Bandarlampung (Netizenku.com): Dalam rangka monitoring dan evaluasi terpadu pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI adakan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung di Hotel Novotel, Rabu (15/8).
Menurut Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Pemprov Lampung selama 4 tahun terakhir telah melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. \”Kami begitu mengerti akan pentingnya kesehatan, karenanya, pemerintah telah menerapkan kebijakan penganggaran yang tepat dan terencana dibidang kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,\” paparnya.
Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang kesehatan, Hamartoni mengakui bahwa Provinsi Lampung masih kekurangan dana. \”Provinsi Lampung dengan luas wilayah 35,376 km², masih kekurangan terkait dana dibidang kesehatan, oleh sebab itu, saya meminta koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat terkait hal ini,\” pintanya.
![\"\"](\"http://netizenku.com/wp/assets/uploads/2018/08/IMG_20180815_090117_HHT-1000x563-700x394.jpg\")
Hamartoni mengakui, anggaran kesehatan saat ini sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), padahal dana tersebut tidak bisa diperuntukkan hanya kepada bidang kesehatan semata. \”Dengan adanya dana tambahan dari pemerintah pusat, diharapkan mampu menstimulan pelayanan kesehatan di tingkatan provinsi/kabupaten agar lebih baik lagi kedepannya,\” kata dia.
Menanggapi permintaan Sekdaprov tersebut, Asisten Deputi Bidang Pelayanan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Andi Rahmadi mengatakan, pihaknya akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah pusat, namun tentuanya ia tidak bisa menafikan tujuan dari pertemuan ini.
\”Kita melakukan koordinasi ini untuk mendorong peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Persoalan kekurangan dana dibidang kesehatan akan kita sampaikan ke pusat, semoga bisa sesuai harapan kita semua,\” ucapnya.
Andi mengatakan, sebenarnya monitoring ini sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, namun pihaknya tetap melakukan pengawasan kembali agar pelaksanaannya benar-benar dapat berjalan sebagaimana mestinya.
\”Monitoring ini dilakukan diseluruh Indonesia. Kita menentukan beberapa provinsi yang menjadi sample/contoh pelayanan kesehatan yang sudah berjalan baik atau masih kurang. Lampung menjadi salah satu provinsi dengan contoh pelayanan kesehatan yang baik,\” tukasnya. (Aby)
