Kejaksaan Negeri Tulangbawang Barat (Tubaba) berkomitmen untuk terus mengawal dan mengevaluasi kinerja serta pembangunan di tingkat tiyuh (desa) yang tersebar di sembilan kecamatan di wilayah setempat.
Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran program Sikebut (Sistem Kerja Evaluasi Bersama untuk Tiyuh), sebagai bagian dari program nasional Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).
Kepala Kejari Tubaba, Mochamad Iqbal menjelaskan Sikebut merupakan implementasi dari nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan Kementerian Desa PDTT, yang melahirkan aplikasi Jaga Desa. Aplikasi ini berfungsi untuk memantau penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa secara real-time.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Aplikasi Jaga Desa terdiri dari empat fitur utama: dashboard pemantauan Alokasi Dana Desa (ADD), pemantauan berbasis GIS, pelaporan keuangan, dan pemantauan real-time,” kata Kajari saat melaunching Sikebut di Balai Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Rabu (18/6/2025).
Acara peluncuran turut dihadiri oleh Bupati Tubaba Novriwan Jaya, Pj Sekda, Asisten Daerah, Inspektorat, para camat, serta seluruh kepala tiyuh se-Kecamatan Tulangbawang Tengah.
Iqbal menegaskan melalui program Sikebut, tim gabungan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa di semua tiyuh secara terjadwal, termasuk menekankan pentingnya penginputan data ke dalam aplikasi Jaga Desa.
“Namun jangan sampai ada anggapan bahwa Kejaksaan hadir untuk menekan. Justru kami hadir untuk membantu dan menjadi mitra, agar pekerjaan kepala tiyuh bisa berjalan aman, nyaman, dan bebas kendala,” ujarnya.
Sikebut, lanjut Iqbal, menjadi sarana pendampingan dan pengawalan pengelolaan keuangan tiyuh, sekaligus meminimalisir permasalahan yang mungkin timbul. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang baik mulai dari tahap perencanaan agar pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Perangkat tiyuh harus mau mengikuti arahan yang benar. Jangan menyimpang dari aturan karena ego pribadi. Jadikan Kejaksaan sebagai mitra diskusi dan konsultasi untuk menghindari potensi pelanggaran hukum,” tegasnya.
Ia berharap, dengan hadirnya Sikebut, perangkat tiyuh dapat bekerja lebih tertib dan transparan, sehingga mampu menjawab pertanyaan masyarakat soal Dana Desa dengan percaya diri karena tidak ada lagi penyimpangan.
Program Jaga Desa melalui Sikebut mencakup lima poin utama: bimbingan penyusunan APDes, penyuluhan hukum, pengawalan pengelolaan Dana Desa, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, serta pemantauan terhadap kepala desa dan perangkatnya.
Selain Kejaksaan, program ini juga melibatkan Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh, camat, serta pengurus Apdesi kecamatan.
Sementara itu, Bupati Novriwan menyampaikan apresiasinya atas peluncuran Sikebut sebagai bentuk nyata pengawasan Dana Desa yang lebih ketat dan terstruktur.
“Program ini merupakan arahan langsung dari Kejagung dan Presiden agar pembangunan di desa berjalan baik dan tepat sasaran. Saya juga sudah perintahkan Inspektorat agar memperkuat peran APIP dan periksa seluruh tiyuh agar tidak ada lagi potensi pelanggaran,” pungkasnya. (Arie)
