Aksi unjuk rasa menuntut solusi konkret dari Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana dalam penyelesaian banjir di wilayah tersebut dikabarkan akan berlanjut. Bahkan, bisa saja terjadi gelombang aksi yang lebih besar lagi.
Bandar Lampung (Netizenku.com): Menanggapi itu, alumnus kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung sirkum Universitas Islam Raden Intan, Eri Romadhon memberikan saran kepada Wali Kota Eva.
“Secara akademis memang Pemkot Bandar Lampung di publik belum memperlihatkan langkah yang tepat untuk menyelesaikan persoalan banjir, seperti membuat grand design program jangka menengah maupun jangka panjang yang melibatkan para akademisi, pakar ahli di lintas bidang seperti tata kota, bencana, sosiologi, dan ekologi, serta peran serta masyarakat itu sendiri,” kata Eri, Minggu (27/4/2025).
Lanjutnya, publik saat ini hanya diperlihatkan aksi cepat Wali Kota saja saat terjadi bencana. “Kita tahu saat terjadi bencana Wali Kota memang gerak cepat ambil langkah seperti pemasang Box Culvert, pengerukan sedimentasi sungai dan lainnya. Setelah tindakan seperti itu, pihak Pemkot tidak menunjukkan ke publik tindakkan yang lebih komprehensif seperti mengadakan Forum Group Discussion dengan para akademisi maupun praktisi, tindakan tata kelola kota yang terarah dengan memperhatikan keseimbangan aspek lingkungan,” jelas aktivis dari Lampung Pagar Dewa tersebut.
“Banjir di Bandar Lampung dalam kurang lebih 2 tahun ini menjadi bencana yang berulang dan penyebabnya begitu kompleks dan selama itu kita tahu pihak Pemkot bukan tidak bertindak, tapi sudah bertindak dengan menggelontorkan anggaran yang cukup banyak tapi masih saja terjadi. Sehingga memunculkan kesan bertindak tanpa mendiagnosa dengan ahlinya untuk langkah pasti yang bisa memitigasi agar Bandar Lampung tidak terjadi banjir parah lagi,” ujar Eri.
Meski demikian, Eri tetap mengapresiasi langkah cepat yang diambil Pemkot selama ini. Ia menyarankan agar Wali Kota segera memaparkan hasil kajian dan solusi yang telah dirumuskan kepada publik, terutama di hadapan para demonstran.
“Saran ini untuk mencegah munculnya opini bahwa Wali Kota dan Pemkot alergi terhadap kritik atau bertindak represif,” tegasnya.
Menurutnya, bila hal tersebut dibiarkan, bisa memperlemah kepercayaan publik terhadap upaya penanganan banjir yang saat ini tengah berlangsung di Kecamatan Panjang, sekaligus memicu gelombang aksi yang lebih besar. (*)
