DPRD Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Lampung Selatan (Netizenku.com): Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung DPRD, Senin (23/6/2025), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua I Merik Harvit, Wakil Ketua II A. Benny Raharjo, dan Wakil Ketua III Bella Jayanti. Rapat dihadiri 34 anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah Supriyanto, para kepala perangkat daerah, serta camat se-Kabupaten Lampung Selatan.
Mengawali agenda rapat, Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD 2024. Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp2,45 triliun dan terealisasi sebesar Rp2.453.782.904.557,94 atau 99,99 persen.
Sementara itu, untuk Belanja Daerah dari total anggaran Rp2,52 triliun, telah terealisasi sebesar Rp2.377.197.871.425,94 atau 94,03 persen.
“Selain pendapatan dan belanja, struktur APBD juga mencakup komponen pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Netto dianggarkan sebesar Rp74,1 miliar dan terealisasi sebesar Rp78,1 miliar atau 105,39 persen,” jelas Wabup Syaiful.
Ia juga memaparkan ringkasan kerangka perhitungan APBD 2024. Total realisasi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah mencapai Rp2,53 triliun, sementara realisasi belanja sebesar Rp2,37 triliun.
Dalam laporannya, Wabup Syaiful menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, dan hasilnya Pemkab Lampung Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
“Alhamdulillah, Pemkab Lampung Selatan kembali meraih opini WTP dari BPK untuk yang ke-9 kali berturut-turut,” ujarnya bangga.
Setelah penyampaian laporan, rapat dilanjutkan dengan pandangan umum dari delapan fraksi DPRD, yakni PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat.
Wabup Syaiful menyampaikan apresiasi atas perhatian, saran, dan catatan yang disampaikan oleh para anggota dewan.
“Pandangan dan masukan yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian dan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel,” kata Syaiful.
Ia berharap seluruh catatan dari DPRD dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembangunan di masa mendatang.
“Dengan semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif, semua masukan akan kami pelajari dan tindak lanjuti sesuai prioritas serta kebutuhan daerah,” tutupnya. (Eko)
