Aliansi Masyarakat Way Khilau Tuntut Usut Tuntas Proyek SPAM Rp8 Miliar

Soheh

Senin, 14 Juli 2025 - 18:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Way Khilau, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran.

Pesawaran (Netizenku.com): Mereka menuntut agar kasus dugaan korupsi pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun 2022 senilai Rp8 miliar segera diusut tuntas hingga ke akarnya.

Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian PUPR itu dinyatakan rampung 100 persen, namun hingga kini belum berfungsi. Air bersih yang diharapkan masyarakat tak kunjung mengalir.

Baca Juga  NasDem Pesawaran Bagikan 22 Ribu Masker untuk Warga Terdampak Abu Vulkanik

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Koordinator aksi, Okvia Niza, menyampaikan kekecewaannya terhadap proyek tersebut yang menurutnya sarat kejanggalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

“Ini proyek hilang tanpa jejak. Ada perpindahan pengelolaan dari Dinas Perkim ke Dinas PUPR yang dilakukan tanpa dokumen pendukung yang memadai,” tegas Okvia di depan kantor Kejari, Senin (14/7/2025).

Baca Juga  NasDem Pesawaran Bagikan 22 Ribu Masker untuk Warga Terdampak Abu Vulkanik

Ia menduga adanya permainan dalam proyek ini. Realisasi di lapangan dinilai sangat jauh dari perencanaan awal. Saluran baru yang dijanjikan dalam proyek, ternyata hanya memanfaatkan jaringan lama milik PDAM.

“Sebanyak 1.600 kepala keluarga masih kesulitan air bersih, sementara proyek diklaim selesai 100 persen. Kami tidak menuduh, tapi fakta di lapangan terlalu janggal untuk diabaikan,” ujarnya.

Baca Juga  NasDem Pesawaran Bagikan 22 Ribu Masker untuk Warga Terdampak Abu Vulkanik

Aliansi Masyarakat Way Khilau pun menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka mendesak Kejari segera bertindak dan menegaskan bahwa pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadi konsekuensi logis jika penanganan kasus di tingkat lokal berjalan lamban.

“Kami akan pantau terus. Jika perlu, eskalasi ke KPK bukan ancaman, tapi langkah nyata,” pungkas Okvia. (*)

Berita Terkait

NasDem Pesawaran Bagikan 22 Ribu Masker untuk Warga Terdampak Abu Vulkanik
Warga Bernung Keluhkan Bau Limbah Dapur MBG Dekat Permukiman dan Musala
Pemkab Pesawaran Gelar FGD Penyusunan ADEM
Tekan Stunting, Pemkab Pesawaran Sosialisasikan Perencanaan Keluarga
Rakor Kades, Bupati Pesawaran Tekankan Respons Cepat dan Optimalisasi PBB
Ground Breaking Jalan Pesisir Pesawaran Dimulai, Akses Wisata Ditargetkan Lebih Lancar
BPS Pesawaran Canangkan Desa Cantik 2026
Bimtek Posyandu di Pesawaran, Perkuat Sinergi Layanan Kesehatan

Berita Terkait

Senin, 21 September 2026 - 20:32 WIB

Pemprov Lampung Alokasikan Rp300 Miliar untuk Penanganan Jalan di Lampung Tengah

Senin, 21 September 2026 - 19:39 WIB

Gubernur Lampung Dorong Sinergi Percepatan Program 3 Juta Rumah di Lampung

Senin, 21 September 2026 - 19:26 WIB

Batin Wulan Tekankan Sinergi Program Pusat dan Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat Lampung

Senin, 21 September 2026 - 19:08 WIB

Gubernur Lampung Dorong BUM Desa Jadi Penggerak Hilirisasi dan Ekonomi Desa

Senin, 21 September 2026 - 16:23 WIB

Pemprov Lampung Susun Strategi Pengembangan Potensi Desa Berorientasi Ekspor

Senin, 21 September 2026 - 14:26 WIB

Sengketa Tanah Menumpuk, Reza Berawi Serukan Mediasi

Senin, 21 September 2026 - 11:57 WIB

Kwarda Lampung Siapkan Rangkaian Kegiatan Hari Pramuka ke-65

Sabtu, 19 September 2026 - 21:31 WIB

Lima Presidium KAI Lampung Periode 2026-2031 Resmi Dilantik

Berita Terbaru