Ketum GP Ansor Dipolisikan Lecehkan Simbol Tauhid

Avatar

Kamis, 25 Oktober 2018 - 18:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ansor Yaqut Cholil Qoumas (kedua dari kanan) | Foto: Istimewa

Ansor Yaqut Cholil Qoumas (kedua dari kanan) | Foto: Istimewa

Lampung (Netizenku.com): Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri oleh Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (Pushami).

Laporan itu disebabkan pernyataan Yaqut yang diduga melecehkan simbol Tauhid. Namun tidak disebutkan secara rinci isi pernyataannya.

\”Dari beberapa statement-nya (Yaqut) itu kita anggap sebagai tindakan provokasi, yang akhirnya diikuti oleh anggota-anggotanya. Statement-nya banyak, tadi kita sudah sampaikan kepada kepolisian. Mungkin nanti lebih jelasnya langsung ke penyidik,\” ujar Ketua Biro Hukum Pushami Azis Yanuar di Bareskrim, Jl Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis (25/10/2018).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia melapor atas nama organisasi Pushami, yang tertulis pada LP/B/1365/X/2018/BARESKRIM tertanggal 25 Oktober 2018. Azis juga melaporkan dua anggota GP Ansor, Faisal dan Rohis.

Azis tetap yakin pembakaran kalimat Tauhid di bendera itu dilakukan dengan sengaja.

Baca Juga  HPN 2026, Fatikhatul Khoiriyah: Pers Harus Berani Kawal Demokrasi

Azis juga menyebut, sebelum peristiwa itu terjadi, diduga kedua anggota GP Ansor tersebut melakukan razia (sweeping).

\”Tadi saya sudah jelaskan di video dilihat mereka membakar, menyanyikan yel-yel, senang-senang dan direkam sendiri oleh mereka. Artinya memang mereka sengaja dan ada rencana, karena ada semacam upaya sweeping yang kita sudah dapat info,\” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, menjelaskan yang dibakar di Garut itu adalah bendera HTI.

Dalam banyak kegiatan, polisi juga mengamati HTI menggunakan bendera itu.

Meski Yaqut sudah meminta maaf, Azis masih menganggap hal itu tidak cukup, karena kalimat tauhid yang dibakar tersebut merupakan simbol seluruh umat Islam.

Hal itu juga menurutnya untuk memunculkan efek jera.

Baca Juga  Pemkab Lamsel Raih UHC Award 2026 Kategori Pratama

\”Ya kalau penyelesaian minta maaf sebenarnya itu sah-sah saja dilakukan oleh beberapa yang memang diduga terkait hal tersebut. Tapi tetap unsur pidana tidak bisa dilepaskan, karena itu untuk efek jera. Supaya tidak ada lagi hal tersebut. Karena kan di situ jelas \’lailahaillallah Muhammadarrasulullah\’ itu simbol dari seluruh umat Islam di dunia,\” jelasnya.

Dalam laporan ini pihaknya membawa beberapa rekaman berupa CD sebagai barang bukti.

Ketiganya dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum, konflik suku, agama, ras dan antar golongan (sara), UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP, TIDAK DIKETAHUI, 156a KUHP dan/atau Pasal 59 ayat (3) jo Pasal 82 a UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

\”Ada CD yang berisi tindakan-tindakan pembakaran ikat kepala dan bendera yang dilakukan diduga secara sengaja dengan motif kebencian yang kita juga seperti itu, dan nanti biar pihak kepolisian yang akan menilai hal tersebut,\” katanya.

Baca Juga  Pemprov Lampung Perkuat Kendali Inflasi Jelang Ramadan 2026

Sebelumnya, Selasa (23/10/2018), Yaqut Cholil Qoumas juga sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri, terkait tuduhan penodaan agama buntut insiden pembakaran bendera pada 22 Oktober itu.

Yaqut dinilai bertanggung jawab atas sikap anak buahnya yang membakar bendera itu. Pelapor sebelumnya adalah kuasa hukum LBH Street Lawyer Sumadi Atmadja.

Laporan tersebut diterima polisi dengan Nomor LP/B/1355/X/2018/BARESKRIM tertanggal 23 Oktober 2018. Pasal yang dilaporkan adalah Pasal 156 a KUHP tentang Penodaan Agama, Pasal 28 a juncto Pasal 45 UU ITE, dan Pasal 59 ayat 3 juncto Pasal 82 a UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (dtc/lan)

Berita Terkait

HPN 2026, Fatikhatul Khoiriyah: Pers Harus Berani Kawal Demokrasi
Pemkab Lamsel Raih UHC Award 2026 Kategori Pratama
Pemprov Lampung Perkuat Kendali Inflasi Jelang Ramadan 2026
Larangan Simbolik Petasan vs Perut Pedagang Kecil yang Berisik
Emado’s Perluas Jaringan, Lampung Jadi Cabang ke-99
Kwarcab Pesawaran Serahkan Dana Bumbung Kemanusiaan ke Kwarda Lampung
Pemprov Lampung Lantik Lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Triga Lampung Tagih Tanggung Jawab Menteri ATR/BPN soal HGU SGC

Berita Terkait

Selasa, 3 Maret 2026 - 00:20 WIB

Bupati Lamsel Resmikan Dua Ruas Jalan Strategis di Penengahan

Rabu, 25 Februari 2026 - 21:24 WIB

Realisasi Infrastruktur Lamsel 2025 Capai 100 Persen

Senin, 2 Februari 2026 - 19:57 WIB

Bupati Lamsel Ikuti Rakornas Kemendagri 2026 di Bogor

Jumat, 30 Januari 2026 - 21:17 WIB

Dinas Perpustakaan Lamsel Hadirkan Perpustakaan di Masjid Agung Kalianda

Rabu, 28 Januari 2026 - 21:45 WIB

Tiga Inovasi Layanan Publik Lampung Selatan Segera Diluncurkan

Rabu, 28 Januari 2026 - 12:27 WIB

Bupati Lamsel Ikuti Workshop Pengelolaan Sampah di Jepang

Senin, 26 Januari 2026 - 18:50 WIB

Prestasi Nasional, Lampung Selatan Raih Kategori “The Exciter” SDGs 2025

Senin, 26 Januari 2026 - 18:48 WIB

Imigrasi Kalianda Gelar Syukuran Hari Bakti ke-76

Berita Terbaru

Lampung

Negosiasi Mentok, OpenAI Digugat Asosiasi Media Denmark

Selasa, 3 Mar 2026 - 21:25 WIB

Lampung

Inflasi Lampung 2,95 Persen, Terendah di Sumatera

Selasa, 3 Mar 2026 - 14:23 WIB

Lampung Selatan

Bupati Lamsel Resmikan Dua Ruas Jalan Strategis di Penengahan

Selasa, 3 Mar 2026 - 00:20 WIB