Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan sejumlah tuntutan Aliansi Mahasiswa se Lampung pada dasarnya telah dijalankan pemerintah provinsi sejak tahun lalu. Hal itu ia sampaikan usai menerima aksi demonstrasi mahasiswa.
Lampung (Netizenku.com): Menurut Giri, sektor pendidikan menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menyebut terdapat penambahan anggaran pendidikan sebesar Rp120 miliar.
“Prioritas pendidikan sudah dijalankan. Buktinya ada penambahan anggaran Rp120 miliar, sehingga tidak ada lagi iuran bulanan untuk SMA dan SMK,” ujar Giri, pada Senin (23/2/2026).
Ia juga menanggapi isu pajak untuk pendidikan. Menurutnya, skema pembiayaan pendidikan tidak lagi bergantung pada pajak progresif semata, melainkan ditopang berbagai sumber pajak lain yang dialokasikan untuk sektor tersebut.
Giri mengapresiasi dorongan mahasiswa yang dinilainya menjadi pemacu semangat pemerintah daerah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung. Ia berharap dalam satu hingga tiga tahun ke depan, progres pembangunan pendidikan dapat terukur dan terlihat nyata di lapangan.
Terkait tuntutan kesejahteraan guru honorer, Giri menyebut sebagian besar guru SMA dan SMK telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk kategori P2. Namun, ia mengakui masih ada persoalan di jenjang tertentu, seperti SMP.
“Saya akan minta Komisi V yang menjadi mitra Dinas Pendidikan untuk mendata dan memberi perhatian khusus terhadap guru honorer di bawah kewenangan provinsi,” tegasnya.
Soal polemik siswa yang telah diterima di SMA Siger dan kemungkinan dialokasikan ke sekolah lain, Giri menegaskan hak siswa tidak boleh dirugikan. Ia menyatakan akan meminta penjelasan teknis dari pihak terkait agar solusi yang ditempuh tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pada intinya, siswa yang sudah masuk tidak boleh dirugikan haknya. Kita bantu dorong dan koordinasikan agar ada solusi terbaik,” pungkasnya. (*)
