Pesawaran (Netizenku.com): Rekan sesama jamaah tabligh dari SA (54) Warga Desa Bogorejo, Kecamatan Gedongtataan yang saat ini telah dipulangkan dan dinyatakan negatif Covid-19 meminta kepada DPRD untuk memfasilitasi pertemuan dengan jajaran Dinas Kesehatan dan RSUD Pesawaran. Sebab mereka menilai, dalam penanganan SA banyak kejanggalan yang terkesan dipaksakan sehingga berakibat pada dampak sosial yang diterima oleh keluarga dan jamaahnya.
Menurut Safrudin Tanjung, salah satu perwakilan jamaah pihaknya hanya ingin menanyakan kepada jajaran Dinas Kesehatan terkait dasar pemeriksaan rapid tes yang dilakukan oleh petugas medis pada 16 April lalu yang dinilai seperti dipaksakan. Padahal, dikatakanya, bahwa SA telah kembali dari Thailand dengan rute Malaysia dan Batam pada 18 Maret. Selain itu, meskipun tidak memiliki gejala, keesokan harinya pada 19 Maret, SA langsung melaporkan kepulangannya ke Puskesmas Gedongtataan dan langsung disarankan untuk menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.
\”Tapi kenapa sudah hampir satu bulan pulang dan ia juga sudah isolasi mandiri, tiba-tiba para petugas medis bersama aparat datang untuk melakukan rapid tes yang hasilnya pada saat itu reaktif sehingga SA dibawa ke RSUD Pesawaran untuk di isolasi. Dan ini yang kami pertanyakan apa dasar tim medis untuk melakukan rapid tes dan menyebut SA masuk dalam custer Malaysia, padahal di Malaysia ia hanya transit. Siapa yang memerintahkan untuk melakukan rapid tes,\” ujarnya, Senin (11/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan, dikatakan Tanjung, saat SA dinyatakan positif berdasarkan hasil tes swab kedua dan akan dipindahkan ke rumah sakit di Bandarlampung, juga beredar video SA saat berpelukan dan mencium anaknya sebelum pamit dari rumah sakit dan disaksikan petugas medis tanpa menggunakan APD.
\”Kalau memang dia telah dinyatakan positif, kenapa keluarga dan anaknya diperbolehkan untuk kontak. Padahal seharusnya dilakukan sesuai dengan SOP,\” ucapnya.
Untuk itu, ia bersama jamaah tabligh lainnya meminta kepada pihak terkait agar menyampaikan permohonan maaf secara terbuka untuk membersihkan kembali nama tabligh tersebut terutama SA dan keluarganya, jika ternyata ada kesalahan dalam penanganan SA sejak awal hingga akhirnya dipulangkan kembali.
\”Terus terang akibat masalah ini bukan hanya keluarga SA saja yang mendapat perlakukan kurang enak dari masyarakat, tapi beberapa jamaah juga merasakan hal yang sama bahkan berimbas pada penghasilan,\” katanya.
Hal senada ditambahkan Wilson, bahwa ia menduga ada rekayasa dalam proses penanganan SA yang menurutnya tidak sesuai dengan SOP.
\”Atau mungkin ada rencana agar Pesawaran ini mau dibuat menjadi zona merah sehingga bantuan-bantuan dari pusat bisa segera turun,\” timpalnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Pesawaran, Harun Tri Djoko, memastikan bahwa apa yang terjadi saat ini tidak ada upaya rekayasa dari jajarannya, apalagi untuk menjemput bantuan dari pusat.
\”Kalau awal mula tim medis itu turun dan melakukan rapid tes itu saya yang memerintahkan dan hal itu dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan Kabag ops yang menyebut bahwa ada orang dari India berada di Desa Bogorejo dan kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa, ternyata tidak ada yang dari India tapi adanya bapak SA ini maka ia yang dilakukan rapid tes dan hasilnya reaktif sehingga dilakukan isolasi di rumah sakit,\” terangnya.
Sedangkan terkait video yang beredar saat SA akan dipindahkan ke rumah sakit rujukan di Bandarlampung, Harun mengatakan bahwa pihaknya telah meminta penjelasan dari petugas rumah sakit dan apabila ternyata tidak sesuai dengan SOP maka pihaknya menyatakan siap untuk meminta maaf.
\”Kalau memang itu ada kesalahan di kami, maka kami siap untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi kami inikan orang banyak yang punya tugas dan fungsinya masing-masing,\” ujarnya.
Mendengar penjelasan tersebut, Ketua DPRD Pesawaran, M. Nasir, mengatakan pihaknya akan mencoba mencari akar permasalahan tersebut termasuk info-info awal yang menjadi rujukan dilakukannya penanganan terhadap SA.
\”Kalau kita dengar info yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi, sudah jelas salah alamat, karena infonya orang dari India. Tapi kenapa hal ini tetap dilanjutkan. Dan jika memang ada indikasi seperti yang disampaikan dari kawan majelis bahwa ini adalah rekayasa, maka nanti akan ada proses-proses yang akan kami lakukan, apalagi telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi,\” pungkasnya. (Soheh/Len)
