Ombudsman Lampung Atensi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Redaksi

Jumat, 3 Desember 2021 - 18:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf. Foto: Dokumentasi

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf. Foto: Dokumentasi

Bandarlampung (Netizenku.com): Ombudsman RI Provinsi Lampung menanggapi hasil Kajian Sistemik yang telah dilakukan oleh Ombudsman RI terkait Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, di Kantor Ombudsman Lampung, Jalan Way Semangka, Pahoman, Kota Bandarlampung.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Ombudsman memberikan atensi terhadap 5 hal yaitu:

1. Perbaikan dalam Kriteria Petani Penerima Pupuk Bersubsidi;

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

2. Perbaikan dalam Akurasi Pendataan Petani penerima Pupuk Bersubsidi;

3. Peningkatan Akses dan Transparansi Penunjukan Distributor dan Pengecer Pupuk bersubsidi;

4. Peningkatan Efektifitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi;

5. Peningkatan Fungsi Pengawasan Pupuk Bersubsidi.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, Jumat (3/12), mengatakan dengan keluarnya hasil kajian sistemik tersebut, ada potensi maladministrasi yang semestinya mulai diwaspadai, karena petani-petani di Indonesia memproduksi kebutuhan pangan untuk masyarakat.

“Apalagi rata-rata petani kita juga belum sejahtera, jadi kalau bisa ya jauh dari tindak maladministrasi juga,” kata dia.

Baca Juga  Insiden Forklift Tewaskan Pekerja, Fraksi PKB DPRD Lampung Minta Pengawasan Ditingkatkan

Nur Rakhman menyampaikan beberapa saran perbaikan telah disampaikan oleh Ombudsman RI. Hal ini juga dapat menjadi atensi bagi kementerian terkait.

“Sehingga pendistribusian ke daerah-daerah yang dilakukan oleh dinas juga bisa lebih transparan, dan memang benar-benar untuk kepentingan petani kecil,” ujar dia.

Mengutip dari hasil kajian tersebut, Ombudsman RI memberikan poin-poin penting saran perbaikan pengelolaan pupuk bersubsidi, yaitu sebagai berikut:

1. Ombudsman RI memberikan opsi kepada Menteri Pertanian dalam perbaikan yaitu alokasi pemberian pupuk bersubsidi 100% kepada petani pangan dan holtikultura dengan garapan di bawah 0,1 hektar.

Pupuk bersubsidi alokasinya diberikan 100% hanya kepada petani komoditas tertentu dengan luas garapan 0,5 hektar untuk tanaman padi & jagung.

Pupuk bersubsidi diberikan kepada petani dengan luas lahan garapan di bawah 1 hektar dengan komoditas strategis dan rasio realisasi kebutuhan pupuk minimal 60%.

2. Terkait akurasi pendataan melalui e-RDKK yaitu, pendataan dilakukan 5 tahun sekali dan evaluasi setiap tahun.

Baca Juga  Batin Wulan Promosikan Mocaf dan Ikan Cobia Lampung di Ajang Kuliner Internasional

Menata ulang mekanisme pendataan dengan melibatkan perangkat desa.

Penyederhanaan aplikasi simluthan berbasis kelompok tani; dan melakukan pendataan kebutuhan lahan atas pupuk dengan melakukan uji tanah terstandarisasi sesuai karakteristik tanah.

3. Ombudsman RI memberikan saran perbaikan kepada Menteri Perdagangan dan PT. Pupuk Indonesia (Persero) yaitu, memperluas kewajiban distributor untuk memiliki pengecer setiap desa melalui kerjasama dengan bumdes/koperasi.

Mempublikasikan standar pelayanan rekrutmen dan distributor baru di kanal media PIHC yang dapat diakses publik.

Lenyempurnaan skema penunjukan pengecer; memenuhi standar pelayanan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

4. Ombudsman RI Memberikan saran kepada Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai berikut:

– memberikan sistem informasi tentang ketersediaan stok di setiap gudang distributor dan pengecer yang dapat diakses publik

– menempatkan PT. Pupuk Indonesia (persero) menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas pelepasan pupuk bersubsidi ke petani di tingkat pengecer

Baca Juga  Stok BBM Lampung Aman, Mukhlis Basri Duga Banyak Penyelewengan di Lapangan

– pengambilan pupuk bersubsidi dari pengecer bisa dilakukan oleh individu atau kelompok petani

– meningkatkan utilisasi teknologi digital yang telah ada dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

5. Ombudsman RI memberikan saran perbaikan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan terkait pembentukan tim pengawas pupuk bersubsidi secara khusus untuk memperkuat fungsi pengawasan dan penindakan.

Mendorong setiap penyelenggara publik untuk membentuk dan mengoptimalkan pengelolaan pengaduan.

Mendorong setiap penyelenggara pelayanan publik untuk dapat menerapkan standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Saya berharap hasil kajian ini juga bisa menjadi atensi oleh Gubernur khususnya di Provinsi Lampung serta dinas terkait, seperti yang kita tahu, Provinsi Lampung merupakan salah satu komoditas tertinggi di bidang pertanian di Indonesia,” tutup Nur Rakhman. (Josua)

Berita Terkait

Ahmad Basuki Dorong Lampung Bertransformasi Jadi Pusat Agroindustri dan Logistik
Gubernur Mirza Gulirkan Program SMK Berdampak untuk Lampung
38 Desainer Tampil di LFT 2026, Batin Wulan Dorong Wastra Lampung Mendunia
Andika Wibawa Serap Aspirasi Warga Kota Baru, Soroti Pendidikan hingga Infrastruktur
Guru Patungan Beli Angkot, Kadafi Desak Pemerintah Penuhi Fasilitas Pendidikan
Kumpulkan Seluruh Rektor, Gubernur Mirza Titipkan Masa Depan Lampung
BPBD Lampung Perkuat Mitigasi, Ratusan Rumah Rusak Diterjang Puting Beliung
Andika Wibawa Tampung Aspirasi Warga Kedaung soal Jalan Rusak

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 18:57 WIB

2027, Pemkot Bandar Lampung Siapkan Beasiswa S3 Guru

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 16:37 WIB

Antisipasi Banjir, Satgas Gabungan Bersihkan dan Keruk Sungai Way Awi-Way Balau

Selasa, 27 Oktober 2026 - 15:13 WIB

Cuaca Panas dan Angin Kencang, Eva Dwiana Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan

Minggu, 20 September 2026 - 17:31 WIB

Gerak Jalan Beregu Pramuka Bandar Lampung Dorong Semangat Kebersamaan

Selasa, 8 September 2026 - 19:12 WIB

APBD Perubahan Bandar Lampung Disepakati, Pemkot Kejar Realisasi Program dalam Tiga Bulan

Rabu, 2 September 2026 - 14:54 WIB

Pemkot Bandar Lampung Salurkan Bantuan Beras untuk Warga Terdampak Kemarau

Jumat, 28 Agustus 2026 - 17:20 WIB

PPM Bandarlampung Gandeng Kodim 0410/KBL Gelar LKBB Tingkat SMP

Kamis, 27 Agustus 2026 - 18:57 WIB

Bunda Eva Siapkan 5 Sumur Bor untuk Atasi Kekeringan, Tahun Depan Tambah 50 Titik

Berita Terbaru

Bandarlampung

2027, Pemkot Bandar Lampung Siapkan Beasiswa S3 Guru

Rabu, 18 Nov 2026 - 18:57 WIB