Gubernur VC Bersama Kemenpolhukam Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pilkada Serentak

Redaksi

Rabu, 9 September 2020 - 17:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti Video Conference Koordinasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pilkada Serentak Tahun 2020, yang dilaksanakan di Ruang Command Center, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Bandarlampung, Rabu (9/9).

Video Conference tersebut dibuka langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun yang menjadi pembicara dalam kesempatan ini yaitu Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Perwakilan Panglima TNI, Mendagri, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu.

Baca Juga  Sebanyak 39 Pejabat Pemkab Pesibar Lampung Dilantik

Berdasarkan Vicon tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan beberapa poin, yaitu pertama perlu dilakukan sosialisasi secara masif dan sistematif tentang peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 dan Peraturan Bawaslu Nomor 4 tahun 2020.

Kedua, menyangkut penjaminan sanksi, maka yang sifatnya administratif dilakukan dengan pendekatan persuasif. Sedangkan hukuman pidana merupakan tindakan akhir.

Baca Juga  Soft Launching Tubaba Bike Park Berlangsung Meriah

Ketiga, lanjut Meko Mahfud, KPU dan Bawaslu perlu segera mengumpulkan para kontestan dan Ketua partai politik didaerah yang menyelenggarakan Pilkada. Guna menegaskan pelaksanaan peraturan terutama menyangkut protokol kesehatan dengan berbagai konsekuensinya.

Keempat, yang berkaitan dengan teknik pelaksanaan Pilkada pada umumnya akan dikoordinasikan dan dipimpin KPUD. Dan yang menyangkut pengamanan dan penindakan disiplin dan hukum dikoordinasikan Kapolda di Provinsi dan Kapolres di Kabupaten/Kota.

Baca Juga  Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay, Menghadiri Proses Penyambutan Kedatangan Presiden RI di Bandara Raden Intan II, Natar Lampung Selatan

Dan Kelima, Pemerintah Pusat tengah memikirkan kemungkinan penjatuhan sanksi lain atas pelanggaran-pelanggaran. “Perlu dilakukan langkah-langkah tegas dan pemberian sanksi tegas bagi mereka yang melakukan pelanggaran,” ujar Mahfud. (rls)

Berita Terkait

Ombudsman Lampung Atensi Tidak Terjadi Perundungan Selama MPLS
Pj Gubernur Lampung Tinjau OJK dan Bank Lampung
Lestarikan Bahasa Lampung, Kober Nilai Butuh Kebijakan dan Peranan Pemda
Bahasa Lampung Terancam Punah, Kober Gelar Festival Seni Bahasa Lampung
Disdik Lampung Klaim Tidak Ditemukan Kecurangan Saat PPDB
Grafik Pemuda Jadi Petani Rendah, Lampung Gaungkan Tagline Jadi Petani Itu Keren
Jokowi Titip Pesan Stabilkan Inflasi di Lampung
Dapid: Mengapa PLN Lampung Tidak Memfungsikan PLTU?

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 15:39 WIB

Pj Gubernur Lampung Tinjau OJK dan Bank Lampung

Senin, 15 Juli 2024 - 13:35 WIB

Lestarikan Bahasa Lampung, Kober Nilai Butuh Kebijakan dan Peranan Pemda

Senin, 15 Juli 2024 - 12:14 WIB

Bahasa Lampung Terancam Punah, Kober Gelar Festival Seni Bahasa Lampung

Minggu, 14 Juli 2024 - 17:06 WIB

Disdik Lampung Klaim Tidak Ditemukan Kecurangan Saat PPDB

Minggu, 14 Juli 2024 - 12:34 WIB

Grafik Pemuda Jadi Petani Rendah, Lampung Gaungkan Tagline Jadi Petani Itu Keren

Minggu, 14 Juli 2024 - 12:17 WIB

Jokowi Titip Pesan Stabilkan Inflasi di Lampung

Jumat, 12 Juli 2024 - 16:09 WIB

Dapid: Mengapa PLN Lampung Tidak Memfungsikan PLTU?

Jumat, 12 Juli 2024 - 14:50 WIB

Lampung Pemain Penting dalam Perdagangan Rempah Nusantara

Berita Terbaru

Pringsewu

Pringsewu Raih Dua Penghargaan dalam GTTGN XXV Tahun 2024

Senin, 15 Jul 2024 - 21:04 WIB

Pringsewu

Pj Gubernur Lampung Buka MPLS Tingkat SMA dan SMK di Pringsewu

Senin, 15 Jul 2024 - 19:55 WIB

Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) M Firsada, menerima penghargaan Satya Lencana Bhakti Inovasi Desa.

Addvertorial

Pj Bupati Tubaba Raih Penghargaan Satya Lencana Bhakti Inovasi Desa

Senin, 15 Jul 2024 - 19:18 WIB

Sekretaris Kabupaten Pesawaran Wildan, menyampaikan pokok-pokok perubahan APBD Tahun 2024 pada rapat paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 di ruang rapat DPRD Kabupaten Pesawaran, Senin (15/7/2024). (Soheh/NK)

Pesawaran

Bupati Pesawaran Sampaikan Pokok-pokok Perubahan APBD 2024

Senin, 15 Jul 2024 - 17:08 WIB