Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menargetkan sedikitnya 30 berkas atau perkara tanah eks transmigrasi dapat dipersiapkan dan diajukan melalui proses hukum sebelum akhir 2026. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan yang selama ini belum tuntas.
Tulang Bawang Barat (Netizenku.com): Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Addendum Nota Kesepakatan tentang Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Eks Transmigrasi di Kabupaten Tubaba, Selasa (10/11/2026), di Ruang Rapat Bupati Tubaba.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kesepakatan tersebut melibatkan Pemkab Tubaba, Kantor Pertanahan, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resor Tubaba, dan Pengadilan Negeri Menggala sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Wakil Bupati Tubaba Nadirsyah yang mewakili pemerintah daerah mengatakan, persoalan tanah eks transmigrasi membutuhkan penanganan bersama karena berkaitan dengan sejarah permukiman transmigrasi dan administrasi kepemilikan tanah yang belum sepenuhnya tertib.
Menurutnya, program transmigrasi di wilayah Tubaba telah berlangsung sejak 1971, ketika daerah tersebut masih menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Utara.
“Dari sembilan kecamatan dan 103 tiyuh yang ada saat ini, sebagian besar wilayah Tubaba merupakan kawasan permukiman transmigrasi,” kata Nadirsyah.
Seiring berjalannya waktu, perpindahan masyarakat dan pengalihan tanah secara bawah tangan memunculkan persoalan administrasi kepemilikan. Perubahan penguasaan tanah dari satu generasi ke generasi berikutnya tidak selalu disertai pembaruan dokumen secara resmi sehingga terdapat ketidaksesuaian antara dokumen pertanahan dan kondisi penguasaan di lapangan.
“Melalui Addendum Nota Kesepakatan ini, kita ingin membangun langkah bersama agar persoalan pertanahan eks transmigrasi dapat ditangani secara terarah, sesuai ketentuan hukum, dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Nadirsyah meminta seluruh camat segera mengidentifikasi dan menginventarisasi masyarakat yang menghadapi persoalan tanah eks transmigrasi. Data tersebut harus dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan tingkat kompleksitas permasalahan agar instansi terkait dapat menentukan langkah penyelesaian.
Ia juga meminta Asisten I bersama Bagian Hukum mengoordinasikan percepatan pendataan dengan melibatkan seluruh camat.
Pemkab Tubaba berharap target 30 perkara dapat ditingkatkan hingga 100 perkara. Nadirsyah menegaskan, kerja sama lintas lembaga tersebut harus menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar penandatanganan kesepakatan.
Menurutnya, kepastian hukum atas kepemilikan tanah tidak hanya mencegah potensi konflik sosial, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan nilai ekonomi aset yang dimiliki.
“Kejelasan status kepemilikan tanah juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Menggala Benny Arisandi mengatakan, penyelesaian persoalan tanah eks transmigrasi membutuhkan keterlibatan berbagai instansi karena sebagian permasalahan telah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan diwariskan antargenerasi.
Ia menilai proses penyelesaian harus memperhatikan aspek sejarah, administrasi, dan ketentuan hukum. Karena itu, diperlukan kesamaan pemahaman serta koordinasi antarlembaga agar setiap persoalan dapat ditangani sesuai prosedur.
“Pengadilan Negeri Menggala akan mendukung tindak lanjut melalui koordinasi, verifikasi data, identifikasi permasalahan, serta sosialisasi kepada masyarakat melalui pemerintah kecamatan,” kata Benny.
Pengadilan Negeri Menggala juga berencana menggelar sosialisasi dan penyuluhan hukum secara hybrid di sejumlah kantor kecamatan. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur penyelesaian perkara, termasuk persyaratan dokumen seperti surat gugatan, surat kuasa, dan bukti pendukung lainnya.
Benny menegaskan, setiap perkara tetap akan diperiksa berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memenuhi persyaratan dapat menjadi salah satu dasar bagi Kantor Pertanahan untuk menindaklanjuti administrasi pertanahan sesuai ketentuan.
Dukungan juga disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Tubaba Didik Sudarmadi. Ia menyatakan kejaksaan siap mendukung fasilitasi penyelesaian persoalan tanah eks transmigrasi, terutama bidang tanah yang pemilik asalnya sudah tidak diketahui keberadaannya, tetapi dokumen atau surat kepemilikannya masih tersedia.
Didik mengatakan, setelah penandatanganan addendum, instansi terkait perlu segera melakukan verifikasi data dan menyosialisasikan mekanisme fasilitasi kepada camat serta kepala tiyuh agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada masyarakat.
Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi dengan Pengadilan Negeri Menggala sebagai lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi atas wilayah Kabupaten Tubaba.
“Sinergi lintas lembaga ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan administrasi dan legalitas pertanahan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
