Menengok Kesiapan Pengawas Pemilu

Redaksi

Senin, 25 Juni 2018 - 12:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Ikhwanudin, S.H.I

Pestademokrasi yang terwujud dalam pemilihan Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara, serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus telah berada di depan mata.

Kampanye dengan segala dinamika dan keanekaragaman jenis ketidakpatuhan (pelanggaran) dilakukan oleh pendukung dari keempat peserta pemilihan. Bawaslu Provinsi Lampung secara periodik juga telah mengumumkan jumlah pelanggaran yang berhasil ditangani dan mengklasifikasikannya. Kini hari pemungutan suara tinggal beberapa hari, lantas sudah siapkah pengawas pemilu pada hari pemungutan suara?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jumlah DPT

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung tahun 2018 berjumlah 5.768.061 jiwa dan akan bertambah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 mendatang. Pada Pilkada 2018 DPT tersebut tersebar ke dalam 15.006 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar ke 15 kabupaten/kota.

Rincian TPS tersebut terdiri dari 925 TPS di Kabupaten Pesawaran, 1.313 TPS di Kota Bandarlampung, 1137 TPS di Kabupaten Lampung Utara, 1.645 TPS di Kabupaten Lampung Timur, 553 TPS di Kabupaten Tulangbawang Barat, 282 TPS di Kabupaten Pesisir Barat, 2.411 TPS di Kabupaten Lampung Tengah, 780 TPS di Kabupaten Waykanan, 1.737 TPS di Kabupaten Lampung Selatan, 821 TPS di Kabupaten Pringsewu, 287 TPS di Kabupaten Mesuji, 238 TPS di Kota Metro, 1.581 TPS di Kabupaten Tanggamus, 538 di Kabupaten Lampung Barat, dan 758 TPS di Kabupaten Tulang Bawang.

Baca Juga  Gandeng Legislator Senayan, Budhi Condrowati Ajak Masyarakat Mesuji Rawat Pancasila

Isu Krusial

Terdapat beberapa hal yang seharusnya menjadi atensi serius Pengawas Pemilu pada jajarannya yaitu: Penggunaan hari tenang untuk kampanye, pembagian uang (money politics), pemungutan suara tidak sesuai prosedur, maupun penggunaan hak suara yang melanggar hukum seperti menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

Hal itu sangat mafhum dan seperti memiliki patern yang terus berulang pada pilkada-pilkada sebelumnya. Pun demikian halnya dengan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang. Oleh sebab itu Pengawas Pemilu sudah seharusnya memiliki formulasi yang tepat untuk mengawasi berbagai upaya antisipasi terhadap potensi pelanggaran-pelanggaran itu.

Baca Juga  Bawaslu: Calon Boleh Iklan Kampanye di Media Online dan Sosial

Kekuatan Pengawas Pemilu

Berbagai potensi/kerawanan Pilkada sebagaimana yang telah disinggung pada paragraf-paragraf sebelumnya tidak mungkin dapat mudah begitu saja dicegah maupun ditindak oleh Pengawas Pemilu.

Selain cakupan wilayahnya yang luas meliputi 15 kabupaten/kota, objek pengawasan yang meliputi 4 peserta pemilihan gubernur, dan 5 peserta pemilihan bupati, serta masing-masing tim kampanye, relawan, sampai simpatisan tidak akan seimbang dengan jumlah Pengawas Pemilu. Ditambah lagi dengan setiap TPS yang hanya diawasi oleh satu Pengawas TPS.

Melibatkan Masyarakat

Salah satu improvisasi Pengawas Pemilu dalam upaya pengawasan seyogianya  melibatkan masyarakat luas atau yang jamak disebut dengan pengawasan partisipatif.  Meminjam mata dan telinga masyarakat tentu saja memiliku dua keuntungan sekaligus menumbuhkan rasa kepedulian terhadap proses demokrasi di Indonesia dan membantu memaksimalkan proses pengawasan.

