Panwaslu Pesibar Warning Partai-Bacaleg \’Curi\’ Start Kampanye

Redaksi

Minggu, 26 Agustus 2018 - 00:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesisir Barat (Netizenku.com): Dalam mengawasi peredaran alat peraga kampanye untuk Pileg dan Pilpres 2019, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Pesisir Barat, Lampung telah membuat surat edaran yang disampaikan kepada para pengurus partai dan kontestan bakal calon legislatif (Bacaleg) kabupaten maupun provinsi.

Seperti diketahui, kampanye Pileg dan Pilpres 2019 baru bisa dilakukan mulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

Sedangkan kampanye melalui media massa cetak dan elektronik dilaksanakan pada 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Anggota Panwaslu Pesisir Barat Koordinator Bidang Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga (HPL), Heri Kiswanto menuturkan, hingga saat ini banyak ditemukan pemasangan alat peraga kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan, dilakukan oleh bakal calon, termasuk di media sosial.

Baca Juga  Groar Sosper Ketahanan Keluarga, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Lampung Ingatkan Fungsi Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga yang Sejahtera Lahir dan Batin

\”Surat edaran yang telah dilayangkan beberapa hari lalu isinya, partai tidak boleh pasang alat peraga yang berlogo parpol dan ada nomornya sebelum waktu yang telah ditentukan. Citra diri peserta pemilu kan di situ, termasuk yang diposting oleh bakal calon melalui media sosial, \” kata HK, sapaan akrab Heri melalui rilis kepada Netizenku.com, Sabtu (25/8).

Walaupun Bawaslu sudah melayangkan surat himbauan ke partai-partai serta Bacalog, tapi masih ada yang berbuat nakal, tanpa mengindahkan surat himbauan tersebut.

Sejauh ini Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan identifikasi tempat-tempat yang telah dipasang oleh parpol atau bacalog.

\”Jajaran panwas di tingkat kecamatan/desa telah kita minta untuk mengidentifikasi tempat-tempat banner atau poster yang telah dipasang oleh partai, untuk selanjutnya akan kita surati partai-partai yang bersangkutan. Jika selama 2×24 jam masih ada banner yang terpasang, maka Panwaslu Pesisir Barat bersama-sama panitia pengawas kecamatan bekerjasama dengan kasi trantib kecamatan dan satpol PP untuk membersihkannya,\” papar laki berkacamata ini.

Baca Juga  Mata Pilih Kedamaian Terbanyak Belum Rekam KTP El

Aturan yang mengatur tentang larangan dan sanksi bagi yang melanggar, tertuang dalam PKPU No.5 Tahun 2018 “Kampanye dapat dilaksanakan pada 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, kampanye pada tanggal tersebut dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga kampanye. sedangkan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik dapat dilaksanakan pada 24 maret 2019 sampai 13 april 2019”.

Terkait sanksi bagi yang melakukan kampanye sebelum tahapan dimulai, tertuang dalam undang-undang No.7 Tahun 2017 pasal 492.

Baca Juga  Peserta Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Wajib Rapid Test

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).

\”Ini menjadi warning agar partai bisa patuh,\” ujarnya.

Selain itu, Panwaslu juga berharap masyarakat ikut mengawasi pelanggaran partai politik yang melakukan kampanye sebelum waktunya. Namun, masyarakat diminta tidak bertindak sendiri dengan mencopot alat peraga yang mereka anggap melanggar.

\”Cukup laporkan ke kami, sebab yang berwenang adalah Satpol PP dalam melakukan penertiban. Panwaslu akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan, sehingga ketika menertibkannya sesuai prosedur,\” tukasnya. (*Aby)

Berita Terkait

Tidak Kalah Genting dengan Politik Uang, Netralitas ASN Jadi Momok Pilkada 2024
Relawan Kami Gibran Temui RMD, Bahas Koneksitas Program Prabowo-Gibran dengan Program Pemprov Lampung
Keterlibatan Parpol dan ‘Titip Nama’ Petugas Coklit Jadi Perhatian Bawaslu
Bawaslu Bandarlampung Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pilkada 2024
Dinilai Anggap Remeh, KPU Bandarlampung akan Didemo 
RMD Resmikan Rumah Relawan
Partai Perindo Lampung Gelar Fit and Proper Test Calon Bupati dan Wakil Bupati Tubaba
Hanya 8 Parpol yang Terima Dana Hibah Pemkot Balam

Berita Terkait

Rabu, 19 Juni 2024 - 21:25 WIB

Relawan Kami Gibran Temui RMD, Bahas Koneksitas Program Prabowo-Gibran dengan Program Pemprov Lampung

Rabu, 19 Juni 2024 - 14:09 WIB

Keterlibatan Parpol dan ‘Titip Nama’ Petugas Coklit Jadi Perhatian Bawaslu

Jumat, 14 Juni 2024 - 17:35 WIB

Bawaslu Bandarlampung Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pilkada 2024

Selasa, 11 Juni 2024 - 11:45 WIB

Dinilai Anggap Remeh, KPU Bandarlampung akan Didemo 

Minggu, 9 Juni 2024 - 23:02 WIB

RMD Resmikan Rumah Relawan

Minggu, 9 Juni 2024 - 22:31 WIB

Partai Perindo Lampung Gelar Fit and Proper Test Calon Bupati dan Wakil Bupati Tubaba

Minggu, 9 Juni 2024 - 16:31 WIB

Hanya 8 Parpol yang Terima Dana Hibah Pemkot Balam

Sabtu, 8 Juni 2024 - 21:33 WIB

Mantan Guru SMP Kenang Rahmat Mirzani Djausal: “Cerdas, Berakhlak, dan Aktif”

Berita Terbaru

Pejuang Siliwangi Kabupaten Tubaba menyatakan Sikap Dukungannya kepada Nona (Novriwan Jaya-Nadirsyah). (Arie/NK)

Tulang Bawang Barat

Pejuang Siliwangi Tubaba Dukung Pasangan Novriwan-Nadirsyah Maju Pilkada

Jumat, 21 Jun 2024 - 21:09 WIB

Suasana program

Pringsewu

Polres Pringsewu Ajak Masyarakat Ciptakan Situasi Kamtibmas

Jumat, 21 Jun 2024 - 20:27 WIB

Sri Haryanto (Kajari Tubaba lama) saat berjabat tangan tanda perpisahan dengan  Novriwan Jaya, usai kegiatan Pisah Sambut Kajari Tubaba di Aula Rumdis Bupati, Panaragan Jaya, Jumat (21/6/2024). (Arie/NK)

Tulang Bawang Barat

Mantan Kejari Tubaba Sebut Novriwan “Bupati” di Hadapan Firsada

Jumat, 21 Jun 2024 - 20:05 WIB

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPPA) Provinsi Lampung, Rya Melanie,  ketika diwawancarai di ruang kerjanya. Foto: Arsip Luki.

Lampung

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Didominasi KDRT

Jumat, 21 Jun 2024 - 17:00 WIB