Surati Pemprov, Kemendagri Minta DBH Pemkot Dilunasi

Redaksi

Selasa, 10 April 2018 - 14:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) surati Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk dapat segera mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung tahun anggaran 2016-2017.

Surat bernomor: 900/1482/KEUDA tersebut, menerangkan bahwa pemprov harus sesegera mungkin melunasi DBH bagi Kota Bandarlampung terhitung dua triwulan ditahun 2016 dan empat triwulan di tahun 2017.

Diketahui, poin keempat pada surat itu berbunyi, Dana Bagi Hasil PKB, PBB-KB dari Pemprov Lampung sudah dianggarkan dalam APBD Kota Bandarlampung tahun anggaran 2016 dan 2017, untuk pembiayaan kegiatan pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu, serta bidang infrastruktur yang sampai saat ini masih menjadi hutang Pemkot Bandarlampung terhadap pihak ketiga.

Baca Juga  Minat Masyarakat untuk Vaksin Berkurang

Menanggapi hal tersebut, jubir Badan Anggaran (Banang) DPRD Bandarlampung, Barlian Mansyur menegaskan, bahwa anggaran DBH bagi pemkot harus segera dibayarkan, lantaran akan digunakan untuk melakukan pembangunan di Kota Tapis Berseri.

\”DBH itu kan untuk pembangunan nantinya, dan itu sudah dianggarkan dalam APBD. Kalau dana itu ada ya segeralah dibayarkan. Kalau memang dana itu tidak ada, kita juga perlu tahu dikemanakan dana itu. Jangan disangkutpautkan dengan urusan politik-politik,\” ujar Mansyur saat dihubungi pada Selasa (10/4).

Baca Juga  UML Tuan Rumah Silaturrahim Syawal Keluarga Besar Muhammadiyah Bandarlampung

Benar saja, keterlambatan pelunasan DBH Pemprov Lampung kepada Pemkot Bandarlampung, menyebabkan keterlambatan pembayaran program Bina Lingkungan (Biling) bagi sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Tapis Berseri .

Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Trisno Andreas mengakui bahwa ada keterlambatan pembayaran pada program Biling. Dirinya mengatakan, bahwa keterlambatan pembayaran tersebut merupakan dampak dari belum dibayarkanny DBH Pemprov Lampung kepada Pemkot Bandarlampung.

Baca Juga  Penyelidikan UPT Penggelapan Pajak, Herman: Saya Setuju

\”Memang benar ada keterlambatan pembayaran pada program Biling. Hanya saja itu bukan merupakan kemauan pemkot, tetapi efek dari belum dibayarkannya DBH oleh pemprov,\” kata dia.

Berdasarkan pernyataan Trisno, total akumulasi DBH yang belum dibayarkan pemprov mencapai Rp150 miliar. \”Kalau kita akumulasikan, DBH yang belum dibayar itu kurang lebih mencapai Rp150 miliar. Jadi jangan mengatakan bahwa program unggulan Pemkot ini gagal. Toh kalau DBH itu dibayarkan, tidak akan ada masalah seperti ini,\” tegas Trisno.(Agis)

Berita Terkait

Pj. Gubernur Lampung Lantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
Pj. Sekdaprov Lampung Ikuti Rapat Tindak Lanjut Rakortas Bidang Pangan
Pj. Gubernur Lampung Hadiri Peringatan Isra Mi’raj 1446 H, Momentum Transformasi Diri Menuju Pribadi Lebih Baik
Pj. Gubernur Lampung Minta Pengecer Segera Jual Kembali LPG 3 Kg
Respon Cepat, Pj. Gubernur Samsudin Tinjau Sejumlah Korban di Lokasi Bencana Akibat Hujan Lebat dan Angin Kencang
Veri Agusli HTB Minta APH Tindak Tegas Kriminalitas
Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Penandatanganan MoU Pengawasan Perizinan
Pj. Gubernur Samsudin Serahkan Penghargaan Kepada Peraih Medali PON XXI Aceh-Sumut

Berita Terkait

Kamis, 6 Februari 2025 - 13:52 WIB

Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Konektivitas, Pj. Gubernur Samsudin Resmikan Rute Penerbangan Way Kanan – Jakarta

Rabu, 18 Januari 2023 - 18:19 WIB

Mahasiswa KKN Unila Edukasi Warga Pakuanratu Manfaatkan Perkarangan

Senin, 27 Desember 2021 - 17:57 WIB

Cuaca Buruk Diprakirakan Melanda Pergantian Tahun

Kamis, 30 Juli 2020 - 10:12 WIB

EVP Divre IV: Peresmian Bangunan Baru Stasiun Waytuba Buka Ekonomi Masyarakat

Jumat, 17 Juli 2020 - 20:59 WIB

Arinal Tebar Bibit Ikan di Sungai Tiuh Negara Batin

Kamis, 19 September 2019 - 05:01 WIB

Rail Clinic PT KAI Divre IV Baksos di Negeri Agung

Jumat, 26 Juli 2019 - 16:26 WIB

Warga Bantaran Rel Blambangan Pagar Nikmati Rail Clinic

Kamis, 7 Februari 2019 - 13:54 WIB

3.414 Keluarga di Blambangan Umpu Terima Bantuan PKH

Berita Terbaru