Pesawaran (Lentera SL): Rencana Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang akan melakukan pinjaman uang sebesar Rp150 miliar dengan bunga pengembalian 5,6 persen pertahun kepada PT Sarana Multi Insfratruktur (Persero) untuk pembangunan Gedung Olar Raga (GOR) dan Museum Tapis di tahun 2022, mendapat kritikan keras dari masyarakat. Pasalnya untuk pinjaman sebesar itu dianggap belum layak, bahkan ada kesan dipaksakan untuk kepentingan pribadi bupati.
“Menurut kami memang pinjaman itu belum layak untuk dilakukan, karena di masa pandemi saat ini yang harus diupayakan pemerintah adalah mengangkat perekonomian masyarakat bukan malah pinjam uang yang kegunaan kami anggap tidak urgen,” kata Ketua Harian Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB), Saprudin Tanjung, Senin (14/11).
Apa lagi, ungkap dia, bunga yang harus dibayarkan itu nilainya sangat besar, dari pinjaman Rp150 miliar akan mengembalikannya selama 4 tahun, dengan bunga 5,6 persen pertahun, artinya selama 4 tahun ini ada kelebihan bunga Rp33 miliar lebih. Dan ini yang akan menjerat keuangan Pemda apa lagi saat ini PAD di Kabupaten Pesawaran masih belum mencukupi untuk itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau ini sampai tidak terbayar, akan dipotong dari DAU dan ini sangat memberatkan Pemda,” ungkap Tanjung.
Diutarakan Tanjung untuk saat ini semestinya pemerintah bisa lebih melihat kondisi di bawah untuk para pengrajin tapis yang ada, itu semestinya lebih diberi pada pelatihan dan modal bukan malah memikirkan pembangunan museumnya.
“Jadi saya kira rencana pemerintah ini kurang pas, bahkan program yang dipaksakan, karena kita tahu sendiri jika program ini yang berjalan pemerintah tidak dapat apa apa, karena bantuannya tidak bisa dimainkan. Tapi jika proyek kita tau sendiri bagai mana permainan mereka,” ungkapnya.
Yang lebih mirisnya lagi, saat hutang ini masih berjalan Bupati Dendi tidak lagi menjabat sebagai bupati.
“Jangka pinjaman 4 tahun dari 2022 sampai dengan 2025. Artinya hutang masih berjalan Dendi sudah tidak lagi menjabat di sini, jadi dia tidak lagi memikirkan beban hutang di masa dia,” sesalnya.
Terkait hal ini lanjut Tanjung pihaknya juga akan mempertanyakan kepada pihak DPRD.
“Nah ini juga nanti akan kita pertanyakan kepada DPRD, kok bisa rencana program seperti ini bisa disetujui, apa lagi saat ini sudah masuk dalam pembahasan. Kalau mereka masih memaksakan ini semua terpaksa kita akan koordinasi juga dengan KPK supaya permainan ini dipantau oleh KPK, dari mulai lelangnya, pengerjaannya kita minta KPK untuk memantaunya,” tegas Tanjung. (Soheh/len)
