusi Logistik

Artinya, kata dia, Bawaslu maupun KPU harus bisa menunjukkan kebenaran yang terjadi kepada masyarakat. \”Kita harus bicara masalah fakta dan kejadian yang ada di lapangan. Kebenaran harus terungkap, ini untuk memajukan Provinsi Lampung. (politik uang) ini sudah jelas, mana Bawaslu dan KPU, tunjukkan pasal pelanggarannya. Bukannya kita provokator, tapi biar masyarakat tahu kebenaran yang sesungguhnya di lapangan,\” tegas Anggota Komisi III DPRD Lampung ini.

Senada, Politisi PKB Lampung, Khaidir Bujung, mempertanyakan kinerja Bawaslu dalam memproses pelanggaran money politik. \”Ada aturannya gak? Ada pelanggarannya gak? Ini harus dijelaskan, karena ini impact untuk Pemilu 2019 nantinya. Ini bisa mencoreng nilai demokrasi,\” ucap Bujung.

Baca Juga  Golkar Kota Daftarkan 37 Persen Bacaleg Perempuan

Dirinya juga menanyakan ke lubuk hati yang paling dalam kepada Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah, bahwa ada sesuatu hal yang besar yang terjadi di Lampung. \”Jujur, Mbak Khoir merasa gak sih ada money politik atau semacamnya yang sudah menciderai nilai-nilai demokrasi di Lampung? Jadi, jangan cuma ngomong di koran kalau ini sedang diproses,\” tegasnya. (Rio)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *