BPN Verifikasi Ulang Lahan Way Dadi, Pemprov Lampung Siapkan Skema Penyelesaian

Tauriq Attala Gibran

Kamis, 29 Oktober 2026 - 19:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung akan mendata ulang warga dan bidang tanah di kawasan Way Dadi, Kota Bandar Lampung, sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa lahan seluas sekitar 86 hektare yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Lampung (Netizenku.com): Pendataan tersebut mencakup identitas warga, luas tanah yang dikuasai, serta peruntukan lahan. Hasil verifikasi akan menjadi dasar untuk menentukan langkah penyelesaian yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus menjaga status aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Suwito, mengatakan pendataan diperlukan karena inventarisasi serupa pernah dilakukan pada 2016. Data tersebut perlu diperbarui untuk menyesuaikan kondisi penguasaan dan pemanfaatan lahan saat ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Siapa yang menempati di situ, penggunaannya untuk apa, berapa luasnya, itu harus kita verifikasi,” kata Suwito seusai rapat koordinasi akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Lampung 2026, Kamis (29/10/2026).

Menurut Suwito, penyelesaian sengketa yang mencakup Kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, itu juga memerlukan landasan regulasi yang jelas.

Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah kerja sama pemanfaatan lahan melalui skema hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemprov Lampung. Namun, opsi tersebut masih berupa rekomendasi awal dan belum menjadi keputusan final.

“Ini baru embrio. Kami tidak memaksakan kehendak. Namun, yang belum setuju saya harap tidak menghalangi yang sudah setuju, sehingga penyelesaian ini pelan-pelan bisa ada progresnya,” ujarnya.

Baca Juga  Gubernur Lampung Dorong Hilirisasi Pertanian Berbasis Desa, Bed Dryer Hasilkan Nilai Tambah

BPN juga menunggu penyusunan peraturan daerah (perda) yang saat ini masih dalam tahap kajian akademis. Regulasi tersebut diharapkan dapat dibahas bersama DPRD Lampung pada 2027 untuk menjadi landasan bagi tahapan penyelesaian, termasuk proses sertifikasi tanah.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan penyelesaian persoalan Way Dadi harus mengakomodasi kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan hukum mengenai aset daerah.

Menurut Marindo, pemerintah telah membahas sejumlah alternatif penyelesaian, mulai dari pengelolaan bersama hingga kemungkinan pelepasan hak. Namun, belum ada skema yang disepakati seluruh pihak.

Ia memperkirakan lebih dari 1.500 warga menempati kawasan tersebut. Jumlah pasti penghuni dan luas lahan yang dikuasai masing-masing warga masih harus dipastikan melalui pendataan lapangan.

Baca Juga  Pemprov Lampung Kembangkan Ekonomi Biru-Hijau melalui Potensi Nilai Ekonomi Karbon

“Kalau data pasti tentunya kita harus melakukan pendataan. Warga kita sementara kurang lebih 1.500 berapa, tetapi pastinya harus kita turun lapang,” kata Marindo.

Ia menambahkan, Pemprov Lampung mendapat pendampingan dari Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (Satgas KPK) dalam proses penanganan persoalan tersebut guna memastikan pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan.

Setelah skema penyelesaian dirumuskan dan disepakati, Pemprov Lampung akan menyosialisasikannya kepada masyarakat. Pemerintah berharap proses tersebut menghasilkan solusi yang memberikan kepastian hukum bagi warga sekaligus melindungi aset daerah. (*)

Berita Terkait

Gubernur Lampung Dorong Percepatan Tol Lematang–Panjang
Wagub Jihan Tinjau Program Bedah Rumah BSMS di Bandar Lampung
Lampung Tuan Rumah Kejuaraan Karate Piala Menhan, 4.000 Peserta Bakal Hadir
Resmikan Empat Fasilitas Peternakan, Gubernur Mirza Dorong Protein Hewani Terjangkau
Jihan Apresiasi MRC Lampung Timur, Satu-satunya Terintegrasi dengan Mal Pelayanan Publik di Indonesia
Gubernur Lampung Ajak Mahasiswa PKN STAN Berkontribusi dalam Pembangunan Lampung
Gubernur Lampung Raih BMPS Award 2026 atas Dukungan terhadap Pendidikan Swasta
Perkuat Perlindungan Anggota, Koperasi IJP Maju Sejahtera Kerja Sama dengan Ciputra Life

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 15:54 WIB

Pemkab Tubaba Targetkan 30 Perkara Tanah Eks Transmigrasi Diproses Sebelum Akhir 2026

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:11 WIB

Pemkab Tubaba Siapkan Anggaran Pelaksanaan Putusan MA Terkait SDN Pagar Dewa

Minggu, 18 Oktober 2026 - 13:56 WIB

PWI Tubaba Tegaskan Dukungan Penuh untuk Wirahadikusumah dan Adi Kurniawan

Kamis, 15 Oktober 2026 - 21:14 WIB

Disnak Keswan Tubaba Awasi 7 SPPG, Pastikan Bahan Pangan MBG Aman dan Berkualitas

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:49 WIB

Sekda Tubaba Pimpin Evkin ASN, Peringkat OPD Bakal Diumumkan Tiap Semester

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:50 WIB

Kwarcab Tubaba Bekali 41 Peserta Satgas Pramuka Peduli, Siapkan Relawan Muda Tangguh

Senin, 28 September 2026 - 20:33 WIB

Kwarcab Tubaba Buka KMD Angkatan X 2026, 75 Peserta Disiapkan Jadi Pembina Pramuka Berkualitas

Rabu, 23 September 2026 - 12:36 WIB

Ribuan Warga Tubaba Salat Istisqa, Doakan Hujan Segera Turun

Berita Terbaru

Lampung

Gubernur Lampung Dorong Percepatan Tol Lematang–Panjang

Jumat, 13 Nov 2026 - 20:14 WIB