Bandarlampung (Netizenku.com): Komisi I DPRD Bandarlampung akan kembali layangkan surat pemanggilan Plt Walikota Bandarlampung, M Yusuf Kohar yang diduga menabrak aturan dalam melakukan pengisian jabatan di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tapis Berseri.
Menurut Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung, Nu\’man Abdi, permasalahan tersebut akan jelas apabila yang bersangkutan bisa hadir dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar pada, Jumat (13/4).
\”Kita kan disini mau sharing, agar duduk persoalannya jelas. Kalau begini, kita akan kirim surat panggilan lagi buat Bapak Yusuf Kohar,\” ujar Nu\’man di ruang rapat Komisi I.
Saat dihubungi melalui telepon selulernya, Yusuf Kohar mengatakan bahwa pengisian jabatan yang dilakukan olehnya, bukan merupakan ranah legislatif. \”Ini bukan ranah legislatif tapi eksekutif,\” singkat Kohar yang langsung mematikan teleponnya.
Diketahui, pemanggilan tersebut, dimaksudkan untuk mempertanyakan dugaan pelanggaran aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bernomor: K. 26-20/V.24-25/99 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negara Sipil sebagai Pelaksana Tugas.
Sebelumnya, Yusuf Kohar mem-Plt-kan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan jabatan lain di Kota Bandarlampung pada Senin (9/4) lalu, dengan alasan mengisi jabatan yang kosong dan mengefektifkan kinerja daripada SKPD. Namun DPRD menilai kebijakan tersebut cacat aturan.
\”Plt memang punya kewenangan mengisi jabatan kosong, namun sesuai dengan koridor dan aturan yang berlaku. Tidak boleh dong menabrak aturan yang dikeluarkan oleh BKN,\” ujar Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/4).
Menurut Wiyadi, jika alasan Yusuf Kohar membuat kebijakan itu untuk mengefektifkan kinerja dan biar tidak ada yang rangkap jabatan, dirinya menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang lucu. \”Kalau alasannya seperti ya aneh lah. Yang namanya pelaksana tugas itu pasti rangkap jabatan. Pak Yusuf Kohar saja rangkap jabatan, dia menjabat sebagai Plt Walikota Bandarlampung, dilain sisi dia juga sebagai wakil walikota,\” imbuh Wiyadi.
Berdasarkan data yang diterima dari DPRD Bandarlampung, ada 25 nama yang diduga menabrak aturan BKN. \”Ini data yang kami punya. Ada 25 nama yang kami duga menabrak regulasi. Karena orang-orang ini banyak yang menjadi Plt, padahal asalnya dari instansi yang lain. (Agis)
