Pesawaran (Netizenku.com): Menjelang aksi damai selamatkan demokrasi di Kabupaten Pesawaran dari segala bentuk intervensi mafia politik dan kekuasaan, yang mencederai proses demokrasi. Aliansi Masyarakat Penyelamat Pesawaran (AMPP) menggelar rapat pemantapan.
Namun sayangnya upaya aksi tersebut coba digagalkan oleh penguasa setempat, dengan mengerahkan para camat dan kepala desa yang ada guna menghasut masyarakat agar tidak terpengaruh mengikuti kegiatan aksi damai yang akan digelar di Gedung KPU pada 17 Maret 2025.
“Kita lihat ada sejumlah kepala desa dan camat yang membuat pernyataan yang mencoba meredam aksi ini dengan melarang warganya ikut aksi, mereka ini adalah antek-antek penguasa yang hanya mengejar kepentingan pribadi dan kelompok penguasa rakus dan zolim,” sesal Mualaim Taher Tokoh pendiri Kabupaten Pesawaran, Sabtu malam (15/3/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, meskipun upaya-upaya menggagalkan aksi tersebut terus dilakukan, tetapi tidak menyurutkan niat AMPP. Karena menurut Mualim, gerakan ini adalah murni gerakan masyarakat sebagai bentuk kesadaran untuk menyelamatkan demokrasi di Kabupaten Pesawaran yang saat ini mulai rusak.
“Gerakan kami ini bukan didorong oleh kepentingan kelompok tertentu. Jadi jika ada oknum-oknum yang berupaya menggagalkan aksi ini, maka mereka adalah bagian dari kekuatan yang ingin mempertahankan kebobrokan demokrasi di Pesawaran,” ucapnya.
AMPP menargetkan meskipun ada upaya ikut campur tangan penguasa dalam menggagalkan aksi ini, tidak membuat ciut nyali masyarakat pada nilat awal yakni menduduki gedung KPU.
“Tuntutan kita KPU harus melaksanakan putusan MK secara penuh, menjalankan amar putusan dengan sebaik-baiknya. Putusan MK telah mengatur bahwa PSU harus dilakukan dengan mengganti calon bupati terpilih dan diusung kembali oleh tiga partai pengusung, yaitu Demokrat, PPP dan Golkar, bukan hanya oleh satu atau dua partai saja,” tegasnya. (Soheh)
