Grondkaart Bukan Alas Hak Penguasaan Lahan PT KAI

Redaksi

Jumat, 16 Maret 2018 - 12:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku): GrondKaart yang selama ini menjadi pegangan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dalam mengklaim aset lahannya, bukan merupakan alas hak.

Hal ini ditegaskan Guru Besar Hukum Agraria Universitas Indonesia, Arie S. Hutagalung dalam Fokus Grup Diskusi yang digelar Badan Akuntabilitas Publik DPD RI (16/3) di ruang rapat BAP DPD RI Senayan.

\”GrondKaart hanya berupa gambar situasi atau semacam surat ukur, jadi tidak bisa dikatakan sebagai alat menegaskan fomal yuridis kepemilikan lahan,\” tegasnya.

Menurutnya, aspek kepastian dan perlindungan hukum berkenaan dengan legalitas tanah-tanah aset kereta api adalah ditentukan dengan mengikuti ketentuan pendaftaran konversi eks Hak Barat.

\”Secara kronologis, berkenaan dengan perubahan status badan hukum pada perusahaan yang kemudian menjalankan perkereta apian di Indonesia, bahkan sejak sebelum era DKA (Djawatan Kereta Api) yang berlanjut hingga sebagaimana ditemukan dalam situs resmi PT.KAI (persero), hingga saat ini tidak ada proses sertifikasi GrondKart menjadi kepemilikan sesuai konversi hak-hak Barat yaitu; eigendom, opstal maupun erpacht,\” jelasnya.

Baca Juga  Gubernur Lampung Resmi Tutup Kejurnas Softball Outsiders Inc Cup 2025

Apalagi, menurutnya, secara bukti fisik Grondkaart tidak ditemukan aslinya. Yang ada hanyalah salinan. \”Dengan demikian grondkaart bukan merupakan alas hak formil yuridis kepemilikan PT. KAI,\” ucapnya.

Senada, pakar hukum Universitas Andalas Padang Kurnia Warman mengatakan, pada saat konversi hak-hak barat menuju nasionalisasi di tahun 1960-an, pendaftaran tanah memerlukan data yuridis (dasar hukum penguasaan) dan data fisik (gambar situasi seperti Groondkaart) penguasaan tanah tersebut untuk dipindahkan ke buku tanah dan sertifikat tanahnya sesuai kewenangan instansi pemerintah.

\”Sesuai UUPA no. 5/1960 diberikan batas waktu 20 tahun untuk mendaftarkan lahan-lahan yang berasal dari hak barat. Dalam kajian kami, lahan-lahan yang tergolong grondkaart tidak didaftarkan ke BPN, sehingga dengan demikian grondkaart menjadi tanah negara bebas,\” jelasnya.

Baca Juga  Purnama Wulan Sari Terpilih sebagai Ketua Persani Lampung 2025–2029

Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yuli Indrawati mengungkapkan bahwa kekisruhan aset PT. KAI berawal dari kelalaian administrasi. \”Dari hasil penelitian kami, pihak Kementerian Perhubungan tidak mengeluarkan surat yang menyebutkan secara spesifik menyerahkan lahan kepada PT. KAI sebagai penyertaan modal atau penambahan modal. Kalau pun ada itu harus dibuat dalam bentuk Peraturan Menteri tentang penyerahan aset,\” jelasnya.

Demikian juga tidak ada laporan atau surat yang ditujukan kepada Kemenkeu dalam hal administrasi lahan kereta api sehingga sama sekali tidak tercatat dalam kekayaan negara.

\”Mengingat masalah ini telah berdampak luas dan dalam rangka melindungi kepentingan umum dan kepentingan nasional, Presiden Republik Indonesia sebaiknya menetapkan keputusan strategis dan penting agar warga masyarakat tidak dirugikan dan PT Kereta Api Indonesia dapat memberikan penghormatan yang layak dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harkat martabat kemanusiannya,\” imbaunya.

Baca Juga  Harganas 2025, Lampung Teguhkan Komitmen Bangun Keluarga Berkualitas

Menanggapi hal ini, Anggota DPD RI Andi Surya mengatakan bahwa PT. KAI tidak memiliki alat formal yuridis untuk menegaskan bahwa grondkaart adalah asetnya.

\”Demi keadilan dan menghormati kebijakan Presiden Jokowi dalam hal sertifikasi lahan warga yang telah ditempati puluhan tahun, seharusnya PT. KAI legowo dan ikhlas melepaskan lahan-lahan grondkaart yang tidak terpakai dalam tugas pokok operasional KA untuk kepentingan warga masyarakat yang membutuhkan kepastian lahan miliknya,\” jelas Andi. (Rio)

Berita Terkait

RSUDAM Siap Jadi Rumah Sakit Rujukan Bertaraf Nasional
Thomas Amirico: Kepala Sekolah Pun Ada yang Terpapar LGBT
Pemprov Lampung Pastikan SK PPPK Dibagikan Akhir Juli
Harganas 2025, Lampung Teguhkan Komitmen Bangun Keluarga Berkualitas
Pemerintah Pusat Dorong Pemda Percepat Program 3 Juta Rumah, Kesehatan Gratis, dan Tekan Inflasi
Pemprov Lampung Dorong Transparansi dan Investasi Lewat Dua Raperda Strategis
Gubernur Lampung Resmi Tutup Kejurnas Softball Outsiders Inc Cup 2025
Pemerintah Provinsi Lampung Dukung Penguatan Nilai Spiritual melalui Pembinaan Dharmika dan Metatah Massal

Berita Terkait

Selasa, 8 Juli 2025 - 12:26 WIB

Fraksi ADEM Lambar Tekankan Peningkatan Mutu SDM dalam RPJMD 2025-2029

Jumat, 4 Juli 2025 - 17:01 WIB

Pohon Besar Tumbang, DPRD Lambar Minta DLH Bertindak

Jumat, 4 Juli 2025 - 12:34 WIB

Parosil: PSHT Lambar Harus Jadi Perekat, Bukan Pemecah

Rabu, 2 Juli 2025 - 16:46 WIB

PJR Polda Lampung Ungkap Penyelundupan Ganja dalam Bus

Selasa, 1 Juli 2025 - 20:34 WIB

Pejabat Mangkir Apel, Sekda Lambar Bertindak

Selasa, 1 Juli 2025 - 15:19 WIB

HUT Bhayangkara ke-79, Parosil dan Edi Apresiasi Kinerja Polri Lambar

Kamis, 26 Juni 2025 - 11:51 WIB

Faisol Djausal Mundur, Taufiq Hidayat Nahkodai KONI Lampung

Selasa, 24 Juni 2025 - 21:48 WIB

Pasar Tematik Danau Ranau Mulai Bergeliat, Jadi Primadona Baru Wisata Lambar

Berita Terbaru

Lampung

DPRD Lampung Dukung DPR RI Ukur Ulang HGU SGC

Kamis, 10 Jul 2025 - 21:08 WIB

Tulang Bawang Barat

Warga Keluhkan Limbah Cafe Cemari Lingkungan di Tubaba

Kamis, 10 Jul 2025 - 21:05 WIB

Lampung Selatan

Pemerintah Pusat Tinjau Ketahanan Pangan di Lampung Selatan

Kamis, 10 Jul 2025 - 20:55 WIB