Pesawaran (Netizenku.com): Guna meluruskan persoalan Penghasilan Tetap (Siltap) para Perangkat Desa yang tak kunjung dibayar selama dua bulan oleh Pemkab Pesawaran. DPRD Kabupaten setempat menggelar audensi dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).
Puluhan perangkat desa yang terdiri dari Sekdes, Kaur dan para Kadus ini diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRD M Nasir, Wakil ketua II, Aria Guna, serta pimpinan komisi I dan Kabag Fasilitasi di Ruang Rapat Pimpinan DPRD, Senin (6/1/2025).
Dalam dialognya, Suwanto selaku Ketua PPDI Kabupaten Pesawaran menyampaikan, kedatanganya bersama para perangkat desa yang tergabung di PPDI tersebut hanya ingin memastikan Siltap yang dua bulan tentunda serta adanya pemblokiran BPJS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau pun memang sudah dianggarkan mohon dipantau dan dipercepat untuk percairannya, karena untuk pembayaran Siltap kami ini sering terjadi penundaan, karena kita tahu secara Perbup itu seharusnya dibayar setiap bulan, tapi pada kenyataannya dibayarkan 4 bulan sekali,” ungkapnya.
Selain persoalan Siltap, para Perangkat desa ini mengeluhkan adanya pemblokiran BPJS, padahal mereka para perangkat desa ini merasa selalu membayar melalui Siltap yang dipotong setiap pencairan.
“Kita tahu untuk BPJS kesehatan selalu dipotong dari Siltap, pada kenyataan setiap kita mau berobat BPJS kami tidak aktif. Mau kami ketika PBB sudah maksimal, pembayaran Siltap kami juga jangan ditunda dong,” mintanya.
Menyikapi keluhan para perangkat desa ini, Nasir memastikan bahwa untuk permasalahan Siltap dan BPJS akan terselesaikan di tahun 2025.
“Saya kira ini perlu diluruskan, tidak ada itu hutang Siltap di tahun 2021, 2022, 2023, yang ada itu hutang Siltap dua bulan di tahun 2024, dan itu sudah kita anggarkan di APBD 2025 untuk 14 bulan dan itu sudah disepakati, sehingga di tahun 2025 tidak ada lagi hutang Siltap. Sedangkan untuk persoalan BPJS memang ada hutang 14 miliar tapi sudah kita anggarkan, ada tambah 21 miliar di APBD 2025 sedangkan kekurangan kita akan bahas di APBD Perubahan,” ungkap Nasir.
Nasir menegaskan, pihaknya berkomitmen akan selalu memperjuangkan hak-hak yang menyangkut kepentingan rakyat.
“Tahun 2025 tahun perbaikan, persoalan-persoalan yang ada akan kita selesaikan. Yakinlah bahwa DPRD adalah teman kalian, kami komitmen akan memperjuangkan hak-hak kalian, saya berharap selesai persoalan ini kalian bisa tersenyum,” ucap Nasir. (Soheh)
