Arizka Warganegara: Ubah mindset partisipasi tinggi pilkada berhasil

Redaksi

Sabtu, 30 Januari 2021 - 22:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Diskusi Daring tentang \

Diskusi Daring tentang \"Pasca Keputusan MA dan Evaluasi Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020\" Sabtu (30/1).

Bandarlampung (Netizenku.com): Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung mencatat tingkat partisipasi pemilih di 8 kabupaten/kota se-Lampung yang mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2020 mencapai 74,31 persen. Tingkat partisipasi ini masih di bawah target nasional sebesar 77,5 persen.

Namun pencapaian ini patut diapresiasi mengingat Pilkada Serentak 2020 dilangsungkan pada masa pandemi Covid-19 karena bila dibandingkan dengan Pilkada 2015, tingkat partisipasi mengalami peningkatan sebesar 4,77 persen.

Dari 8 kabupaten/kota yang menggelar pilkada terdapat dua daerah yang tingkat partisipasi pemilih melebihi target nasional 77,5 persen yaitu Kota Metro 85,74 dan Kabupaten Pesisir Barat 84,04 persen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara 6 daerah lainnya yakni Kabupaten Pesawaran (74,96), Waykanan (74,79), Lampung Tengah (70,75), Lampung Timur (70,22), Lampung Selatan (64,77) dan Kota Bandarlampung (69,17) persen.

Dosen FISIP Universitas Lampung, Arizka Warganegara PhD, mengatakan penilaian demokrasi atau assessment democracy di setiap penyelenggaraan pilkada tidak hanya bergantung pada partisipasi politik.

Baca Juga  Langgar Prokes Covid-19, Undian Nomor Urut Paslon Ditunda

\”Kita harus berubah menilai pilkada itu jangan lagi hanya dengan satu indikator. Selama ini kan kalau partisipasinya tinggi berarti pilkada berhasil,\” kata Arizka Warganegara, Sabtu (30/1) sore, dalam Diskusi Daring tentang \”Pasca Keputusan MA dan Evaluasi Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020\”.

Penilaian demokrasi tidak hanya dari people center based activities atau tingkat partisipasi pemilih tapi juga dinilai dari penyelenggara dan peserta pilkada.

Arizka mengaku agak terkesan dengan situasi Pilkada Kota Metro, dengan margin yang tidak terlalu jauh tapi Pilkada Metro dianggap sebagai pilkada yang paling kondusif.

\”Padahal kalau dilihat dari potensi untuk berdebat dalam tanda kutip, persoalan-persoalan pelanggaran di sana punya potensi yang sangat tinggi sekali,\” ujar dia.

Dia menilai situasi kondusif di Kota Metro disebabkan adanya kesadaran elit para peserta pilkada.

Baca Juga  Sebelum Daftar Calon Kada Wajib Tes Covid-19, Bagaimana Jika Positif?

\”Ini yang tidak kita temukan di daerah-daerah lain selain di Metro. Menurut saya ini hal yang harus kita rumuskan bagaimana penilaian terhadap demokrasi di Bandarlampung secara khusus dan Lampung pada umumnya, formatnya harus diubah.\”

\”Jangan lagi di voter center based activites (partisipasi) tapi bagaimana penilaian demokrasi itu juga masuk pada evaluasi menilai penyelenggara dan peserta,\” kata dia.

Arizka Warganegara yang juga tergabung dalam Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LHKP PWM) Lampung ini mengatakan evaluasi terhadap penyelenggara dilakukan secara berjenjang dan berkala.

\”Evaluasi itu bisa berjenjang misalkan KPUD dievaluasi oleh KPU RI bahkan ada rapor setiap triwulan atau satu tahun. Ini penting juga karena ketika SDM penyelenggara itu baik, penyelenggaraan pilkada juga akan bisa dimaksimalkan hasilnya,\” kata dia.

Kemudian evaluasi penyelenggara juga perlu dinilai dari dinamika aktor. Ini menjadi pertimbangan ke depan, bagaimana penyelenggara dipilih dari SDM-SDM yang memang paham aturan dan paham konteks.

Baca Juga  Besok, 21 Paslon Pilkada Serentak se-Lampung Wajib Tandatangan Pakta Integritas

\”Evaluasi penyelenggara ini juga terkait dengan prosedural evaluator melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),\” ujar Arizka.

Anggota KPU Provinsi Lampung Antoniyus Cahyalana saat dihubungi Netizenku mengatakan KPU Provinsi melakukan evaluasi pilkada setiap selesai tahapan penyelenggaraan.

\”Setiap kegiatan dan tahapan pasti akan ada evaluasi, monitoring, dan supervisi. Kita ada agenda rutin rapat mingguan, banyak yang sudah dievaluasi,\” ujar Antoniyus.

Dia mencontohkan ketika tahapan pendaftaran pencalonan peserta yang banyak melibatkan massa pendukung dan melanggar Protokol Kesehatan Covid-19.

\”Maka kami langsung evaluasi dan kegiatan-kegiatan selanjutnya tidak boleh lagi. Jadi tidak mesti menungu pilkada selesai,\” kata dia.

Evaluasi dan supervisi juga dilakukan terhadap jajaran penyelenggara KPU Kabupaten/Kota. \”Kalau muncul masalah kami bisa langsung melakukan supervisi. Monitoring dan bila perlu evaluasi,\” ujarnya. (Josua)

Berita Terkait

Bawaslu Bandarlampung Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pilkada 2024
Dinilai Anggap Remeh, KPU Bandarlampung akan Didemo 
RMD Resmikan Rumah Relawan
Partai Perindo Lampung Gelar Fit and Proper Test Calon Bupati dan Wakil Bupati Tubaba
Hanya 8 Parpol yang Terima Dana Hibah Pemkot Balam
Mantan Guru SMP Kenang Rahmat Mirzani Djausal: “Cerdas, Berakhlak, dan Aktif”
Gerindra Mantapkan Konsolidasi untuk Pemenangan Pilkada 2024 di Lampung
Ketokohan Parosil Berhasil Kantongi Rekomendasi PKB Maju Pilkada

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 17:04 WIB

Tantangan dan Kendala Penanganan TBC di Lampung

Jumat, 14 Juni 2024 - 14:07 WIB

IKM Lampung Didorong Kantongi Sertifikat TKDN-IK

Kamis, 13 Juni 2024 - 20:45 WIB

PLN Cek kWh Meter Pelanggan untuk Cegah Bahaya Kebakaran

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:18 WIB

Program Vokasi Tingkatkan Kualitas Lulusan SMK di Lampung

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:15 WIB

Diskeswan Tingkatkan Upaya Pencegahan Penyakit Zoonosis pada Hewan Kurban

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:12 WIB

PPPA Himbau Masyarakat Berani Lapor Ketika Menjadi Korban Kekerasan

Kamis, 13 Juni 2024 - 14:06 WIB

Pemprov Bakal Evaluasi PRL 2024

Kamis, 13 Juni 2024 - 13:05 WIB

PLH Gubernur Lampung Pimpin Rapat Perdana, Tekankan Keberlanjutan Program Kerja

Berita Terbaru