oleh

Curhat Eva Dwiana di SKPP Bawaslu RI

Bandarlampung (Netizenku.com): Eva Dwiana menuturkan pengalaman dirinya bersama Deddy Amarullah yang terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung 2021-2026 kepada Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dalam acara pembukaan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar 2021 di Hotel Emersia kota setempat, Senin (28/6).

“Bapak Fritz di sini saya jelaskan cerita saya menjadi Wali Kota Bandarlampung. Luar biasa. Saya sudah ditetapkan oleh KPU menang Pilkada 2020. Saya pemenangnya. Tapi oleh Bawaslu Provinsi Lampung, saya dikalahkan,” kata Eva Dwiana dalam sambutannya.

Baca Juga  Langgar Prokes Covid-19, Massa Pendukung Dibubarkan

Eva Dwiana membantah tuduhan yang mengatakan dirinya menang Pilkada 2020 karena dibantu oleh Wali Kota Bandarlampung Herman HN saat itu yang merupakan suaminya.

“Suami saya disalahkan sebagai Kepala Daerah karena suami saya menyuruh beberapa OPD untuk menjalankan pembagian sembako. Padahal saat itu, Kepala Daerah seluruh Indonesia di masa pandemik lagi gencar-gencarnya membagikan sembako kepada masyarakat,” ujar dia.

Baca Juga  Walikota Bandarlampung Siapkan 400 Ton Beras untuk Dibagikan ke Masyarakat

“Yang saya herankan pendapat dari Bawaslu Kota Bandarlampung tidak pernah dihiraukan,” lanjut Eva Dwiana.

Baca Juga: Bawaslu RI Gelar SKPP 2021 di Bandarlampung

Melalui SKPP 2021,Eva Dwiana meminta peserta kader pengawas partisipatif sebagai generasi penerus bangsa memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran.

“Bunda berharap pemilihan berlangsung secara jurdil. Benar-benar kader ini memberikan yang terbaik untuk daerah. Harus mematuhi aturan, jangan ‘kaca mata kuda’,” ujar dia.

Usai mengikuti acara pembukaan SKPP 2021 oleh Fritz Edward Siregar, Eva Dwiana mengaku lega karena bisa menyampaikan langsung isi hatinya tentang pengalaman dirinya di Pilkada 2020 kepada Bawaslu RI.

Baca Juga  Bawaslu RI Kick Off SKPP 28-30 Juni di Bandarlampung

Plong, tadi kan lihat kayak gimana, plong. Mudah-mudahan Bawaslu RI bisa mempertimbangkan harus berhati-hati karena ada kebijakan kabupaten/kota, yang tahu persis keadaan di lapangan itu kabupaten/kota,” kata dia.

SKPP 2021 Bawaslu RI berlangsung dari 28-30 Juni dan diikuti 100 peserta dari Kota Bandarlampung dan Kabupaten Lampung Selatan. (Josua)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *