Bandarlampung (Netizenku.com): Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) tegaskan akan tetap menggusur Kampung Pasar Griya atau yang akrab dikenal dengan \’Kampung Pemulung\’ pada bulan Juli 2018 ini.
Pada Senin (9/7) pagi, Dinas PU yang mencoba melakukan pemagaran di area yang berlokasi di belakang Kampus UIN Lampung ini, dihalau oleh puluhan warga yang dikawal oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung.
Berdasarkan pantauan Netizenku.com, Dinas PU sudah mempersiapkan seng dan kayu untuk melakukan pemagaran, namun akibat hadangan warga, pemagaran pun kembali diundur.
Diketahui, dari ratusan kepala keluarga (KK), kini hanya tersisa 42 KK yang masih menetap di lahan milik pemkot itu. Warga pun masih bersikeras menolak alih fungsi pasar menjadi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung, lantaran menunggu solusi dari pemkot seperti relokasi ataupun kompensasi.
![\"\"](\"http://netizenku.com/wp/assets/uploads/2018/07/IMG-20180709-WA0002-700x394.jpg\")
Mewakili warga \’Kampung Pemulung\’, Ketua LMND Lampung Kristina Tia Ayu mengaku akan tetap mengawal warga guna mendapatkan solusi yang terbaik. \”Kami akan tetap mengawal warga sampai pemkot memberikan solusi,\” singkatnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya, Pardi yang berada di lokasi, menegaskan akan tetap mendirikan Kantor Kejari pada Juli 2018.
\”Ini enggak mungkin ditunda-tunda lagi, pertengahan Juli harus sudah kita bangun. Karena anggaran ini harus kita kerjakan pada tahun 2018,\” kata dia.
Disinggung terkait kompensasi yang diminta oleh warga, Pardi menerangkan bahwa hal itu tidak dapat diberikan, lantaran warga yang tinggal di area pemkot tersebut tidak diundang.
\”Mereka datang tak diundang dan juga tidak izin, kalau minta kompensasi harus ada surat perjanjian dan lain-lain lah. Kita Makai logika saja, ini tanah Pemkot, wajar sewaktu-waktu pemkot mau bangun apa kan,\” pungkasnya.
Diketahui, Dinas PU akan mulai melakukan pembangunan Kantor Kejari pada pertengahan Juli hingga Desember 2018. Berdasarkan data yang dihimpun, pembangunan tersebut menelan anggaran sekitar Rp10 miliar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.(Agis)
