Polemik Sertifikat Tanah, FMPB Buka Posko Pengaduan

Redaksi

Senin, 12 Desember 2022 - 17:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesawaran (Netizenku.com): Menindaklanjuti keluhan masyarakat Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, yang hingga saat ini belum memiliki serifikat lantaran hilang entah kemana keberadaannya. Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB) membuka posko pengaduan.

Menurut Ketua Harian FMPB Safrudin Tanjung, dibukanya posko pengaduan ini merupakan langkah awal menindaklanjuti keluhan masyarakat Desa Sungai Langka yang sempat mengadukan terkait sertifikat prona yang dibuat sejak tahun 1977 yang hilang.

“Kita buka posko pengaduannya di Dusun 1 RT 1 Desa Sungai Langka, di sini kita mencoba membantu memfasilitasi, mudah-mudahan forum bisa membantu mereka,” kata Tanjung, Senin (12/12/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Diutarakan Tanjung, dibukanya Posko pengaduan ini bertujuan untuk mendata validitas berapa jumlah keseluruhan masyarakat yang memang belum memiliki sertifikat tersebut.

“Kalau menurut laporan mereka, itu ada sekitar 1550 bidang tapi kita butuh riil pastinya jadi dasar itu yang akan coba koordinasikan ke pihak BPN,” ucapnya.

Tekait hal ini lanjut Tanjung, FMPB juga telah melayangkan surat ke pihak BPN.

“Kita juga forum telah melayangkan surat ke BPN untuk melakukan audensi, di sana kita minta agar pihak BPN bisa memberikan solusi mengenai permasalahan ini,” ujar Tanjung.

Tanjung menegaskan, mengenai hal ini apa bila surat yang dilayangkan ini BPN tidak memberikan jawaban, pihaknya bersama masyarakat Sungai Langka secara bersamaan tetap akan mendatangi kantor BPN.

“Kita tunggu hingga Kamis (15/12/2022), apa bila juga tidak ada respon dari pihak BPN kita tetap akan ngeluruk ke sana,” ancam Tanjung.

Sebelumnya, sejumlah perwakilan warga dari Desa Sungai Langka, Gedongtataan mendatangi kantor FMPB, untuk memohon bantuan terkait kepengurusan akan keberadaan sertifikatnya, di mana sejak program prona dilaksanakan pada tahun 1977 sampai sekarang keberadaan sertifikat tersebut, tidak ada kejelasannya.

Menurut, Untung Dikromo (62), salah satu perwakilan warga desa, yang juga merupakan pelaku sejarah, yang ikut dalam kegiatan program Prona di desa tersebut mengatakan, kedatangannya dengan sejumlah warga lainnya itu, guna memohon bantuan kepada lembaga FMPB untuk mengawal dan memfasilitasi agar mereka bisa memperoleh sertifikat tanahnya dari program tersebut. (Soheh/Len)

Berita Terkait

NasDem Pesawaran Bagikan 22 Ribu Masker untuk Warga Terdampak Abu Vulkanik
Warga Bernung Keluhkan Bau Limbah Dapur MBG Dekat Permukiman dan Musala
Pemkab Pesawaran Gelar FGD Penyusunan ADEM
Tekan Stunting, Pemkab Pesawaran Sosialisasikan Perencanaan Keluarga
Rakor Kades, Bupati Pesawaran Tekankan Respons Cepat dan Optimalisasi PBB
Ground Breaking Jalan Pesisir Pesawaran Dimulai, Akses Wisata Ditargetkan Lebih Lancar
BPS Pesawaran Canangkan Desa Cantik 2026
Bimtek Posyandu di Pesawaran, Perkuat Sinergi Layanan Kesehatan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 18:05 WIB

Reses di Tunas Jaya, Eko Prihanto Siapkan Bantuan Sumur Bor dan Dukung Pelestarian Jaran Kepang

Kamis, 19 November 2026 - 17:45 WIB

300 Pramuka Penggalang Ikuti LT-III Tubaba 2026, Siapkan Generasi Pemimpin Masa Depan

Kamis, 19 November 2026 - 17:16 WIB

Nadirsyah Sambangi Korban Puting Beliung Gunung Terang, Pemkab Salurkan Bantuan

Kamis, 19 November 2026 - 16:35 WIB

RSUD Tubaba Disiapkan Jadi Rumah Sakit Kelas C, Layanan Jantung hingga Kanker Jadi Prioritas

Rabu, 18 November 2026 - 10:25 WIB

Joko Kuncoro Desak Pemkab Bergerak Cepat Tangani Ratusan Rumah Korban Puting Beliung

Senin, 16 November 2026 - 23:03 WIB

Pemkab Tubaba Sosialisasikan Putusan Pengadilan Sengketa Lahan HGU PT HIM Tahun

Kamis, 12 November 2026 - 15:44 WIB

Lantik 25 Kepala Tiyuh, Bupati Tubaba Minta Kawal Lima Program Prioritas Daerah

Selasa, 10 November 2026 - 15:54 WIB

Pemkab Tubaba Targetkan 30 Perkara Tanah Eks Transmigrasi Diproses Sebelum Akhir 2026

Berita Terbaru