Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Rabu (20/5/2026).
Lampung (Netizenku.com): kegiatan tersebut diikuti aparatur sipil negara (ASN) dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta sejumlah instansi vertikal.
Pelatihan yang berlangsung pada 15–20 Agustus 2026 itu menjadi momentum penguatan kapasitas ASN guna mewujudkan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berintegritas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Mirzani menegaskan bahwa ASN memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Menurut dia, ASN bukan hanya pelaksana kebijakan, melainkan juga penentu kualitas tata kelola pemerintahan di berbagai sektor.
“ASN harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk melalui komunikasi yang santun dan efektif,” ujar Mirzani.
Ia menyebut Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Beragam komoditas unggulan dinilai menjadi modal penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat akibat tata kelola yang belum optimal.
Karena itu, Mirzani menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola potensi daerah demi mempercepat kemajuan Lampung.
Mirzani juga mengungkapkan bahwa nilai perekonomian Lampung saat ini mencapai Rp533,8 triliun. Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyoroti masih rendahnya asupan protein pada anak-anak di Lampung, padahal provinsi tersebut memiliki sumber pangan protein yang melimpah. Menurutnya, persoalan tersebut terjadi akibat lemahnya pengelolaan potensi daerah.
“Kalau tata kelola diperbaiki, anak-anak Lampung bisa tumbuh lebih cerdas dan berkualitas,” katanya.
Memasuki satu tahun masa kepemimpinannya, Mirzani mengajak seluruh ASN melakukan perubahan nyata dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia menegaskan bahwa tugas pemerintah bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi menentukan masa depan sekitar 9 juta masyarakat Lampung.
“Transformasi birokrasi menjadi keharusan yang tidak bisa ditunda,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Lampung M. Alhusniriski melaporkan bahwa pelatihan tersebut diikuti 30 peserta, meski satu orang berhalangan hadir karena sakit.
Peserta terdiri atas 10 ASN Pemerintah Provinsi Lampung, 10 ASN Kabupaten Tanggamus, dua ASN Kabupaten Tulang Bawang, dan satu ASN Kabupaten Way Kanan. Selain itu, terdapat peserta dari sejumlah instansi vertikal, yakni Kantor Wilayah Kemasyarakatan Provinsi Riau, Sumatera Utara, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung.
Alhusniriski berharap pelatihan tersebut mampu meningkatkan kompetensi kepemimpinan peserta sehingga dapat menjadi penggerak utama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. (*)
