Tak Lunasi Pajak DD, Incumbent Dilarang Ikut Pilkades

Redaksi

Kamis, 4 Juli 2019 - 18:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesawaran (Netizenku.com): Kepala Inspektorat Kabupaten Pesawaran, Chabrasman, menegaskan bagi para kades incumbent yang ingin mencalonkan diri kembali pada pilkades serentak, namun belum melunasi pajak pengelolaan Dana Desa (DD), dipastikan tidak dapat mengikuti kompetisi pilkades pada 21 Oktober mendatang, Kamis (4/7).

\”Sekarang, bagi kades incumbent yang ingin mencalonkan lagi, harus memiliki surat rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat, untuk mendapatkan itu harus menyelesaikan kewajibannya saat melakukan pengelolaan DD, disini terlihat banyak yang bermasalah dengan pajaknya,\” tegasnya.

Baca Juga  Aliansi Masyarakat Pesawaran Dukung KPU, Soroti Minimnya Sosialisasi PSU

Dijelaskan dia, hampir seluruh Kepala Desa di Kabupaten Pesawaran bermasalah dengan pajak terkait pengelolaan Dana Desa (DD).

\”Memang kemampuan SDM khususnya di tingkat desa perlu ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan DD, hampir sebagian bermasalah tentang pajak pengelolaan DDnya tapi ada juga yang kekurangan volume pekerjaan,\” ungkapnya.

Dikatakan dia, pajak tersebut nantinya akan dikembalikan kepada Kas Negara. \”Kita kan sudah melakukan pemeriksaan dan penghitungan terhadap laporan DD tiap desa, jika ada kekurangan tentunya kita minta untuk dikembalikan dan itu kita berikan waktu selama 60 hari, tapi jika tidak juga diselesaikan maka aparat penegak hukum yang akan menagihnya,\” katanya.

Baca Juga  PSU Pesawaran, KPU: Pemilih Dilarang Bawa HP ke Bilik Suara!

Kendati demikian, ia punya keyakinan saat ini para Kades incumbent akan mengembalikan kekurangan tersebut. \”Ya, kalau Incumbent mau nyalon lagi pasti dibayarkan, karena kalau tidak, pasti tidak bisa nyalon lagi, karena itu salah satu jadi persyaratan dan ini kita terapkan di Kabupaten Pesawaran,\” tegasnya.

Maka untuk itu pihaknya meminta kepada seluruh jajaran Kepala desa untuk bisa taat dalam membayar pajak.

Baca Juga  AMPP Mantapkan Barisan Jelang Aksi Damai Selamatkan Demokrasi

\”Kita sosialisasi sudah terkait pajak ini, dan sebenarnya pihak desa juga bisa mengikuti Bimtek. Makanya saya minta untuk Pemerintahan desa bisa menyelesaikan pajak bukan hanya bagi desa yang akan melakukan pilkades saja tapi semua desa yang ada di Pesawaran,\” pungkasnya. (Soheh)

Berita Terkait

Jelang Debat PSU Pesawaran, Polres dan Polda Lakukan Risk Assessment
Pesawaran Memanas: Gerindra Tunjuk Fauzi Heri, M. Nasir Terpinggirkan?
PSU Pesawaran, KPU: Pemilih Dilarang Bawa HP ke Bilik Suara!
FOKAL Desak Bawaslu Awasi Ketat PSU Pesawaran
Wakil Ketua DPRD Tinjau Jalan Rusak di Pesawaran
FOKAL Kawal PSU Pesawaran 2025
Supriyanto-Suriansyah Prioritaskan Jalan Mulus dan Pupuk Murah
AMP Kritik Pembelian Iphone Pakai APBD

Berita Terkait

Selasa, 13 Mei 2025 - 16:50 WIB

Mensos Tinjau Calon Siswa Sekolah Rakyat

Senin, 12 Mei 2025 - 11:29 WIB

Lampung Bangkit, Realisasi APBD Tertinggi Nasional

Sabtu, 10 Mei 2025 - 19:03 WIB

Lebih dari 30 Pabrik Pengolahan Singkong Patuhi Instruksi Gubernur

Sabtu, 10 Mei 2025 - 12:06 WIB

Kemendag – Kemenko Perekonomian Siap Bahas Larangan Impor Singkong

Rabu, 7 Mei 2025 - 20:49 WIB

Dubes Palestina Ajak Lampung Kerja Sama

Rabu, 7 Mei 2025 - 16:26 WIB

Gubernur Buka Musrenbang Provinsi Lampung

Rabu, 7 Mei 2025 - 09:25 WIB

Membedah AI dan Masa Depan Jurnalistik

Selasa, 6 Mei 2025 - 13:06 WIB

Gubernur Lampung Dukung Pemilihan Ketua IJP 2025–2028

Berita Terbaru

E-Paper

Lentera Swara Lampung | 130 | Rabu, 14 Mei 2025

Selasa, 13 Mei 2025 - 21:18 WIB

Polisi saat melakukan olah TKP, Senin (12/5/2025), Foto: Reza/NK.

Pringsewu

Bocah 5 Tahun Tewas di Kolam Renang Tirto Asri

Selasa, 13 Mei 2025 - 18:59 WIB

Jajaran Polres Pringsewu saat melakukan patroli, Senin (12/5/2025), Foto: Reza/NK.

Pringsewu

Cegah Kriminalitas, Polisi Sisir Titik Rawan di Pringsewu

Selasa, 13 Mei 2025 - 18:24 WIB

Mensos saat mendatangi rumah salah satu calon siswa Sekolah Rakyat, Foto: Diskominfotik Provinsi Lampung.

Bandarlampung

Mensos Tinjau Calon Siswa Sekolah Rakyat

Selasa, 13 Mei 2025 - 16:50 WIB