oleh

LAdA DAMAR Inisiasi SOP Perlindungan Perempuan Pekerja Migran

“Lampung peringkat kelima daerah pengirim pekerja migran se-Indonesia. Dan ternyata lebih banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan TPPO,” kata dia.

Sely menjelaskan penyusunan SOP mekanisme rujukan atau layanan akan menyediakan satu alur layanan yang menjadi acuan bagi lembaga-lembaga layanan ketika melakukan pendampingan dan penanganan perempuan PMI korban TPPO.

Baca Juga  PT KAI Kosongkan Lapak Pedagang di BKS
LAdA DAMAR Inisiasi SOP Perlindungan Perempuan Pekerja Migran
Direktur Eksekutif LAdA DAMAR Lampung, Sely Fitriani, saat ditemui di sela-sela kegiatan Penyusunan SOP Mekanisme Rujukan/Layanan bagi Perempuan Pekerja Migran dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender dan TPPO, Selasa (19/10), di Hotel Emersia Bandarlampung. Foto: Netizenku.com

Dengan harapan penanganan korban kekerasan perempuan pekerja migran betul-betul bekerja dengan prinsip mengedepankan kebutuhan dan kepentingan korban.

“Selain itu, ada kerja kolaborasi yang terintegrasi mengacu pada layanan berkualitas, cepat, dan mengarah pada jaminan perlindungan perempuan PMI yang menjadi korban TPPO,” tutup dia.

BP2MI dan Disnaker Dukung SOP Layanan

Kepala BP2MI Lampung, Ahmad Salabi, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mendukung gagasan LAdA DAMAR Lampung

Baca Juga  PMI Asal Lampung dari Hongkong Diisolasi di Pintu Masuk

“Ini bagus untuk perlindungan PMI dan kita dukung kegiatan LAdA DAMAR,” ujar Salabi.

Dia mengatakan BP2MI Lampung turut memberikan saran-saran yang konstruktif untuk berkolaborasi lintas instansi dalam hal perlindungan PMI.

“Tidak ada pengkotak-kotakan, mau kita di dalam SOP itu tercantum tugas masing-masing dan berkolaborasi. Jadi ada penyelesaian dari hulu sampai hilir, siapa berbuat apa,” ujar dia.

Komentar