Aliansi Masyarakat Way Khilau Tuntut Usut Tuntas Proyek SPAM Rp8 Miliar

Soheh

Senin, 14 Juli 2025 - 18:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Way Khilau, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran.

Pesawaran (Netizenku.com): Mereka menuntut agar kasus dugaan korupsi pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun 2022 senilai Rp8 miliar segera diusut tuntas hingga ke akarnya.

Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian PUPR itu dinyatakan rampung 100 persen, namun hingga kini belum berfungsi. Air bersih yang diharapkan masyarakat tak kunjung mengalir.

Baca Juga  Tekan Stunting, Pemkab Pesawaran Sosialisasikan Perencanaan Keluarga

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Koordinator aksi, Okvia Niza, menyampaikan kekecewaannya terhadap proyek tersebut yang menurutnya sarat kejanggalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

“Ini proyek hilang tanpa jejak. Ada perpindahan pengelolaan dari Dinas Perkim ke Dinas PUPR yang dilakukan tanpa dokumen pendukung yang memadai,” tegas Okvia di depan kantor Kejari, Senin (14/7/2025).

Baca Juga  Ground Breaking Jalan Pesisir Pesawaran Dimulai, Akses Wisata Ditargetkan Lebih Lancar

Ia menduga adanya permainan dalam proyek ini. Realisasi di lapangan dinilai sangat jauh dari perencanaan awal. Saluran baru yang dijanjikan dalam proyek, ternyata hanya memanfaatkan jaringan lama milik PDAM.

“Sebanyak 1.600 kepala keluarga masih kesulitan air bersih, sementara proyek diklaim selesai 100 persen. Kami tidak menuduh, tapi fakta di lapangan terlalu janggal untuk diabaikan,” ujarnya.

Baca Juga  Warga Bernung Keluhkan Bau Limbah Dapur MBG Dekat Permukiman dan Musala

Aliansi Masyarakat Way Khilau pun menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka mendesak Kejari segera bertindak dan menegaskan bahwa pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadi konsekuensi logis jika penanganan kasus di tingkat lokal berjalan lamban.

“Kami akan pantau terus. Jika perlu, eskalasi ke KPK bukan ancaman, tapi langkah nyata,” pungkas Okvia. (*)

Berita Terkait

Warga Bernung Keluhkan Bau Limbah Dapur MBG Dekat Permukiman dan Musala
Pemkab Pesawaran Gelar FGD Penyusunan ADEM
Tekan Stunting, Pemkab Pesawaran Sosialisasikan Perencanaan Keluarga
Rakor Kades, Bupati Pesawaran Tekankan Respons Cepat dan Optimalisasi PBB
Ground Breaking Jalan Pesisir Pesawaran Dimulai, Akses Wisata Ditargetkan Lebih Lancar
BPS Pesawaran Canangkan Desa Cantik 2026
Bimtek Posyandu di Pesawaran, Perkuat Sinergi Layanan Kesehatan
Kejuaraan Pencak Silat Bupati Cup III IPSI Pesawaran Resmi Ditutup

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 14:46 WIB

DPRD Tubaba Sidak Proyek Irigasi Rp48,35 Miliar yang Diduga Bermasalah

Minggu, 31 Mei 2026 - 21:02 WIB

Pemkab Tubaba Raih Opini WTP ke-15 Kali Berturut-turut

Kamis, 21 Mei 2026 - 12:33 WIB

Tubaba Usulkan Sekolah Nasional Terintegrasi, Siapkan Kawasan Pendidikan Bertaraf Internasional

Kamis, 21 Mei 2026 - 12:29 WIB

Tubaba Siapkan Tim Lintas Sektor untuk Awasi Aktivitas Usaha

Selasa, 19 Mei 2026 - 21:48 WIB

Tulang Bawang Barat Targetkan Siltap Aparatur Tiyuh Dibayar Sebelum Iduladha

Senin, 18 Mei 2026 - 22:03 WIB

Program Tubaba Berkurban 2026 Himpun 7 Sapi dan 477 Kambing

Minggu, 17 Mei 2026 - 16:25 WIB

Wabup Tubaba Gotong Royong Perbaiki Jalan Bersama Warga

Rabu, 13 Mei 2026 - 14:11 WIB

Kementan Salurkan Bantuan Tebu, Kopi, dan Kakao untuk Petani Tubaba

Berita Terbaru

Tulang Bawang Barat

DPRD Tubaba Sidak Proyek Irigasi Rp48,35 Miliar yang Diduga Bermasalah

Rabu, 10 Jun 2026 - 14:46 WIB

Lampung

BPK Lampung Siap Dukung HPN dan Porwanas 2027

Rabu, 10 Jun 2026 - 13:40 WIB

Lampung

Ketua MPR Ahmad Muzani Nikmati Pindang Salmon Khas Lampung

Rabu, 10 Jun 2026 - 13:35 WIB