Pesawaran (Netizenku.com): Berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Pesawaran terus melakukan upaya untuk menurunkan angka Stunting. Seperti yang dilakukan hari ini oleh Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten setempat, Nanda Indira yang juga Bakal Calon Bupati Pesawaran.
Didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Kabupaten setempat, Sunyoto bersama Nanda yang notabenenya adalah Istri Bupati Dendi Ramadhona ini, di GSG Mahan Agung Komplek Rumah Dinas Bupati Desa Kurungan Nyawa, Gedongtataan, Kamis (12/9/2024), menggelar kegiatan rembuk stunting.
Namun meskipun upaya pemerintah tersebut terus gencar digalakkan, terlihat kurang mengefek ke kalangan masyarakat bawah yang betul-betul membutuhkan uluran tangan dari pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seperti yang dialami oleh Aulia Asih Gavaputri seorang balita berusia dua tahun anak dari pasangan Juli Irawan (27) dan Priska Apriani (26) warga Desa Keagungan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Balita berjenis kelamin perempuan ini terkena gizi buruk (stunting) dan jantung bocor lantaran tidak mampu berobat dikarenakan tidak mendapatkan program BPJS gratis dari pemerintah.
Priska Apriani menceritakan, anaknya tersebut saat terlahir dalam keadaan normal sama seperti bayi pada umumnya, namun hal tersebut berubah saat Aulia menginjak usia 40 hari.
“Karena kondisinya yang semakin memprihatinkan, anak saya ini pernah menjalani perawatan intensif pertama di Rumah Sakit GMC Pesawaran dan diketahui anak kami terkena bocor jantung sampai wajahnya membiru, saya sempat khawatir,” kata Priska, Kamis (12/9/2024).
Juli Irawan selaku ayah dari Aulia menambahkan, anaknya tersebut sempat kembali dirawat intensif sebanyak 4 kali di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pesawaran, namun karena keterbatasan tenaga medis dan peralatan medis, maka pihak RSUD menyarankan harus dirujuk ke RSUD Abdoel Moeloek Bandarlampung.
“Setelah beberapa kali dirujuk, anak saya dianjurkan untuk menjalani operasi ke Rumah Sakit di Jakarta,” kata Juli.
Namun, Juli menyesalkan karena BPJS yang diberikan oleh pemerintah daerah sudah di non aktifkan atau tidak aktif lagi sejak tahun 2023 lalu.
“Ketika saya mau buat BPJS gratis, kuota tidak ada lagi dan saya perlu untuk pengobatan anak,” sesalnya.
Mengenai hal ini pihaknya juga sudah mencoba koordinasi dengan kepala desa dan bidan desa, namun tidak ada solusi karena tidak ada kuota dari BPJS gratis, dan hanya disuruh menunggu ada.
“Jika anaknya ingin saya lekas ditangani, saya diminta mempersiapkan biaya sekitar Rp40-45 juta apabila dilakukan tindakan operasi,” ucapnya.
Maka untuk itu, saat ini dia sangat berharap kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran khususnya Dinas Kesehatan bisa membantu untuk pengobatan anaknya Aulia Asih Gavaputri.
“Harapan saya bisa dapat BPJS gratis agar bisa secepatnya anak saya ditangani,” harapnya. (Soheh)
