Dewan Dorong Nilai Jual Singkong

Suryani

Minggu, 9 Maret 2025 - 22:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: istimewa.

Foto: istimewa.

Lampung (Netizenku.com): Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung Mikdar Ilyas mendorong Perusahaan dan Pemerintah mendongkrak nilai jual budidaya Singkong di Lampung.

Pasalnya, hasil panen dengan mutu tinggi ini akan menjadikan kadar air, kadar aci lebih baik. sehingga nilai jual singkong bisa stabil diangka yang telah ditetapkan pemerintah guna kesejahteraan petani.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Mikdar mengatakan, bahwa dirinya mengajak semua pihak ikut andil memberi peluang terhadap perusahaan nasional pengolah singkong dapat masuk ke Lampung untuk bersaing berniaga dengan perusahaan yang lebih dahulu memulai pembelian singkong.

Baca Juga  Target PAD 2025 Tidak Tercapai, Pemprov Lampung Berlakukan Tunda Bayar

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dengan begitu tercipta persaingan sehat dalam menentukan harga beli petani sehingga harga yang terbit mampu mensejahterakan petani Lampung,” kata Mikdar kepada media ini. Minggu (09/03)

Sehingga, kata Mikdar, semua pihak dapat melakukan hilirisasi terhadap pertanian sebagai langkah mendongkrak nilai jual dari produk olahan singkong petani lokal Lampung.

“Kita tahu, yang dirasakan petani kita ini, akibat kebijakan impor tapioka yang dilakukan pemerintah pusat yang tidak dikenakan pajak. Hal ini, berdampak hasil pengelolaan perusahaan yang ada di Lampung kalah bersaing akibat biaya produksi yang mahal sementara tapioka impor di bawah harga produksi perusahaan di Lampung,” ungkapnya

Baca Juga  Komisi V DPRD Lampung Dukung Pergub Perlindungan Guru

Bahkan, sambung Politisi Gerindra Lampung ini, Tapioka impor yang berasal dari Thailand dan Vietnam untuk harganya berada pada kisaran dibawah 6 ribu sementara, hasil produksi lokal setelah dilakukan pemprosesan berada pada harga 7-8 ribu lebih.

“Pemerintah diharapkan bisa hadir dalam permasalahan yang terjadi, selain itu mampu mengajak investor singkong masuk di Lampung guna bersama-sama menciptakan persaingan sehat sehingga tercipta kestabilan,”ucapnya

Baca Juga  Komisi V DPRD Lampung Dukung Inisiatif Perda Anti LGBT

Ia menambahkan, jika Gubernur Lampung pun fokus terhadap persoalan petani, Namun mengenai kebijakan impor tapioka berada di pemerintah pusat soal pajaknya. jika terus berlangsung akan berdampak pada petani dan perusahaan di Lampung akan merugi jika impor tapioka tidak di stop.

“Pemahaman ini yang harus di pahami. Perusaan akan merugi jika tetap melakukan produksi akibat biaya produksi yang mahal dan kalah bersaing terhadap harga tapioka impor, sementara petani tidak bisa menjual singkong akibat perusahaan tidak mau membeli hasil panen,” tandasnya.(*)

Berita Terkait

DPRD Lampung Pastikan Tak Ada Irigasi Baru Tahun 2026
Inflasi Lampung Terkendali, Pemprov Waspadai Harga Pangan
Pengangkatan Petugas MBG Jadi Pegawai Negara, DPRD Lampung Soroti Nasib Guru Honorer
Pemprov Lampung Gaungkan Budaya K3 di 2026
PKB Tetapkan Chusnunia sebagai Ketua DPW Lampung 2026–2031
Pemprov Lampung Siapkan PKN Tingkat II 2026
Kominfo dan PPPA Lampung Perkuat Sinergi PUSPAGA
DPRD Lampung Dukung Rencana Pabrik Rokok HS di Lampung Timur

Berita Terkait

Selasa, 27 Januari 2026 - 14:19 WIB

Inflasi Lampung Terkendali, Pemprov Waspadai Harga Pangan

Senin, 26 Januari 2026 - 15:55 WIB

Pengangkatan Petugas MBG Jadi Pegawai Negara, DPRD Lampung Soroti Nasib Guru Honorer

Senin, 26 Januari 2026 - 14:11 WIB

Pemprov Lampung Gaungkan Budaya K3 di 2026

Sabtu, 24 Januari 2026 - 15:34 WIB

PKB Tetapkan Chusnunia sebagai Ketua DPW Lampung 2026–2031

Jumat, 23 Januari 2026 - 16:52 WIB

Pemprov Lampung Siapkan PKN Tingkat II 2026

Jumat, 23 Januari 2026 - 13:06 WIB

Kominfo dan PPPA Lampung Perkuat Sinergi PUSPAGA

Jumat, 23 Januari 2026 - 11:35 WIB

DPRD Lampung Dukung Rencana Pabrik Rokok HS di Lampung Timur

Kamis, 22 Januari 2026 - 18:59 WIB

HGU SGC Dicabut, Triga Lampung, Negara Harus Pastikan Tak Ada Kelebihan Lahan

Berita Terbaru

Lainnya

Pemkab Lamsel Raih UHC Award 2026 Kategori Pratama

Rabu, 28 Jan 2026 - 12:29 WIB

Lampung Selatan

Bupati Lamsel Ikuti Workshop Pengelolaan Sampah di Jepang

Rabu, 28 Jan 2026 - 12:27 WIB

Lampung Barat

Bambang Kusmanto Tinjau Pos Damkar Balik Bukit

Selasa, 27 Jan 2026 - 22:21 WIB