Mingrum: Kalau Bawaslu Tak Sanggup, Kita Minta Kapolda dan Kajati Usut Dugaan Money Politics ke Mabes Polri

Redaksi

Jumat, 29 Juni 2018 - 18:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, Mingrum Gumay meminta kepada Bawaslu untuk serius dalam menangani dugaan money politics yang dilakukan tim paslon Arinal-Nunik di Pilgub Lampung.

\”Saya minta persoalan ini diseriusi, karena yang mengadu (melapor dugaan money politik) ini korban. Apabila Bawaslu tidak mampu, (maaf saja) kami minta Kapolda dan Kajati untuk mengusut hal ini ke Mabes Polri,\” tegas Mingrum, dalam rapat dengar pendapat  dengan Bawaslu, KPU, Kejati dan Polda, di ruang rapat utama DPRD Lampung, Jumat (29/6).

Menurut Mingrum, selaku DPRD pihaknya wajib menjaga marwah konstitusi dan institusi negara dan menjaga profesional penyelenggara. \”Kita wajib menjaga kesakralan pilkada. DPRD gak bahas soal kotak supermi atau amplop receh, tapi ini menyangkut kewibawaan negara,\” ucapnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dirinya juga meminta kepada Kejati untuk menelusuri. Sebab, ini merupakan isu negara yang akan menjadikan pejabat negara. \”Bukan persoalan kejati bagian dari Gakkumdu, tidak. Bisa jadi, pelaku bagian dari aparatur negara. Ini yang harus ditelusuri. Saya tidak berharap ini jadi formalitas,\” tegasnya.

Dirinya juga menilai selama proses Pilkada, Bawaslu atau panwas tidak pernah menangkap politik uang, melainkan masyarakat yang melaporkan. \”Jadi, kalau misalnya Bawaslu membiarkan, ini ada apa? Alangkah capeknya kita kumpul di lapangan bicara anti money politik, kalau kenyataannya tak sanggup menangani dan hanya formalitas saja,\” tegasnya.

Jadi kalau politik uang dibiarkan, lanjut dia, jangan harap calon-calon kepala daerah ke depan, akan turun ke lapangan untuk ikut deklarasi politik uang. \”Jadi, kami hanya meminta ini untuk diusut tuntas,\” pungkasnya. (Rio)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Selasa, 16 Juni 2026 - 13:02 WIB

BBM Non-Subsidi Naik, DPRD Lampung Ingatkan Efek Domino ke UMKM dan Daya Beli

Senin, 15 Juni 2026 - 15:15 WIB

APBD Seret Bukan Alasan! Warga Linggapura Nekat Bangun Jalan Sendiri

Senin, 15 Juni 2026 - 12:47 WIB

Demo Mahasiswa di Pemprov Lampung Memanas, Massa Desak Masuk Halaman Kantor

Minggu, 14 Juni 2026 - 21:08 WIB

Menuju Pesantren Ramah Anak, PKB Lampung Gagas Sistem Perlindungan Santri

Jumat, 12 Juni 2026 - 21:03 WIB

Ketok Palu! DPRD Targetkan 16 Raperda Prioritas dalam Propemperda Lampung 2026

Jumat, 12 Juni 2026 - 13:47 WIB

Lampung Raih WTP ke-12 Berturut-turut

Kamis, 11 Juni 2026 - 20:22 WIB

PKB Lampung Panaskan Mesin Politik, DPP Resmi Tetapkan 15 Ketua DPC Baru

Kamis, 11 Juni 2026 - 19:47 WIB

Edukasi Siswa Makassar, Elnusa Petrofin Sosialisasikan Bahaya Blind Spot Mobil Tangki

Berita Terbaru

Pringsewu

Bupati Canangkan Zona Integritas di RSUD Pringsewu

Senin, 15 Jun 2026 - 23:39 WIB

Pringsewu

Sekda Pringsewu Ingatkan ASN Taat Bayar Pajak Kendaraan

Senin, 15 Jun 2026 - 23:36 WIB