BPN Verifikasi Ulang Lahan Way Dadi, Pemprov Lampung Siapkan Skema Penyelesaian

Tauriq Attala Gibran

Kamis, 29 Oktober 2026 - 19:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung akan mendata ulang warga dan bidang tanah di kawasan Way Dadi, Kota Bandar Lampung, sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa lahan seluas sekitar 86 hektare yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Lampung (Netizenku.com): Pendataan tersebut mencakup identitas warga, luas tanah yang dikuasai, serta peruntukan lahan. Hasil verifikasi akan menjadi dasar untuk menentukan langkah penyelesaian yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus menjaga status aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Suwito, mengatakan pendataan diperlukan karena inventarisasi serupa pernah dilakukan pada 2016. Data tersebut perlu diperbarui untuk menyesuaikan kondisi penguasaan dan pemanfaatan lahan saat ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Siapa yang menempati di situ, penggunaannya untuk apa, berapa luasnya, itu harus kita verifikasi,” kata Suwito seusai rapat koordinasi akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Lampung 2026, Kamis (29/10/2026).

Menurut Suwito, penyelesaian sengketa yang mencakup Kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, itu juga memerlukan landasan regulasi yang jelas.

Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah kerja sama pemanfaatan lahan melalui skema hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemprov Lampung. Namun, opsi tersebut masih berupa rekomendasi awal dan belum menjadi keputusan final.

“Ini baru embrio. Kami tidak memaksakan kehendak. Namun, yang belum setuju saya harap tidak menghalangi yang sudah setuju, sehingga penyelesaian ini pelan-pelan bisa ada progresnya,” ujarnya.

Baca Juga  Batin Wulan Lantik Pengurus PMI Kota Metro 2026–2031, Tekankan Kesiapsiagaan Bencana

BPN juga menunggu penyusunan peraturan daerah (perda) yang saat ini masih dalam tahap kajian akademis. Regulasi tersebut diharapkan dapat dibahas bersama DPRD Lampung pada 2027 untuk menjadi landasan bagi tahapan penyelesaian, termasuk proses sertifikasi tanah.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan penyelesaian persoalan Way Dadi harus mengakomodasi kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan hukum mengenai aset daerah.

Menurut Marindo, pemerintah telah membahas sejumlah alternatif penyelesaian, mulai dari pengelolaan bersama hingga kemungkinan pelepasan hak. Namun, belum ada skema yang disepakati seluruh pihak.

Ia memperkirakan lebih dari 1.500 warga menempati kawasan tersebut. Jumlah pasti penghuni dan luas lahan yang dikuasai masing-masing warga masih harus dipastikan melalui pendataan lapangan.

Baca Juga  Jihan Nurlela Sampaikan Raperda APBD Lampung 2027, Belanja Prioritas Jadi Perhatian

“Kalau data pasti tentunya kita harus melakukan pendataan. Warga kita sementara kurang lebih 1.500 berapa, tetapi pastinya harus kita turun lapang,” kata Marindo.

Ia menambahkan, Pemprov Lampung mendapat pendampingan dari Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (Satgas KPK) dalam proses penanganan persoalan tersebut guna memastikan pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan.

Setelah skema penyelesaian dirumuskan dan disepakati, Pemprov Lampung akan menyosialisasikannya kepada masyarakat. Pemerintah berharap proses tersebut menghasilkan solusi yang memberikan kepastian hukum bagi warga sekaligus melindungi aset daerah. (*)

Berita Terkait

Di Pesawaran Zulhas Bilang Pemerintah akan Bagikan Bibit Kakao Unggul Gratis
10 Provinsi Terkoneksi FKD-MPU, Lampung Usulkan Optimalisasi Neraca Pangan Digital
Reses Andika Wibawa, Warga Waydadi Keluhkan Jalan Rusak, Banjir hingga Sengketa Tanah
Pemprov Lampung Mulai Bayar Ganti Rugi 56 Bidang Tanah untuk Pelebaran Jalan Lempasing
Baru 40 Persen Komoditas Lampung Tersentuh Hilirisasi, Mirza Dorong Inovasi Kampus
Porprov X Lampung 2026 Membuka Jalan Atlet Menuju Pentas Dunia
Ahmad Basuki Dorong Lampung Bertransformasi Jadi Pusat Agroindustri dan Logistik
Gubernur Mirza Gulirkan Program SMK Berdampak untuk Lampung

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 17:45 WIB

300 Pramuka Penggalang Ikuti LT-III Tubaba 2026, Siapkan Generasi Pemimpin Masa Depan

Rabu, 18 November 2026 - 10:25 WIB

Joko Kuncoro Desak Pemkab Bergerak Cepat Tangani Ratusan Rumah Korban Puting Beliung

Senin, 16 November 2026 - 23:03 WIB

Pemkab Tubaba Sosialisasikan Putusan Pengadilan Sengketa Lahan HGU PT HIM Tahun

Kamis, 12 November 2026 - 15:44 WIB

Lantik 25 Kepala Tiyuh, Bupati Tubaba Minta Kawal Lima Program Prioritas Daerah

Selasa, 10 November 2026 - 15:54 WIB

Pemkab Tubaba Targetkan 30 Perkara Tanah Eks Transmigrasi Diproses Sebelum Akhir 2026

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:11 WIB

Pemkab Tubaba Siapkan Anggaran Pelaksanaan Putusan MA Terkait SDN Pagar Dewa

Minggu, 18 Oktober 2026 - 13:56 WIB

PWI Tubaba Tegaskan Dukungan Penuh untuk Wirahadikusumah dan Adi Kurniawan

Kamis, 15 Oktober 2026 - 21:14 WIB

Disnak Keswan Tubaba Awasi 7 SPPG, Pastikan Bahan Pangan MBG Aman dan Berkualitas

Berita Terbaru