Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Bupati Tulangbawangbarat (Tubaba) Umar Ahmad SP menerima dan menyambut baik 3 Raperda usul inisiatif DPRD kabupaten setempat yang disampaikan dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat I atas 7 Raperda, di Gedung DPRD Tubaba, di Tiyuh Panaragan kecamatan Tulangbawang Tengah, Selasa (19/11).
Tiga Raperda usul inisiatif DPRD tersebut yakni raperda tentang penanggulangan kebakaran, raperda tentang usaha mikro kecil dan menengah, raperda tentang lembaga adat.
\”Setelah membaca dan mempelajarinya, ketiga raperda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan bertujuan untuk memenuhi asas kepastian hukum,\” ungkap bupati dalam rapat paripurna yang dihadiri 28 orang dari 30 anggota DPRD di kabupaten setempat.
Bupati mengatakan, pemkab Tubaba menyatakan dapat menerima ketiga raperda usul inisiatif yang telah diajukan DPRD, selanjutnya dapat dibahas dalam rapat-rapat khusus antara mim Propemperda bersama dengan Bapemperda DPRD.
\”Ini dimaksudkan guna dilakukan harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi muatan 3 Raperda tersebut,\” terangnya.
Sementara, terkait penyampaian 4 Raperda kabupaten Tubaba yakni raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulangbawang Barat tahun 2017-2022, raperda tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepalo tiyuh, raperda tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah, dan raperda tentang pemajuan kebudayaan daerah, Umar mengatakan, raperda perubahan RPJMD dimaksudkan agar arah pembangunan dapat lebih terarah dan lebih terukur. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluai RPJMD, maka perlu diperjelas indikator tujuan dan sasaran program pembangunan sehingga pelaksanaan RPJMD dapat lebih terukur.
Raperda kedua tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepalo tiyuh ini akan memberikan arah tentang bagaimana mekanisme pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepalo tiyuh secara demokratis serta hal-hal lain yang terkait dengannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini.
Dengan raperda tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah ini diharapkan dapat memberikan dorongan kepada stakeholder dalam pembangunan pariwisata di daerah ini, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian maupun pelestarian kebudayaan daerah.
Selanjutnya, raperda tentang pemajuan kebudayaan daerah. Menurut bupati, rancangan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan diperlukan di kabupaten Tubaba untuk melegitimasi pemkab Tubaba dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan di wilayahnya.
\”Peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan akan menjadi dasar bagi pemkab Tubaba untuk memberikan jaminan atas upaya pemajuan kebudayaan daerah. Urgensi yang menjadi pijakan akan kebutuhan terhadap perda ini adalah dengan adanya perda ini diharapkan akan terlaksana upaya yang sistematis, terarah, dan optimal dalam upaya meningkatkan ketahanan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di kabupaten ini,\” pungkasnya. (Arie)
