Ada Apa dengan BPN, SGC dan DPR RI Komisi II?

Redaksi

Kamis, 22 Februari 2018 - 13:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FLM saat unjuk rasa di depan Kantor BPN Lampung.

FLM saat unjuk rasa di depan Kantor BPN Lampung.

 

Bandarlampung (Netizenku): \’Ada apa dengan BPN, SGC dan DPR RI Komisi II\’. Inilah spanduk yang dibawa oleh puluhan massa yang tergabung dalam Front Lampung Menggugat (FLM), saat menyambangi Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, terkait persoalan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Company (SGC), Kamis (22/2).

Diketahui, demonstrasi ini merupakan buntut kekecewaan atas dugaan telah terjadinya kasus penyerobotan tanah warga Kabupaten Tulangbawang oleh PT SGC, yang hingga kini masih belum mendapatkan tanggapan oleh beberapa lembaga pemerintahan di Lampung.

Baca Juga  Seminar Al-Aqsha di Lampung Dorong Generasi Muda Temukan Peran Nyata untuk Palestina

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Presidium FLM, Hermawan, pasca aksi tersebut, pihak BPN mengajak FLM untuk berdialog. Dan hasil daripada dialog tersebut, BPN akan mengabulkan tuntutan FMN terkait data HGU PT SGC dengan syarat.

\"\"

\”Tadi kita diajak untuk berdialog. Dan BPN menjanjikan akan memberikan semua data HGU PT SGC, dengan syarat FLM mengajukan surat secara resmi. Tapi kita tidak tahu juga, tapi inilah janji mereka,\” ujar Hermawan

Baca Juga  Gubernur Lampung Perkuat Operasi Terpadu Tangani Karhutla

Apabila yang diinginkan BPN demikian, lanjut dia, FLM sesegera mungkin akan mengajukan surat tersebut. \”Segera. Bahkan lembaga terkait akan kami Surati semua, sampai ke presiden,\” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, FLM telah melakukan dialog yang bertajuk \’Menyoal dan Menagih Janji Komisi II DPR RI, Terhadap Masalah HGU PT SGC\’. Dan salah satu hasil daripada dialog tersebut adalah, FLM akan turun ke BPN untuk mendapatkan data pembanding.

Baca Juga  Perubahan KUA-PPAS 2026 Pringsewu Disepakati, Belanja Daerah Naik Jadi Rp1,195 Triliun

\”Turunnya FLM ke Kantor BPN Lampung bertujuan untuk mendapatkan data pembanding. Pasalnya, BPN Lampung sudah dua kali tidak menghadiri undangan dialog publik dari FLM,\” kata Hermawan.(Agis)

Berita Terkait

Abu Vulkanik Krakatau Ancam Siswa, Syukron Desak Sekolah Libur Sementara
Seminar Al-Aqsha di Lampung Dorong Generasi Muda Temukan Peran Nyata untuk Palestina
Perubahan KUA-PPAS 2026 Pringsewu Disepakati, Belanja Daerah Naik Jadi Rp1,195 Triliun
Gubernur Lampung Perkuat Operasi Terpadu Tangani Karhutla
Tubaba Nihil PHK Semester I 2026, Disnakertrans Siapkan Tim Monitoring ke Perusahaan
BPBD Padamkan Kebakaran TPA Bakung Teluk Betung Barat
32 Pramuka Tubaba Siap Bawa Nama Daerah ke Jambore Nasional XII 2026
Tubaba Gandeng ATR/BPN Integrasikan Data Pertanahan, Bidik Optimalisasi PAD

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 21:37 WIB

Gubernur Mirza Paparkan Strategi Penguatan Ekonomi dan Ketahanan Pangan Berbasis Desa

Rabu, 7 Oktober 2026 - 18:08 WIB

Lampung Catat Inflasi September 0,14 Persen, Terendah di Sumatera

Rabu, 7 Oktober 2026 - 18:05 WIB

Deni Ribowo Apresiasi Penghargaan KPK untuk Pendidikan Antikorupsi Lampung

Rabu, 7 Oktober 2026 - 15:07 WIB

Gubernur Mirza Kukuhkan Kepala BPKP dan Pengurus AAIPI Lampung 2026–2029

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:21 WIB

Marindo Lantik Gadriyanto Abung sebagai Kasatpol PP dan Lukman Pura Direktur RSUDAM

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:18 WIB

Pemprov Lampung Dorong Penguatan Kepemimpinan Perempuan melalui Kaderisasi Bandarlampung —

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:14 WIB

Lampung Raih Penghargaan BSSN, 100 Persen Kabupaten/Kota Miliki TTIS Teregistrasi

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:11 WIB

Pemprov Lampung Dorong ITERA Jadi Pusat Inovasi dan Hilirisasi Komoditas Unggulan

Berita Terbaru