Pesawaran (Netizenku.com): Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) kembali menyambangi gedung DPRD kabupaten setempat. Hal ini dilakukan guna mempertanyakan tindak lanjut kejelasan Siltap Apatur Desa di tahun 2021 yang belum terbayarkan, serta gaji 8 persen untuk para PNS yang juga belum dibayar.
“Kedatangan kami kedua kalinya ini untuk mempertanyakan soal Dana Desa yang tertunggak, serta terkait gaji 8 persen para PNS yang belum dibayar. Karena sekarang sudah masuk di pembahasan keuangan, maka kami ini juga ingin tahu sejauh mana perkembangan pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah,” kata Ketua AMP Safrudin Tanjung, Selasa (05/11/2024).
Tanjung berharap pihak DPRD bisa segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Sementara itu menanggapi permintaan dari AMP ini, Wakil Ketua DPRD Pesawaran, M Nasir berjanji akan segera menyelesaikan polemik tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sudah menyelesaikan pembahasan Nota Kesepahaman KUA PPAS. Memang untuk dana Siltap di 2024 masih tertunggak, tapi di tahun 2025 sudah kami anggarkan dan untuk gaji kenaikan PNS yang 8 persen akan diselesaikan. Termasuk persoalan BPJS,” janjinya.
Selain akan menyelesaikan persoalan-perosoalan tersebut, M Nasir juga telah menyisihkan anggaran untuk pembangunan insfratruktur sebesar Rp150 miliar.
“Selain itu kami juga telah menyiapkan dana sebesar Rp150 miliar dan itu sudah kami sisihkan untuk pembangunan infrastruktur. Termasuk hutang-hutang pihak ketiga pada OPD tahun 2024 akan diselesaikan di tahun 2025,” tutupnya. (Soheh)
