Tulang Bawang (Netizenku.com): Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tulang Bawang (Tuba), meragukan 50 Surat Keputusan (SK) tenaga honorer.
Kepala BKPP Tuba Penli Yusli mengatakan, jika dari hasil pendataan dan verifikasi bupati tahun ini banyak ditemukan penyimpangan. Dari 1662 SK tenaga honorer yang dikeluarkan sejak 10 tahun lalu, terindikasi banyak dimanfaatkan oknum pejabat.
\”Karena pada saat kami kumpulkan beberapa waktu lalu itu, banyak sekali anak-anak tenaga honorer yang tidak hadir tanpa keterangan apapun kepada kami. Padahal jadwal pengumpulan semua tenaga honorer tersebut sudah dari jauh hari kami umumkan, karena sifatnya wajib jadi sangat tidak masuk akal sekali kalau tidak hadir,\” ungkapnya, Minggu (24/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keadaan tersebut semakin diperparah lantaran pada saat dirinya mempertanyakan hal tersebut kepada beberapa kepala OPD, yang mengatakan bahwa ketidakhadiran anak honorer tersebut dikarenakan diperbantukan untuk bekerja di luar daerah Provinsi Lampung tepatnya di Jakarta.
\”Lah inikan membingungkan sekali, kalau pun memang benar diperbantukan kenapa tidak bisa pulang atau ikut apel verifikasi pendataan. Kan sudah tahu jika ini sifatnya penting kenapa justru malah menghilang,\” terangnya.
Sementara saat ditanya satker mana saja yang memiliki SK tidal jelas tersebut, dibeberkan Penli diantaranya yakni di sekretariat sekdakab, bagian ukum, pendidikan dan beberapa satker lainnya.
\”Seperti Satuan Kerja Bagian Umum, Pendidikan dan satuan Kerja lainya , akan tetapi banyak di bagian umum mengingat yang banyak mempertugaskan dan menempatkan anak anak honorer tersebut yang mengeluarkannya dari bagian umum,\” ungkapnya.
Maka dari itu Penli menegaskan, guna mempertanggung jawabkan itu semua khususnya masing-masing kepala satker, pihaknya sudah membuat surat pernyataan sebagai bentuk tangung jawab terhadap tenaga honorer tersebut.
\”Karena terus terang saja, anak-anak honorer tersebut kami ragukan mengingat yang bersangkutan tidak jelas berada di mana dan orangnya seperti apa juga tidak jelas. Sehingga kami khawatir takutnya itu semua hanya dimanfaatkan oleh oknum tertentu saja yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan SK tenaga honorer yang ada itulah yang kami takutkan,\” paparnya. (Armadan)
