Pemkab Pesawaran Dampingi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Leni Marlina

Selasa, 21 Januari 2025 - 20:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesawaran (Netizenku.com): Pemerintah Kabupaten Pesawaran, melalui Bagian Hukum Setdakab, melakukan Pendampingan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkab setempat.

Diketahui Kegiatan pendampingan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah ini dilakukan sejak tanggal 16 hingga 21 Januari 2026 yang diikuti oleh perwakilan ASN dari perangkat daerah dan bagian.

Dengan narasumber dari Biro hukum Setdaprov Lampung, Kabag hukum serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian hukum setdakab pesawaran.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala Bagian Hukum Pesawaran Rizki Setiawan mengatakan, kegiatan pendampingan penyusunan rancangan produk hukum daerah ini,bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi ASN dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah.

“Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan produk hukum yang telah direncanakan dapat ditetapkan tepat waktu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah.”jelas Rizki

Selain itu, diutarakan Rizki,seluruh peserta pendampingan diingatkan kembali, bahwa dalam proses penyusunan produk hukum daerah wajib mempedomani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, baik perda, perbup dan keputusan bupati.

“Khusus penyusunan Keputusan Bupati/Keputusan Sekretaris Daerah yang menetapkan honorarium yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, Kepala Perangkat Daerah wajib mempedomani Perpres 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Regional dan Peraturan Bupati Pesawaran yang mengatur Standar Harga Biaya Masukan,” ungkap Rizki. (Soheh)

Berita Terkait

NasDem Pesawaran Bagikan 22 Ribu Masker untuk Warga Terdampak Abu Vulkanik
Warga Bernung Keluhkan Bau Limbah Dapur MBG Dekat Permukiman dan Musala
Pemkab Pesawaran Gelar FGD Penyusunan ADEM
Tekan Stunting, Pemkab Pesawaran Sosialisasikan Perencanaan Keluarga
Rakor Kades, Bupati Pesawaran Tekankan Respons Cepat dan Optimalisasi PBB
Ground Breaking Jalan Pesisir Pesawaran Dimulai, Akses Wisata Ditargetkan Lebih Lancar
BPS Pesawaran Canangkan Desa Cantik 2026
Bimtek Posyandu di Pesawaran, Perkuat Sinergi Layanan Kesehatan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 18:05 WIB

Di Pesawaran Zulhas Bilang Pemerintah akan Bagikan Bibit Kakao Unggul Gratis

Kamis, 19 November 2026 - 17:38 WIB

10 Provinsi Terkoneksi FKD-MPU, Lampung Usulkan Optimalisasi Neraca Pangan Digital

Kamis, 19 November 2026 - 17:37 WIB

Reses Andika Wibawa, Warga Waydadi Keluhkan Jalan Rusak, Banjir hingga Sengketa Tanah

Kamis, 19 November 2026 - 16:01 WIB

Baru 40 Persen Komoditas Lampung Tersentuh Hilirisasi, Mirza Dorong Inovasi Kampus

Kamis, 19 November 2026 - 11:04 WIB

Porprov X Lampung 2026 Membuka Jalan Atlet Menuju Pentas Dunia

Rabu, 18 November 2026 - 16:34 WIB

Ahmad Basuki Dorong Lampung Bertransformasi Jadi Pusat Agroindustri dan Logistik

Rabu, 18 November 2026 - 16:33 WIB

Gubernur Mirza Gulirkan Program SMK Berdampak untuk Lampung

Rabu, 18 November 2026 - 16:07 WIB

38 Desainer Tampil di LFT 2026, Batin Wulan Dorong Wastra Lampung Mendunia

Berita Terbaru