Gaji Tak Dibayar, BPJS Kesehatan Aparatur Desa Pesawaran Terblokir

Leni Marlina

Kamis, 3 Oktober 2024 - 15:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesawaran (Netizenku.com): Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah nasib apatur desa di Kabupaten Pesawaran, sudah gaji mereka selama empat bulan tak kunjung dibayar. Kini BPJS Kesehatan yang dibiayai APBD Pesawaran malah diblokir tidak bisa digunakan. Ada apa lagi ini? Apakah keuangan Pemkab Pesawaran memang benar sedang mengalami kebangkrutan.

“Bagaimana nasib kami ini para apatur desa, gaji tak kunjung dibayar ini malah BPJS kami kena blokir,” ujar salah satu Kepala Dusun di Kecamatan Gedongtataan yang mewanti-wanti namanya tidak disebut, Kamis (3/10/2024).

Pihaknya mengutarakan, BPJS Kesehatan miliknya tersebut terblokir yang ia diketahui saat dirinya berobat di Puskesmas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami tahunya saat dicek di Puskesmas, kata petugasnya BPJS punya saya nggak bisa digunakan lantaran terblokir, dan nasib yang dialami saya ini sama seperti apatur desa yang lain, mereka juga BPJSnya terblokir semua,” ungkapnya.

Dikhawatirkan lanjut dia, jika terjadi hal-hal yang tidak dinginkan, semisal di keluarga seperti istri atau anak ada yang mengalami sakit dan butuh pengobatan, sementara kartu BPJS yang ada terblokir.

“Kami mau bayarnya bagaimana, jika berobat harus bayar sendiri, uang dari mana, sementara gaji yang kami harapkan sampai hari ini belum juga dibayar,” ucapnya.

Sementara itu terkait persoalan tersebut, saat dikunjungi di kantornya baik kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesawaran Yoza, maupun sekretarisnya, keduanya tidak ada di tempat. Bahkan saat dihubungi melalui pesan WhatsAppnya dalam keadaan tidak aktif.

“Kalau tadi ada, tapi kayaknya sekarang sedang rapat, nggak tahu rapatnya di mana,” ujar salah satu staf di kantor BPKAD. (Soheh)

Berita Terkait

Insentif RT di Pesawaran Pakai Dana Desa, AMP Angkat Bicara
Penyadap Karet PTPN Waylima Keluhkan Kerja Malam Tak Manusiawi
Polres Pesawaran Pastikan Dalami Kasus Dugaan Penganiayaan Wartawan
Ketua Golkar Pesawaran Fokus Besarkan Partai di Akhir Masa Jabatan
Warga Halangan Ratu Keluhkan Galian Tanah Dekat Permukiman
DPRD Pesawaran Setujui Ranperda Perubahan APBD 2025
Ribuan Peserta JKN-KIS Pesawaran Diputus, Pemkab Diminta Bertindak
Tokoh Pendiri Pesawaran Desak Kejati Tuntaskan Kasus Korupsi SPAM

Berita Terkait

Jumat, 7 November 2025 - 18:39 WIB

Catatan Penting Ekonomi Lampung 2025: Pertanian Menggeliat, Industri Bertunas, Lampung Menegaskan Diri sebagai Poros Ekonomi Sumatera

Jumat, 7 November 2025 - 13:25 WIB

IPM Lampung 2025 Naik, Kualitas Hidup Masyarakat Meningkat

Jumat, 7 November 2025 - 13:20 WIB

PT BTB Gandeng IJP Lampung Sosialisasikan Penyesuaian Tarif Tol Bakter

Jumat, 7 November 2025 - 04:33 WIB

Pasar Kerja Lampung Tetap Stabil, Meski TPT Sedikit Meningkat

Jumat, 7 November 2025 - 04:25 WIB

IPM Lampung Naik Jadi 73,98 pada 2025 Pertanda Perbaikan Mutu Hidup Semakin Merata

Jumat, 7 November 2025 - 02:23 WIB

IPM Naik, Kerja Menguat: Lampung Menuju Pertumbuhan Inklusif

Kamis, 6 November 2025 - 16:03 WIB

DPRD Lampung Tegaskan Pabrik Wajib Patuhi Harga Acuan Singkong

Selasa, 4 November 2025 - 17:23 WIB

Lampung di Panggung Investasi, Tapi Pariwisata Masih Berjuang Naik Kelas

Berita Terbaru

Lampung

IPM Lampung 2025 Naik, Kualitas Hidup Masyarakat Meningkat

Jumat, 7 Nov 2025 - 13:25 WIB