Mingrum: Kalau Bawaslu Tak Sanggup, Kita Minta Kapolda dan Kajati Usut Dugaan Money Politics ke Mabes Polri

Redaksi

Jumat, 29 Juni 2018 - 18:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, Mingrum Gumay meminta kepada Bawaslu untuk serius dalam menangani dugaan money politics yang dilakukan tim paslon Arinal-Nunik di Pilgub Lampung.

\”Saya minta persoalan ini diseriusi, karena yang mengadu (melapor dugaan money politik) ini korban. Apabila Bawaslu tidak mampu, (maaf saja) kami minta Kapolda dan Kajati untuk mengusut hal ini ke Mabes Polri,\” tegas Mingrum, dalam rapat dengar pendapat  dengan Bawaslu, KPU, Kejati dan Polda, di ruang rapat utama DPRD Lampung, Jumat (29/6).

Baca Juga  Zainudin Hasan Ditetapkan Tersangka KPK, Pengamat: Citra PAN Bakal \"Down\"

Menurut Mingrum, selaku DPRD pihaknya wajib menjaga marwah konstitusi dan institusi negara dan menjaga profesional penyelenggara. \”Kita wajib menjaga kesakralan pilkada. DPRD gak bahas soal kotak supermi atau amplop receh, tapi ini menyangkut kewibawaan negara,\” ucapnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dirinya juga meminta kepada Kejati untuk menelusuri. Sebab, ini merupakan isu negara yang akan menjadikan pejabat negara. \”Bukan persoalan kejati bagian dari Gakkumdu, tidak. Bisa jadi, pelaku bagian dari aparatur negara. Ini yang harus ditelusuri. Saya tidak berharap ini jadi formalitas,\” tegasnya.

Baca Juga  Suhardi: APS Ditertibkan yang Belum Ada Nomor Urutnya

Dirinya juga menilai selama proses Pilkada, Bawaslu atau panwas tidak pernah menangkap politik uang, melainkan masyarakat yang melaporkan. \”Jadi, kalau misalnya Bawaslu membiarkan, ini ada apa? Alangkah capeknya kita kumpul di lapangan bicara anti money politik, kalau kenyataannya tak sanggup menangani dan hanya formalitas saja,\” tegasnya.

Jadi kalau politik uang dibiarkan, lanjut dia, jangan harap calon-calon kepala daerah ke depan, akan turun ke lapangan untuk ikut deklarasi politik uang. \”Jadi, kami hanya meminta ini untuk diusut tuntas,\” pungkasnya. (Rio)

Berita Terkait

Menakar Politis Gen Z: Antara Idealism Tren dan Pragmatisme
Sirekap Dinilai Berpotensi Salah Baca Data, Penta Peturun: Saksi Harus Jeli
Jaringan Rakyat Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud
Besok, Mahfud MD ke Lampung
Dikunjungi Atiqoh, Relawan Wanita Tani Komitmen Dukung Ganjar-Mahfud
Atikoh Ganjar Bakal Syukuran Bareng Wanita Tani di Pringsewu
LDS Delegasikan Anggota dalam Konsolidasi Nasional Pemantau Pemilu
Pernyataan Sikap atas Disinformasi dan Pembingkaian Berita “Kaum Muda Bincang Demokrasi”

Berita Terkait

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:48 WIB

FMPB Endus Dugaan Mark Up Anggaran Papan Informasi KPU Pesawaran

Senin, 19 Februari 2024 - 18:23 WIB

Pesawaran Prioritas Lokus Stunting Sejak 2020

Minggu, 11 Februari 2024 - 14:38 WIB

Bupati Pesawaran Lepas Logistik Pemilu 2024

Kamis, 8 Februari 2024 - 20:48 WIB

Dugaan Penyimpangan, FMPB akan Laporkan CV Alfatih Perkasa ke APH

Rabu, 7 Februari 2024 - 10:12 WIB

Klarifikasi, Sejumlah Warga Tanjung Kemala Penuhi Panggilan Polres Pesawaran

Selasa, 6 Februari 2024 - 20:16 WIB

Dendi Rakor Persiapan Pemantauan Pemilu 2024

Jumat, 2 Februari 2024 - 09:20 WIB

AKP Mulyadi Mendapat Kenaikan Pangkat Pengabdian Polres Pesawaran

Kamis, 1 Februari 2024 - 20:22 WIB

Pasca Tsunami, Pustu Pulau Legundi Memprihatinkan

Berita Terbaru

Metro

Bangkit Haryo Utomo Buka Safari Dongeng Kota Metro

Sabtu, 24 Feb 2024 - 16:49 WIB

Petugas KPPS Bandarlampung ketika menghitung suara. Foto: Luki.

Lampung

332 Anggota KPPS Dirawat, 5 Dinyatakan Meninggal

Kamis, 22 Feb 2024 - 20:31 WIB

Tanggamus

PPP-PKS Bersaing Ketat Perebutkan Kursi Legislatif Tanggamus

Kamis, 22 Feb 2024 - 20:31 WIB