Pringsewu (Netizenku.com): Pemerintah Kabupaten Pringsewu menjalin kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero). Kerjasama dalam hal penyelenggaraan jasa layanan pengiriman barang dan jasa keuangan ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Bupati, Sujadi, dan Kepala PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bandarlampung, Fernanda Rahmanto, di Aula Utama Pemkab, Senin (5/4).
Pada kesempatan tersebut turut ditandatangani perjanjian kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu dengan PT Pos Indonesia oleh Kadis Dukcapil, Nazri Syauti, dan Kepala Pos Indonesia Cabang Bandarlampung terkait penghantaran dokumen kependudukan melalui jasa pos ke alamat warga.
Sujadi berharap dengan telah ditandatanganinya MoU, selanjutnya dinas-dinas di lingkup Pemkab Pringsewu dapat menindaklanjuti dengan menjalin kerjasama dengan PT Pos Indonesia.
Dikatakan bupati, Pemkab Pringsewu tak henti-hentinya berinovasi guna memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah, terutama di masa pandemi seperti saat ini.
\”Sebelumnya juga telah dijalin kerjasama dengan Grab terkait penghantaran dokumen kependudukan tersebut,\” katanya.
Harapan senada disampaikan Fernanda Rahmanto, di mana setelah penandatanganan MoU tersebut, pihaknya akan menindaklanjuti dengan menjalin kerjasama dengan dinas-dinas lain di Kabupaten Pringsewu.
Diungkapkan Fernanda, PT Pos Indonesia sejak Januari lepas juga telah menandatangani perjanjian kerja sama
dengan berbagai pihak, seperti yang sudah dilaksanakan di Pulau Jawa, dengan menggandeng BUMDes untuk pemanfaatan jasa pos dalam rangka memberdayakan BUMDes setempat. Ia berharap hal tersebut dapat juga dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu.
\”PT Pos Indonesia akan terus mengabdi kepada masyarakat dalam satu tarikan nafas, yakni antara profit company dan tugas pengabdian,\” ujarnya.
Sementara itu, Nazri Syauti mengatakan kerjasama dengan PT Pos Indonesia adalah salah satu solusi guna menjawab keluhan masyarakat dalam pelayanan KTP el dan KIA di masa pandemi, dengan harapan dapat memberikan pilihan kepada masyarakat agar dokumen yang diurus dapat langsung diterima masyarakat di rumah, kendatipun biaya penghantaran dokumen tersebut ditanggung oleh masyarakat. (Rz/leni)
