Akademisi: Tak Ada Pilgub Ulang

Redaksi

Senin, 2 Juli 2018 - 13:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan mengevaluasi kinerja Bawaslu Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran politik uang di Pilgub 27 Juni 2018.

Pasalnya, Bawaslu telah menerima laporan terkait adanya dugaan pelanggaran dari beberapa provinsi se-Indonesia, salah satunya Lampung.

Untuk Provinsi Lampung sendiri, kata Rahmat, pihaknya menerima beberapa laporan dugaan pelanggaran pilkada, misalnya saja terkait adanya dugaan politik uang. \”Kami tidak bisa mengumumkan nama paslon yang diindikasi melakukan money politic. Karena masih dalam penyelidikan,” ucapnya.

Baca Juga  Pansus DPRD Lampung Mulai Mengulik LHP BPK, Sedalam Apa?

Menurutnya, jika pasangan calon gubernur-wakil gubernur terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), maka pasangan calon yang bersangkutan bisa didiskualifikasi. Terlebih, jika paslon tersebut menang dalam suatu pemilihan kepala daerah.

Artinya, paslon tersebut digantikan pasang calon gubernur-wakil gubernur dengan perolehan suara terbesar kedua, atau di bawahnya. \”Jika terbukti (politik uang) dan kalau terjadi, calon didiskualifikasi. Tidak ada pilgub ulang atau penghitungan ulang. Penggantinya calon dengan suara terbanyak di peringkat kedua atau di bawahnya. Tetapi kalau terjadi ya,” kata dia, seperti dilansir dari Suluh.co.

Baca Juga  Menunggu Kabinet 'Gemintang' Gubernur Lampung

Sementara, Akademisi Universitas Lampung (Unila), Yusdianto, mengatakan sesuai dengan Yudisprudensi dari MK, maka apabila paslon yang terbukti melakukan money politik, dan kemenangannya dianulir, maka otomatis yang ditetapkan sebagai pemenang ialan paslon yang meraih suara terbanyak ke dua atau di bawahnya.

\”Tidak mengulang pilkada lagi, karena akan pemborosan anggaran, mengganggu pembangunan daerah, dan menyebabkan kekosongan jabatan. Pelanggaran money politik ini juga berasal dari MK yang diadopsi UU nomor 8 tahun 2015, diperbaiki UU Nomor 10 tahun 2016 dan didetailkan lagi Perbawaslu nomor 13 tahun 2016,\” jelasnya kepada Netizenku.com, Senin (2/7).

Baca Juga  Menunggu Kabinet 'Gemintang' Gubernur Lampung

Dirinya mengatakan, prinsip hukum universal dalam pilkada yang harus dijunjung tinggi ialah tidak boleh salah satu orang diuntungkan atau dirugikan dengan penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi.

\”Maka kita berharap Bawaslu bekerja secara serius, profesional, terbuka dan kapabel. Betul-betul sebagai tempat untuk nenegakkan keadilan. Bawaslu harus menunjukkan kapasitasnya, bisa menggambarkan secara detail dan bekerja diantara dua kelompok, tidak boleh satu kelompok,\” jelasnya. (Rio)

Berita Terkait

Menunggu Kabinet ‘Gemintang’ Gubernur Lampung
Pansus DPRD Lampung Mulai Mengulik LHP BPK, Sedalam Apa?
Presiden Prabowo Wanti-wanti Mendikti Agar Mahasiswa Tidak Terhasut
PAN Kembali Bantu Korban Banjir Bandar Lampung
Irham Jafar: 4 Pilar Kebangsaan Penting untuk Melawan Pergeseran Nilai
PSU Pilkada Pesawaran di Tengah Keterbatasan Anggaran, Ini Solusi dari Pak Sam
Sengketa Pilkada Pesawaran Berakhir, MK Putuskan Ini!!!
PAN Terus Pantau Banjir Bandar Lampung

Berita Terkait

Senin, 7 Juli 2025 - 19:12 WIB

Membaca Makro Ekonomi Lampung Semester I 2025, Fluktuatif dan Mengancam

Senin, 7 Juli 2025 - 11:25 WIB

BMBK Lampung Ramaikan Karnaval Festival Krakatau 2025, Tunjukkan Semangat Infrastruktur dan Budaya

Selasa, 1 Juli 2025 - 00:34 WIB

Lampung Berprestasi, Perekonomian Tumbuh Kesejahteraan Masyarakat Meningkat, Ini Faktanya!

Senin, 30 Juni 2025 - 23:56 WIB

Ini Progres Gelaran Festival Ekonomi Syariah Sumatera 2025 di Lampung

Senin, 30 Juni 2025 - 19:56 WIB

Pemprov Lampung Berhasil Membalik Keadaan Perjagungan, Muram Tahun Lalu Cerah Tahun Ini

Sabtu, 28 Juni 2025 - 19:32 WIB

Sinergi Investasi, Gubernur Lampung dan Apindo Sambut Poly Group dengan Terbuka

Senin, 23 Juni 2025 - 15:33 WIB

Ekspor Sektor Pertanian Lampung Mencapai Puncak: 22% Kontribusi dalam Ekspor Total

Selasa, 17 Juni 2025 - 00:52 WIB

Anggota Komisi IV DPR Irham Jafar dan I Ketut Suwendra Sidak ke Bulog Metro, Hasilnya?

Berita Terbaru

Tulang Bawang Barat

Truk Tronton Bermuatan Paket Terbakar di Tol Terpeka KM 213

Senin, 7 Jul 2025 - 20:37 WIB

Pringsewu

Bupati Pringsewu Hadiri Bakti Sosial ke-17 Ponpes Ar-Rahman

Senin, 7 Jul 2025 - 20:32 WIB

Pringsewu

Kapolres Pringsewu Ajak Purnawirawan Terus Berkontribusi

Senin, 7 Jul 2025 - 20:25 WIB

Lampung Selatan

Lampung Selatan Raih Tiga Besar Survei Kepuasan Publik RLMG 2025

Senin, 7 Jul 2025 - 20:14 WIB