Pemerintah Provinsi Lampung mulai merealisasikan pembayaran ganti kerugian lahan untuk mendukung proyek pelebaran ruas Jalan RE Martadinata hingga Lempasing–Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.
Lampung (Netizenku.com): Pada tahap awal, pembayaran dilakukan terhadap 56 bidang tanah di Desa Sukajawa, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Proses pembayaran sekaligus pelepasan hak atas tanah tersebut berlangsung di The Pavilion, Bandar Lampung, Kamis (19/11/2026).
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan pembayaran belum dapat dilakukan terhadap seluruh bidang tanah karena masih terdapat kendala administrasi, kepemilikan, hingga persoalan agunan perbankan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari total 174 bidang tanah yang menjadi sasaran pembebasan pada tahap tersebut, sebagian masih terkendala kelengkapan surat, pemilik yang belum ditemukan, serta sengketa kepemilikan.
“Kita baru melaksanakan 56 bidang di Desa Sukajawa, Kecamatan Teluk Pandan, sementara yang lain masih berproses. Totalnya ada 174 bidang. Ada yang masalah terkait dengan surat-menyurat, ada yang orangnya nggak ketemu, ada yang sengketa juga,” ujar Taufiqullah.
Ia menjelaskan, untuk bidang tanah yang masih bersengketa, pemerintah dapat menempuh mekanisme penitipan uang ganti kerugian di pengadilan. Dengan demikian, pihak yang nantinya dinyatakan berhak atas tanah tersebut dapat mengambil dana sesuai ketentuan yang berlaku.
Taufiqullah menegaskan, pekerjaan pelebaran jalan belum dapat dilakukan pada lahan yang proses pembebasan dan pelepasan haknya belum diselesaikan.
“Belum diperbaiki, baru mau dikerjakan setelah pelepasan ini,” katanya.
Ia menyebutkan, proyek pelebaran jalan tersebut direncanakan mencakup panjang sekitar 5,5 kilometer dengan total 585 bidang tanah. Untuk mendukung pembebasan lahan, Pemprov Lampung telah menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp30 miliar melalui perubahan anggaran.
Namun, realisasi penggunaan anggaran tersebut masih menunggu perkembangan proses pembayaran ganti kerugian.
“Kemarin kan kita menganggarkan untuk perubahan tambahan Rp30 miliar, tapi berapa yang terpakai kita belum tahu,” jelasnya.
Sementara itu, salah seorang warga penerima ganti kerugian, Lina, mengaku telah tinggal di kawasan Lempasing sejak lahir. Usaha warung yang sekaligus menjadi tempatnya menjalankan bisnis keagenan BRI turut terdampak rencana pelebaran jalan.
Lina mengatakan akan memundurkan bangunan warungnya agar sesuai dengan kebutuhan proyek. Meski sebagian tempat usahanya terdampak, ia menerima ganti kerugian yang diberikan pemerintah.
“Ini ganti rugi, bukan ganti untung, tapi semoga berkah, nanti akan diganti yang lebih baik,” ujarnya.
Ia berharap proses pelebaran jalan dapat berjalan lancar sehingga hasil pembangunan nantinya memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)