Sebenarnya keterlibatan masyarakat dalam hal pengawasan pemilu di dalam Pengawas Pemilu bukanlah sesuatu hal yang baru dikenal. Digambarkan misalnya pada Tag line Pengawas Pemilu sendiri dengan tegas menyebutkan bahwa “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan pemilu”, namun pada tataran implementasi masih terasa belum optimal. Padahal jika dimaksimalkan pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat membatu tegakknya hukum pemilu.

Baca Juga  Besok KPU Bandarlampung Hadapi Gugatan di MK

Kurang tergarapnya masyarakat melalui pengawasan partisipatif dalam Pengawasan Pemilu bisa dibuktikan berdasarkan data yang dirilis oleh Bawaslu Provinsi Lampung pada setiap bulannya atau data terakhir yang dirilis pada tanggal 8 Juni 2018, terlihat bahwa dari 219 dugaan pelanggaran, hanya 18 dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan masyarakat. Sedangkan selebihnya 201 dugaan pelanggaran berasal dari temuan Pengawas Pemilu.

Bila kondisi demikian diteruskan tidak menutup kemungkinan Pengawas Pemilu akan sering abstain dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pendukung maupun peserta pemilihan pada hari tenang maupun pada saat pemungutan suara.

Berita Terkait

Bawaslu Bandarlampung Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pilkada 2024
Dinilai Anggap Remeh, KPU Bandarlampung akan Didemo 
RMD Resmikan Rumah Relawan
Partai Perindo Lampung Gelar Fit and Proper Test Calon Bupati dan Wakil Bupati Tubaba
Hanya 8 Parpol yang Terima Dana Hibah Pemkot Balam
Mantan Guru SMP Kenang Rahmat Mirzani Djausal: “Cerdas, Berakhlak, dan Aktif”
Gerindra Mantapkan Konsolidasi untuk Pemenangan Pilkada 2024 di Lampung
Ketokohan Parosil Berhasil Kantongi Rekomendasi PKB Maju Pilkada

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 23:50 WIB

Indosat-Google Cloud Perkuat Kerja Sama Strategis Berbasis AI

Senin, 10 Juni 2024 - 19:46 WIB

Sektor Jasa Keuangan Terjaga Stabil dan Didukung Kinerja Intermediasi yang Semakin Kuat

Sabtu, 8 Juni 2024 - 18:36 WIB

Ketokohan Parosil Berhasil Kantongi Rekomendasi PKB Maju Pilkada

Kamis, 6 Juni 2024 - 11:13 WIB

Bupati Pesawaran Ikuti Pembukaan ITIF 2024

Selasa, 4 Juni 2024 - 19:16 WIB

Ibadah Haji dan Umrah Lebih Nyaman dengan Paket Khusus dari Indosat Ooredoo Hutchison

Sabtu, 1 Juni 2024 - 20:06 WIB

Smartfren Raih TOP CSR Awards 2024 Lewat Pemberdayaan Digital Berbasis Komunitas

Jumat, 31 Mei 2024 - 18:48 WIB

Kolaborasi Smartfren for Business dan Alita Lengkapi Portfolio IoT untuk Transformasi Digital Indonesia

Selasa, 14 Mei 2024 - 09:49 WIB

HUT ke-59, PGN Tegaskan Rencana Strategis Dorong Peran Gas Bumi Sebagai Energi Transisi

Berita Terbaru

Edukasi

OJK-Komisi XI DPR RI Berikan Penyuluhan Waspada Pinjol Ilegal

Selasa, 18 Jun 2024 - 21:50 WIB

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, ketika diwawancarai. Foto: Luki.

Lampung

Dishut Lampung Imbau Masyarakat Tidak Lakukan Perburuan Liar

Selasa, 18 Jun 2024 - 18:20 WIB

Tulang Bawang Barat

M Firsada Lepas Peserta Pawai Takbir Keliling Sambut Idul Adha

Selasa, 18 Jun 2024 - 16:44 WIB

Tulang Bawang Barat

Pj Bupati Tubaba Salat Idul Adha di Masjid Baitus Shobur Islamic Centre

Selasa, 18 Jun 2024 - 16:32 WIB