Dewan Kritisi Kredibilitas Bawaslu

Redaksi

Jumat, 29 Juni 2018 - 16:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Dugaan money politics yang dilakukan tim paslon Gubernur-Wakil Gubernur Lampung nomor urut 3, Arinal-Chusnunia membuat geram sebagian besar masyarakat Lampung.

Pasalnya, nilai demokrasi seakan luntur dengan terpilihnya Arinal-Nunik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung versi Quick Count lembaga survei. Kredibilitas lembaga penyelenggara pun seakan dipertaruhkan.

Tak sedikit pula yang menyatakan sikap bahkan hingga meminta Bawaslu dan KPU menganulir Arinal-Nunik. Seperti halnya Rakhmat Husein dan kawan- kawan yang melakukan aksi menuntut Bawaslu untuk menindak pelanggaran dugaan politik uang Arinal-Nunik, yang dilakukan kemarin.

Perihal ini pun berlanjut, Jumat siang, seluruh lembaga penyelenggara baik KPU, Bawaslu, Polda dan Kejati, dengan anggota DPRD Lampung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Lampung. Ya, RDP ini digelar untuk meminta penjelasan dan sikap Bawaslu dan Sentra Gakkumdu dalam menuntaskan laporan terkait politik uang yang diduga dilakukan paslon Arinal-Nunik.

Dalam rapat tersebut, tim pemenangan sekaligus istri dari Cagub nomor urut 2, Herman HN, Eva Dwiana meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindak tegas laporan politik uang.

\”Saya tidak mempermasalahkan siapa yang menang, tetapi tunjukkanlah, yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar, itu yang harus kita tegakkan di Lampung ini,\” tegas Eva.

Baca Juga  Mukhlis Basri: Masyarakat Lampura Jangan Salah Pilih

Artinya, kata dia, Bawaslu maupun KPU harus bisa menunjukkan kebenaran yang terjadi kepada masyarakat. \”Kita harus bicara masalah fakta dan kejadian yang ada di lapangan. Kebenaran harus terungkap, ini untuk memajukan Provinsi Lampung. (politik uang) ini sudah jelas, mana Bawaslu dan KPU, tunjukkan pasal pelanggarannya. Bukannya kita provokator, tapi biar masyarakat tahu kebenaran yang sesungguhnya di lapangan,\” tegas Anggota Komisi III DPRD Lampung ini.

Senada, Politisi PKB Lampung, Khaidir Bujung, mempertanyakan kinerja Bawaslu dalam memproses pelanggaran money politik. \”Ada aturannya gak? Ada pelanggarannya gak? Ini harus dijelaskan, karena ini impact untuk Pemilu 2019 nantinya. Ini bisa mencoreng nilai demokrasi,\” ucap Bujung.

Baca Juga  KPU Minta Kodim 0410/KBL Atensi Distribusi Logistik

Dirinya juga menanyakan ke lubuk hati yang paling dalam kepada Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah, bahwa ada sesuatu hal yang besar yang terjadi di Lampung. \”Jujur, Mbak Khoir merasa gak sih ada money politik atau semacamnya yang sudah menciderai nilai-nilai demokrasi di Lampung? Jadi, jangan cuma ngomong di koran kalau ini sedang diproses,\” tegasnya. (Rio)

Berita Terkait

Mirza Dipuji Rekan Seangkatan Sebagai Pemimpin Bijaksana dan Penuh Misi
Doa Guru Untuk Mirza
Polemik Maskot Kera, Raja Sekala Brak Kepaksian Belunguh: Siapa yang berjuang, Orang Lain yang Jadi Pahlawan
Undang Kelompok Adat Berbeda, KPU Balam Dinilai Memecah Masyarakat
HKTI Deklarasikan Dukungan untuk RMD
Gerindra Konsolidasi dan Deklarasikan Calon Bupati Tanggamus
Raffi Ahmad dan Marsel Widianto Ajak Warga Lampung Menangkan RMD
KPU Lampung Angkat Bicara Soal Polemik Maskot Kera Berkain Tapis

Berita Terkait

Senin, 27 Mei 2024 - 19:42 WIB

Viral Warga Tubaba Sindir Jalan Rusak dengan Camping, BMBK Kucurkan 5,1 M

Senin, 27 Mei 2024 - 11:18 WIB

FGD AMSI Perkuat Literasi Digital di Lampung

Minggu, 26 Mei 2024 - 21:03 WIB

DBD Meroket, Ombudsman Lampung Minta Dinkes tak Salahkan Perilaku Masyarakat

Minggu, 26 Mei 2024 - 17:18 WIB

Hadapi WSL, Pemprov Ajukan Penerbangan Ekstra ke Krui

Minggu, 26 Mei 2024 - 16:00 WIB

Dinkes Anggap Kesadaran Masyarakat Picu Meroketnya Kasus DBD

Sabtu, 25 Mei 2024 - 22:20 WIB

Polemik Maskot Kera, Raja Sekala Brak Kepaksian Belunguh: Siapa yang berjuang, Orang Lain yang Jadi Pahlawan

Sabtu, 25 Mei 2024 - 21:41 WIB

Undang Kelompok Adat Berbeda, KPU Balam Dinilai Memecah Masyarakat

Sabtu, 25 Mei 2024 - 16:32 WIB

HKTI Deklarasikan Dukungan untuk RMD

Berita Terbaru

Pesawaran

Gubernur Lampung Hadiri Pengajian Akbar Al-Hidayah di Kedondong

Senin, 27 Mei 2024 - 18:33 WIB