Empat Tahun Jokowi Memimpin, Utang Bertambah Rp 1.814 Triliun, Ini Rinciannya

Avatar

Sabtu, 20 Oktober 2018 - 23:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung (Netizenku.com): Sejak awal memimpin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggenjot pembangunan infrastruktur, terutama di luar Pulau Jawa.

Mulai dari infrastruktur ringan hingga infrastruktur berat seperti jalan nasional, jalan tol. Tujuannya membuat konektivitas antar wilayah di Indonesia semakin mudah.

Ratusan triliun rupiah yang biasa dialokasikan untuk subsidi pun beberapa dialihkan kepada belanja infrastruktur, yang nilainya lebih dari Rp 400 triliun.

Bahkan, pemerintahan kabinet kerja pun mulai gencar mengambil utang.

Merangkum dari berbagai berita sebelumnya, posisi utang pemerintah sejak kuartal III-2014 tercatat Rp 2.601,72 triliun atau rasionya 24,74% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca Juga  Rupiah \'Menangis\', Emas Laris Manis

Angka itu pun terus meningkat hingga data terakhir yang dirilis Kementerian Keuangan per September 2018 posisi utang pemerintah sebesar Rp 4.416,37 triliun.

Artinya utang pemerintah dalam empat tahun mencapai Rp 1.814,65 triliun.

Berikut rincian data utang pemerintah Jokowi-JK sejak 2014-2018:

Akhir kuartal III-2014, saat Presiden Jokowi mulai memimpin, posisi utang pemerintah Rp 2.601,71 triliun dengan rasio 24,74% terhadap PDB. Rinciannya pinjaman Rp 683,79 triliun dan SBN Rp 1.917,19 triliun.

Baca Juga  Keren! PGN Subholding Gas Pertamina Catat Laba Bersih Rp1,7 Triliun Triwulan I 2022

Kuartal II-2015 milainya bertambah menjadi Rp 3.091,05 triliun dengan rasio 27,43% terhadap PDB. Rinciannya pinjaman Rp 791,68 triliun dan SBN Rp 2.299,37 triliun.

Kuartal III-2016 bertambah menjadi Rp 3.444,82 triliun dengan rasio 28,33% terhadap PDB. Rinciannya pinjaman Rp 743,78 triliun dan SBN Rp 2.733,83 triliun.

Kuartal III-2017 bertambah menjadi Rp 3.866,39 triliun dengan rasio 28,98% terhadap PDB. Rinciannya pinjaman Rp 737,93 triliun dan SBN Rp 3.248,63 triliun.

Kuartal III-2018 (per September) bertambah lagi menjadi Rp 4.416,37 triliun dengan rasio 30,47% terhadap PDB. Rinciannya Rp 823,11 triliun dan SBN Rp 3.593,26 triliun.

Baca Juga  Ekonomi Indonesia Bermasalah, Jokowi Resah

Meski utang pemerintah mencapai ribuan triliun, namun kondisinya tidak perlu dikhawatirkan alias masih aman, karena masih jauh dari batas yang ditentukan UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.

Dalam beleid tersebut, batas yang ditetapkan adalah sebesar 60% terhadap PDB, sedangkan rasio utang pemerintah posisi terakhir masih 30,47%.

Selain itu jika dijumlah maka cicilan utang jatuh tempo pemerintah setiap tahunnya sekitar Rp 300 triliun dengan waktu jatuh tempo sekitar 8,7 tahun. (dtc/lan)

Berita Terkait

Telkomsel Pelopori Micro Drama di Indonesia Melalui Kerja Sama dengan FlexTV
KPK Apresiasi OJK Inovasi Penguatan Integritas Organisasi Berkelanjutan
Paket Internet RoaMAX Jepang: Solusi Praktis Berinternet di Negeri Sakura
Program SISS Telkomsel Bawa Tiga Film Tayang di JAFF 2024
Telkomsel Hadirkan Program “Digosok Hepi” Berhadiah Total 1 Miliar
YBM PLN Gandeng Korem 043 Garuda Hitam Salurkan Program Bedah Rumah
PGN Kerahkan Satgas Nataru 2024, Pastikan Kehandalan Penyaluran Gas Bumi
Paket RoaMAX Umroh Telkomsel Solusi Layanan Komunikasi di Tanah Suci

Berita Terkait

Jumat, 14 Februari 2025 - 23:38 WIB

Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Jalin Kerja Sama Dengan Kejaksaan Tinggi Lampung, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Jumat, 14 Februari 2025 - 23:36 WIB

Menjelang Akhir Masa Jabatan, Pj. Gubernur Lampung Samsudin Sampaikan Pesan Kepada Sejumlah ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

Kamis, 13 Februari 2025 - 23:43 WIB

Pj. Gubernur Samsudin Pamitan Ke Masyarakat Lampung

Kamis, 13 Februari 2025 - 23:41 WIB

Pj. Gubernur Lampung Sambut Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung

Kamis, 13 Februari 2025 - 23:38 WIB

Pj. Penasihat DWP Provinsi Lampung Buka Rakor, Sampaikan Apresiasi dan Permohonan Pamit

Rabu, 12 Februari 2025 - 22:22 WIB

Pemerintah Provinsi Lampung Dorong Aksi Komunitas untuk Iklim, Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Rabu, 12 Februari 2025 - 22:19 WIB

Lampung Menuju 10 Besar Nasional Dalam Prestasi Pendidikan, Pj. Gubernur Samsudin Tekankan Transformasi Pendidikan

Rabu, 12 Februari 2025 - 13:46 WIB

Diskusi dan Bedah Buku FJPI Lampung Sukses, Kupas Inovasi Pengawasan Pemilu 2024

Berita Terbaru

Bandarlampung

Pj. Gubernur Samsudin Pamitan Ke Masyarakat Lampung

Kamis, 13 Feb 2025 - 23:43 WIB