Bandarlampung (Netizenku.com): Sejumlah elemen masyarakat mendirikan Pos Komando Demokrasi sebagai bentuk pernyataan sikap menolak praktik politik uang di pemilihan gubernur Lampung 2018.
Pasalnya, berdasarkan banyak laporan tentang praktik politik uang yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, diduga dilakukan oleh pasangan calon Arinal-Nunik.
“Semangat kami masih sama, tuntutan kami tidak akan berubah, bahwasanya diskualifikasi paslon Arinal – Nunik adalah kehendak bersama Rakyat Lampung, yang hari ini merasa partisipasi politiknya dikotori oleh tindakan money politic yang merendahkan harkat dan martabat demokrasi,” kata Rismayanti Borthon, selaku Koordinator Aksi.
Untuk itu, dia mengajak Rakyat Lampung untuk berpartisipasi dengan melaporkan dugaan praktik politik uang ke Pos Komando Demokrasi di Tugu Adipura yang didirikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
“Kami juga meminta Bawaslu Lampung untuk mendiskualifikasi pasangan calon Arinal-Nunik dan menuntut KPU mengadakan pemungutan suara ulang,” ujar Rismayanti.
Menurut Risma, sejatinya pemilu adalah momentum sakral yang tidak hanya Memilih pemimpin, tetapi juga solusi dari setumpuk persoalan rakyat.
\”Tabiat-tabiat \’amoral\’ dari aktivitas politik itu \’tidak bisa\’ dan \’tidak boleh\’ dimaklumkan dengan ungkapan-ungkapan \”wajar, namanya juga politik\”. Ungkapan tersebut sama saja ekpresi mengaminkan tindakan bejat yang semakin menciderai demokrasi. Terlepas itu politik atau bukan, ketika memang salah dan melanggar etika-etika dan moralitas, maka bukan kata \’Wajar\’ yang harus diucapkan, melainkan Lawan!\” tegasnya.
Money politics yang terjadi dalam realitas Pilgub Lampung hari ini, menurutnya merupakan cerminan betapa etika-etika politik sudah dikangkangi, demokrasi hanya sekedar lelucon dan syahwat berkuasa sudah menghalalkan berbagai cara.
\”Jika iknum-oknum politisi sendiri tidak mampu mencitrakan kondisi politik yang harmonis, manusiawi dan bermoral, lalu pada siapa hal-hal tersebut kita sandarkan. Pemilu itu adalah momentum, dimana harapan perubahan yang mengacu pada pola perwujudan kesejahteraan Rakyat kembali digantungkan. Jika Pemimpin yang terpilih \’dengan cara-cara curang\’ kita biarkan melenggang, maka sama saja kita menyerahkan provinsi kita tercinta diambang kehancuran. Karena tentunya semangat yang dibawa bukan untuk menjawab kepentingan Rakyat, tapi mengakomodir Kepentingan Korporat! Lalu, sudikah kita serahkan masa depan Lampung 5 Tahun Kedepan pada pemimpin yang hanya jadi cecunguk korporasi?\” tegasnya lagi.
\”Lampung adalah milik kita. Maka, jangan pernah sekalipun kita beri kesempatan kapitalisme mengobok-obok tanah kelahiran kita. BAWASLU dan GAKUMDU harus tegas! menindak segala bentuk Pelanggaran Pemilu berupa Money Politic yang dilakukan oleh Paslon Arinal-Nunik sampai pada diskualifikasi dan pembatalan,\” ucapnya. (Red)
