Bandarlampung (Netizenku.com): Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022 dan Penandatanganan Pakta Integritas Barang Milik Daerah dan Deklarasi Pendidikan Anti Korupsi, di Mahan Agung, Bandarlampung, Selasa (26/4).
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dalam kesempatan tersebut menegaskan menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2022 di Provinsi Lampung.
“Dengan harapan kegiatan ini dapat menyatukan langkah dalam upaya mewujudkan clean dan good governance dan menjadi media fasilitasi yang mampu memberikan masukan penting terkait desain aksi Program Pencegahan Korupsi di Provinsi Lampung,” kata dia.
Untuk menjaga sinergi pencegahan korupsi, lanjut Arinal, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan berbagai aktifitas yang bekerjasama dengan banyak pihak.
“Penguatan komitmen Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat/ whistle blowing system (WBS) dan Unit Pengendali Gratifikasi yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) dan aksi pencegahan Korupsi melalui strategi nasional pencegahan korupsi. Implementasi Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Layanan Online Pengaduan Masyarakat Bersama Kemenpan RB.
Kemudian, elaporan e-LHKPN bagi penyelenggara negara dan wajib Lapor Aparatur Sipil Negara di Provinsi Lampung. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Bersama Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung. Joint Audit Bersama BPKP pada beberapa perangkat daerah di Provinsi Lampung dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanganan Covid-19,” jelasnya.
Menurut dia, upaya pencegahan dan Pemberantasan korupsi tidak hanya cukup dalam penindakan namun juga harus diberikan berbagai edukasi dan komunikasi terkait tata kelola dan integritas yang merupakan pondasi luar biasa penting bagi kemajuan suatu wilayah/bangsa.(Agis)
