Bandarlampung (Netizenku.com): Sekitar seribuan honorer tenaga pendidik swasta yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) menggelar aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, Senin (30/4) pagi.
Mereka meminta Pemerintah Provinsi Lampung maupun DPRD Lampung untuk merekomendasikan para ribuan guru honorer swasta ini, menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai dengan UU ASN Pasal 131 ayat 1, tentang tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun.
Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Suharnadi menegaskan, kedatangan ribuan honorer ini juga untuk meminta kepada DPRD Provinsi Lampung untuk dibuatkan peraturan daerah (perda) tentang guru swasta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
\”Pemprov diskriminasi, karena dalam momen upacara bendera Hari Pendidikan 2 Mei mendatang, PGSI tidak diundang sebagai peserta, terus kami dianggap apa? Bahkan, kami lihat di lapangan (tempat pihaknya gelar aksi) sedang berlangsung gladi bersih upacara bendera 2 Mei,\” sesalnya.
Menurutnya sangat miris, ketika guru swasta tidak dilibatkan dalam upacara bendera 2 Mei mendatang. Sebab, bagaimana pun juga, Guru honorer swasta juga tenaga pendidik.
\”Maka (lagi-lagi) saya tegaskan, Pemprov jangan diskriminasi seperti ini. Kami ingin minta dukungan kepada Pemprov dan DPRD bahwa kami tidak ingin dibedakan antara guru swasta dengan guru negeri,\” harapnya.
Menanggapi Hal ini, Sekretaris DPRD Lampung, Kherlani, saat audiensi mengatakan pihaknya akan mengambil langkah untuk dicarikan solusi. \”Karena ini merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, mudah-mudahan Pjs Gubernur tidak keberatan dalam membuat rekomendasi surat tersebut,\” ucap Kherlani.
Pada prinsipnya, menurut dia, Pemprov siap memfasilitasi, mendorong, membantu dan memperjuangkan UU ASN yang bisa mengakomodir guru seluruh Indonesia. \”Masalah batasan waktu, bisa kita amanatkan dalam surat Gubernur, karena ASN bukan hanya guru, tetapi bidang lain juga seperti Pol PP, perawat dan lain-lain,\” jelasnya. (Rio)
