Lampung Memantau: KPU Abaikan Hak Hidup Masyarakat

Redaksi

Senin, 7 Desember 2020 - 20:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura) di Sekretariat KPU Bandarlampung, Sabtu (21/11) pagi. Foto: Netizenku.com

Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura) di Sekretariat KPU Bandarlampung, Sabtu (21/11) pagi. Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Lampung Memantau menyesalkan sikap KPU Kota Bandarlampung yang tetap menugaskan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terkonfirmasi reaktif pada rapid test atau tes cepat Covid-19.

Setelah melakukan tes cepat tahap pertama terhadap 15.300 KPPS yang akan bertugas di 1.700 TPS, 26 November-4 Desember, dinyatakan sebanyak kurang lebih 1.080 orang reaktif.

KPU Bandarlampung tidak menindaklanjuti hasil tes cepat tersebut dengan swab test atau tes usap, melainkan melakukan tes ulang yang hasilnya belum diketahui. Namun, ternyata hasil tes tersebut juga tidak memengaruhi apapun karena KPPS yg reaktif tetap akan digunakan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Yan Barusal selaku Ketua Lampung Memantau mengatakan KPU Bandarlampung semakin memperlihatkan ketidak peduliannya pada keselamatan masyarakat setempat.

\”Melakukan tes cepat ulang pada KPPS yang reaktif itu saja adalah salah satu bukti bahwa KPU memang tidak memikirkan keselamatan masyarakat. Sekarang KPU Bandarlampung seperti yang disampaikan oleh Dedy Triadi selaku ketua, akan tetap menggunakan KPPS tersebut meski dinyatakan reaktif dengan alasan sudah tidak ada waktu lagi untuk menggantinya. Ini menunjukkan bahwa keselamatan masyarakat atau hak hidup masyarakat menjadi tidak penting di mata KPU,\” ungkap Yan dalam siaran persnya, Senin (7/12) malam.

Selanjutnya, Yan juga menilai KPU Bandarlampung benar-benar irasional.

\”Bagaimana mungkin KPU mengesampingkan hak hidup masyarakat, di tengah-tengah terselenggaranya pemilihan yang tujuannya nanti akan terpilih orang yang akan memenuhi hak hidup masyarakat itu sendiri,\” jelas dia. (Josua)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Jumat, 24 April 2026 - 22:54 WIB

Wagub Jihan Targetkan Lampung Jadi Pilot Project Eliminasi TBC Nasional

Jumat, 24 April 2026 - 22:47 WIB

Wagub Lampung Pacu Proyek Sekolah Rakyat Kota Baru Selesai Juni 2026

Jumat, 24 April 2026 - 19:20 WIB

Gubernur Lampung Dorong Penataan Ulang UMKM Lampung, Stop Persaingan Tidak Sehat!

Jumat, 24 April 2026 - 18:56 WIB

Hilirisasi Komoditas, Gubernur Lampung Targetkan Kawasan Industri Way Kanan Beroperasi 2027

Jumat, 24 April 2026 - 15:56 WIB

Pemprov Lampung Segera Terapkan Kebijakan Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP Sesuai STNK

Jumat, 24 April 2026 - 11:23 WIB

Sekda Lampung Dukung Program BKKBN, Percepat Penurunan Stunting dan Pembangunan Keluarga Berkualitas

Jumat, 24 April 2026 - 11:16 WIB

Sekda Lampung Marindo Kurniawan Motivasi Lulusan Teknik Unila Hadapi Bonus Demografi dan Tantangan Masa Depan

Jumat, 24 April 2026 - 09:12 WIB

Kunjungan Komisi VII DPR RI ke Lampung, Gubernur Lampung Dorong Industri, UMKM, dan Pariwisata

Berita Terbaru

Standar kesehatan program Makan Bergizi Gratis Bandar Lampung.(ilustrasi: Netizenku)

Bandarlampung

Baru 50 Persen SPPG di Bandar Lampung Kantongi SLHS

Jumat, 24 Apr 2026 - 19:40 WIB