Pesawaran (Netizenku.com): Polres Pesawaran resmi menahan dua tersangka kasus tindak pidana korupsi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, yakni JL (38) selaku Kaur Perencanaan dan Pembangunan dan SL (50) selaku Bendahara Desa Gedung Dalom, Kecamatan Way Lima.
Kedua tersangka ini ditahan lantaran terbukti korupsi dengan cara mengurangi volume pekerjaan dan memalsukan nota pembelian barang, juga memalsukan tanda terima para pekerja.
Menurut Kasat Reskrim Polres Pesawaran, AKP Eko Rendi Oktama, mewakili Kapolres dalam rilisnya mengungkapkan penahanan kedua tersangka tindak pidana korupsi ini dilakukan berdasarkan LP/A-356/IV/2019/POLDA LAMPUNG/RES PESAWARAN tertanggal 23 April 2019.
Dengan barang bukti Rekomendasi Pemeriksaan Reguler Kinerja Kepala Desa Gedung Dalom, Kecamatan Way Lima,Tahun Anggaran 2017 hasil temuan sebesar Rp283.146.421.
Kertas Kerja Tindak Lanjut Pemeriksaan Reguler Nomor: 700/31.R/III.01.e/2018 tertanggal 19 April 2018 dan Fotocopy APBDes Tahun 2017 Desa Gedung Dalom, Kecamatan Way Lima, Pesawaran serta bukti pengembalian kas Desa Gedung Dalom yang dibayarkan oleh Kepala Desa pada tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp2.958.623 dan Rp15.853.626.
“Mereka kita tahan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan LHA dari Inspektorat,” ungkap Eko, Selasa (13/7).
Dijelaskan Kasat Reskrim, modus kedua tersangka dalam melakukan aksinya, di dalam pelaksanaan pembangunan drainase di Dusun II Desa Gedung Dalam, Tahun Anggaran 2017, saudara HN (tersangka dalam berkas perkara lain).
Selaku Kepala Desa Gedung Dalom menyetujui pelaksanaan pembangunan drainase dilakukan langsung oleh saudara JL selaku Kaur Perencanaan dan Pembangunan, dan tidak dilaksanakan oleh saudara FP selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.
Selanjutnya, dalam pelaksanaannya saudara HN memberikan persetujuan kepada saudari SL selaku Bendahara Desa untuk memberikan/mengeluarkan anggaran terkait pembangunan drainase tersebut kepada saudara JL tanpa didukung bukti permintaan pembayaran yang sah dan lengkap sebagai pertanggung jawaban keuangan.
Sehingga jumlah tidak diketahui secara pasti, kemudian saudara JL membelanjakan anggaran yang didapatkannya, salah satunya untuk pembelian bahan material berupa semen di Toko Pare Jaya, dengan jumlah dan harga yang tidak sesuai di dalam Rab sehingga dalam pelaksanaan pembangunan drainase tersebut terjadi kekurangan volume.
Selain itu, untuk para tukang yang melaksanakan pembangunan drainase tersebut tidak dibayar sesuai dengan yang seharusnya.
Sehingga untuk menutupi pertanggungjawaban keuangan dalam SPJ Desa Gedung Dalom Tahun Anggaran 2017 dibuatlah nota-nota pembelian barang palsu, tanda terima dari orang kerja palsu. Sehingga setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran ditemukan adanya kerugian keungan negara dalam proses pembangunan drainase tersebut sebesar Rp202.860.341.
“Mereka ini melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.”
“Dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000,” tegasnya. (Soheh)
