Bandarlampung (Netizenku.com): Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung akan menunda tunjangan kinerja (tukin) pegawai di lingkungannya. Hal tersebut dilakukan lantaran uang honorer sibuk disiapkan untuk berikan THR.
Kepala BPKAD Bandarlampung, M Nur Ramdan, mengatakan pemberian THR pegawai menjadi prioritas pemerintah. Sehingga pemerintah berencana untuk menunda pencairan tukin untuk bulan Februari dan Maret.
Diketahui, pada tahun ini Pemkot Bandarlampung baru membayar tukin bagi pegawai untuk bulan Januari.
Menurutnya, sesuai PP Nomor 15 tahun 2023 THR akan disalurkan paling lama H-5 Idulfitri. Dikatakannya pula, Pemkot Bandarlampung telah menyiapkan anggaran senilai Rp 50 miliar untuk pembagian THR bagi pegawai.
“Pencairan tukin Februari kemungkinan kami tunda dulu, kani dahulukan THR karena ini yang wajib,” kata dia, Kamis (30/3).
Selain itu, Pemerintah Daerah juga dibebankan pemerintah pusat untuk membayar sertifikasi guru. Meski hanya diwajibkan 50 persen, sertifikasi guru di Kota Bandarlampung membutuhkan anggaran Rp 15 miliar.
Ramdan menyampaikan, pada tahun sebelumnya sertifikasi guru dibayarkan oleh pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah tidak menyiapkan anggaran sertifikasi guru.
“Tahun-tahun sebelumnya ada anggaran dari pusat, namun tahun ini dibebankan kepada pemerintah daerah,” ungkapnya.
Dengan tambahan pembayaran sertifikasi guru, maka pemerintah setempat mesti menyiapkan anggaran senilai Rp 65 miliar sebelum Idulfitri. Jumlah itu belum termasuk anggaran tunjangan kinerja pegawai. (Luki)
