Akademisi: Tak Ada Pilgub Ulang

Redaksi

Senin, 2 Juli 2018 - 13:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan mengevaluasi kinerja Bawaslu Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran politik uang di Pilgub 27 Juni 2018.

Pasalnya, Bawaslu telah menerima laporan terkait adanya dugaan pelanggaran dari beberapa provinsi se-Indonesia, salah satunya Lampung.

Untuk Provinsi Lampung sendiri, kata Rahmat, pihaknya menerima beberapa laporan dugaan pelanggaran pilkada, misalnya saja terkait adanya dugaan politik uang. \”Kami tidak bisa mengumumkan nama paslon yang diindikasi melakukan money politic. Karena masih dalam penyelidikan,” ucapnya.

Menurutnya, jika pasangan calon gubernur-wakil gubernur terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), maka pasangan calon yang bersangkutan bisa didiskualifikasi. Terlebih, jika paslon tersebut menang dalam suatu pemilihan kepala daerah.

Artinya, paslon tersebut digantikan pasang calon gubernur-wakil gubernur dengan perolehan suara terbesar kedua, atau di bawahnya. \”Jika terbukti (politik uang) dan kalau terjadi, calon didiskualifikasi. Tidak ada pilgub ulang atau penghitungan ulang. Penggantinya calon dengan suara terbanyak di peringkat kedua atau di bawahnya. Tetapi kalau terjadi ya,” kata dia, seperti dilansir dari Suluh.co.

Baca Juga  Seru! Patroli Anti Politik Uang Bersama Perempuan Panwas Se-Bandarlampung

Sementara, Akademisi Universitas Lampung (Unila), Yusdianto, mengatakan sesuai dengan Yudisprudensi dari MK, maka apabila paslon yang terbukti melakukan money politik, dan kemenangannya dianulir, maka otomatis yang ditetapkan sebagai pemenang ialan paslon yang meraih suara terbanyak ke dua atau di bawahnya.

\”Tidak mengulang pilkada lagi, karena akan pemborosan anggaran, mengganggu pembangunan daerah, dan menyebabkan kekosongan jabatan. Pelanggaran money politik ini juga berasal dari MK yang diadopsi UU nomor 8 tahun 2015, diperbaiki UU Nomor 10 tahun 2016 dan didetailkan lagi Perbawaslu nomor 13 tahun 2016,\” jelasnya kepada Netizenku.com, Senin (2/7).

Baca Juga  GEMA Dirikan Posko Pengaduan Politik Uang

Dirinya mengatakan, prinsip hukum universal dalam pilkada yang harus dijunjung tinggi ialah tidak boleh salah satu orang diuntungkan atau dirugikan dengan penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi.

\”Maka kita berharap Bawaslu bekerja secara serius, profesional, terbuka dan kapabel. Betul-betul sebagai tempat untuk nenegakkan keadilan. Bawaslu harus menunjukkan kapasitasnya, bisa menggambarkan secara detail dan bekerja diantara dua kelompok, tidak boleh satu kelompok,\” jelasnya. (Rio)

Berita Terkait

Menakar Politis Gen Z: Antara Idealism Tren dan Pragmatisme
Sirekap Dinilai Berpotensi Salah Baca Data, Penta Peturun: Saksi Harus Jeli
Jaringan Rakyat Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud
Besok, Mahfud MD ke Lampung
Dikunjungi Atiqoh, Relawan Wanita Tani Komitmen Dukung Ganjar-Mahfud
Atikoh Ganjar Bakal Syukuran Bareng Wanita Tani di Pringsewu
LDS Delegasikan Anggota dalam Konsolidasi Nasional Pemantau Pemilu
Pernyataan Sikap atas Disinformasi dan Pembingkaian Berita “Kaum Muda Bincang Demokrasi”

Berita Terkait

Senin, 4 Maret 2024 - 16:00 WIB

Waspada DBD di Musim Hujan, Dinkes Lampung Lakukan Aksi Proaktif

Jumat, 1 Maret 2024 - 18:33 WIB

Pelunasan Bipih Tahap Kedua di Buka 13 Hingga 26 Maret, Ini Syarat dan Mekanismenya

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:24 WIB

Marindo Resmi Dilantik Jadi Pejabat Bupati Pringsewu

Kamis, 29 Februari 2024 - 17:59 WIB

Sekdaprov Fahrizal Lepas Pejabat Purnabakti

Kamis, 29 Februari 2024 - 17:50 WIB

Pemprov Lampung Gelar Asistensi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kamis, 29 Februari 2024 - 17:38 WIB

Gubernur Arinal Minta Maksimalkan PON XXI Sumut-Aceh

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:10 WIB

Puji Dorong JCH Segera Lengkapi Syarat Pelunasan Tahap II

Rabu, 28 Februari 2024 - 22:05 WIB

Ribuan Peserta Diprediksi Ramaikan Lampung Half Marathon 2024

Berita Terbaru

Foto: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro Ardah, menerima penghargaan Adipura dari KLHK. (Ist/NK)

Metro

Metro Terima Penghargaan Adipura 2023 dari KLHK

Selasa, 5 Mar 2024 - 18:38 WIB

Tulang Bawang Barat

Tubaba-Bulog KCP Menggala Tebar 10 Ton Beras untuk Pasar Murah

Selasa, 5 Mar 2024 - 18:30 WIB

Tanggamus

TP PKK Tanggamus Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting

Selasa, 5 Mar 2024 - 18:24 WIB

Foto: Ketua DPD Partai NasDem Tubaba S Joko Kuncoro, S.I.Kom. (Arie/NK)

Tulang Bawang Barat

NasDem Tubaba Apresiasi Kepercayaan Masyarakat sebagai Penyampai Aspirasi

Selasa, 5 Mar 2024 - 18:14 WIB